AS Galau, Hapus atau Dukung Rp14,2 Triliun untuk Iron Dome Israel

WASHINGTON - Parlemen Amerika Serikat (AS) galau antara menghapus atau mendukung dana USD1 miliar (Rp14,2 triliun) untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel .

Sebelumnya, dana untuk Iron Dome rezim Zionis hingga 3 Desember 2021 dihapus dari rancangan undang-undang (RUU) Pendanaan Pemerintah atas prakarsa sejumlah anggota Parlemen dari Partai Demokrat. Mereka yang mendukung penghapusan bantuan itu termasuk anggota Parlemen Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, dan Rashida Tlaib—ketiganya dikenal sebagai kubu progresif di Partai Demokrat.



Selain ketiga politisi perempuan itu, penghapusan bantuan dana untuk senjata pertahanan Zionis juga didukung anggota Parlemen Ayanna Pressley, Jamaal Bowman, Cori Bush, dan Betty McCollum. Mereka juga dikenal sebagai bagian dari kubu skuad progresif Partai Demokrat.

Suara oposisi untuk rezim Zionis Israel itu telah menyebaban gelombang kegaduhan di Partai Republik yang memang pro-Zionis dan juga di Partai Demokrat sendiri.

Setelah bantuan untuk Iron Dome Zionis dihapus dari RUU Pendanaan Pemerintah pada hari Selasa lalu, kini para anggota Parlemen dari Partai Demokrat memperkenalkan RUU secara terpisah yang mencakup pendanaan USD1 miliar untuk sistem pertahanan Iron Dome Israel.

"Meskipun pendanaan ini biasanya akan dimasukkan dalam paket pengeluaran akhir tahun, kami memajukan rancangan undang-undang ini sekarang untuk menunjukkan komitmen bipartisan Kongres terhadap keamanan Israel sebagai bagian dari Timur Tengah dengan perdamaian abadi," kata Ketua Alokasi Anggaran Parlemen AS, Rosa DeLauro, yang memperkenalkan RUU itu, kata dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Kamis (23/9/2021).

Dia bersikeras bahwa komitmen Amerika untuk keamanan Israel tetap keras."Mengisi ulang interceptor yang digunakan untuk melindungi Israel dari serangan adalah tanggung jawab hukum dan moral kami," katanya lagi.

Ketika sebelumnya bantuan dana untuk Iron Dome dihapus dari RUU Pemerintah, Pemimpin Mayoritas DPR Steny Hoyer mengumumkan RUU terpisah untuk sistem pertahanan yang akan dibawa ke pemungutan suara selama seminggu.

"Saya berbicara dengan menteri luar negeri, [Yair] Lapid, hanya dua jam yang lalu dan meyakinkannya bahwa RUU ini akan diloloskan DPR ini", kata Hoyer.