Presiden Tunisia Sebut Negaranya Dijalankan oleh Mafia

TUNIS - Presiden Tunisia Kais Saied mengatakan negaranya sedang dijalankan oleh mafia. Dia pun berjanji untuk memerangi para politisi korup.

"Ini adalah negara dengan dua rezim, rezim yang jelas, rezim institusi, dan rezim nyata, mafia yang memerintah Tunisia," kata Saied dalam sebuah video yang di-posting di halaman Facebook kepresidenan.



"Saya tidak akan terlibat dalam dialog dengan pencuri," ujarnya.

Saied, seorang ahli teori hukum dan mantan profesor hukum, terpilih sebagai presiden dalam pemilu2019 dan telah menyebut dirinya sebagai penafsir utama konstitusi.

Dia menggunakan kekuasaan itu pada 25 Juli untuk memecat perdana menteri, membekukan parlemen dan mencabut kekebalan anggota parlemen, serta mengambil alih semua kekuasaan eksekutif.

Dia juga telah mengambil alih kekuasaan kehakiman.

Perebutan kekuasaannya terjadi di tengah pertikaian legislatif kronis yang telah melumpuhkan pemerintahan. Itu diikuti oleh gerakan anti-korupsi yang mencakup penahanan, larangan bepergian, dan tahanan rumah bagi para politisi, pengusaha, dan pejabat pengadilan.

Saied belum menunjuk pemerintahan baru atau mengungkapkan peta jalan menuju normalisasi, meskipun ada tuntutan berulang dari partai politik.

Selama akhir pekan dia mengatakan akan segera ada pencalonan untuk pemerintahan baru dan berbicara tentang reformasi konstitusi.

“Pemerintah akan datang,” katanya, seperti dikutip AFP, Rabu (15/9/2021). "Tetapi kita perlu tahu kebijakan apa yang akan diterapkan. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan rakyat Tunisia.”

"Berurusan dengan pencuri atau pengkhianat tidak mungkin," ujarnya.

Gerakannya telah dikritik oleh hakim dan kubu oposisi.



Tetapi beberapa orang Tunisia, jengkel dengan kelas politik mereka dan korupsi yang mereka rasakan, impunitas dan kegagalan untuk meningkatkan standar hidup lebih dari satu dekade sejak protes di negara itu meluncurkan pemberontakan Arab Spring, melihat mereka sebagai kejahatan yang diperlukan.

Media Tunisia berspekulasi bahwa Saied mungkin akan mengumumkan pemerintahan sementara yang diikuti dengan revisi konstitusi, yang akan diajukan ke referendum nasional, sebelum mengadakan pemilu legislatif.

Dia telah membenarkan keputusannya baru-baru ini dengan mengutip Pasal 80 konstitusi, yang mempertimbangkan langkah-langkah luar biasa dalam kasus "bahaya yang akan segera terjadi" terhadap keamanan nasional.

Partai Ennahdha—partai berhaluan Islam—, blok terbesar di parlemen dan saingan utama Saied, mengatakan dengan tegas menolak setiap penangguhan konstitusi atau perubahan sistem politik, termasuk melalui referendum.