Hengkang dari Afghanistan, AS Dianggap Bukan Lagi Negara Adidaya

Jum'at, 03 September 2021 - 07:01 WIB
loading...
Hengkang dari Afghanistan, AS Dianggap Bukan Lagi Negara Adidaya
Penampakan tentara terakhir Amerika Serikat yang meninggalkan Afghanistan. AS dianggap bukan lagi negara adidaya setelah hengkang dari Afghanistan. Foto/Twitter @18airbornecorps
A A A
LONDON - Gara-gara pasukannya hengkang dan penanganannya terhadap krisis Afghanistan, Amerika Serikat (AS) dianggap bukan lagi sebagai negara adidaya atau superpower. Komentar tajam ini datang dari Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace.

Tak hanya Amerika, Wallace juga memberikan penilaian yang sama terhadap negaranya sendiri.



Komentar tajam—datang pada saat ketegangan transatlantik dan domestik meningkat atas mundurnya AS yang berantakan—ditampilkan dalam sebuah wawancara di majalah Spectator beberapa hari setelah pasukan Barat terakhir dievakuasi dari Kabul.

Ditanya apakah keluarnya dari Afghanistan menunjukkan batas kekuatan Inggris di panggung dunia, Wallace memulai dengan mengatakan, "Jelas bahwa Inggris bukan negara adidaya," kemudian mengalihkan fokusnya ke AS. "Tapi negara adidaya yang juga tidak siap untuk bertahan pada sesuatu mungkin juga bukan negara adidaya. Ini jelas bukan kekuatan global, itu hanya kekuatan besar," imbuh Wallace mengacu pada Amerika.

Mereka yang dekat dengan Menhan Wallace mengakui bahwa pernyataannya itu ditujukan ke AS. Orang dalam pemerintah Inggris berpendapat bahwa Menhan Wallace menekankan pentingnya kemauan politik serta kekuatan militer belaka.

Ini bukan pertama kalinya Wallace secara terbuka mengkritik AS. Pada pertengahan Agustus, ketika Taliban mulai membuat keuntungan besar di Afghanistan, menteri pertahanan itu menggambarkan kesepakatan damai Donald Trump tahun 2020 dengan Taliban sebagai kesalahan strategis yang menyebabkan banyak masalah.

Penarikan terakhir pasukan AS, bagaimanapun, disahkan oleh penerus Trump, Joe Biden, pada bulan April—sebuah keputusan yang mengecewakan Inggris, yang ingin tetap tinggal di Afghanistan. Tetapi tanpa pasukan AS, Inggris tidak dapat menyatukan kekuatan pertahanan alternatif yang kredibel dan terpaksa bergabung dengan evakuasi massal bulan lalu.

Mantan menteri luar negeri Jeremy Hunt memperingatkan pada hari Kamis bahwa garis patahan berbahaya telah muncul dalam hubungan khusus AS-Inggris, menggambarkan penarikan pasukan dari Kabul sebagai bencana dan dipaksakan di Inggris.

Dalam pidato pertamanya tentang perebutan Kabul oleh Taliban, Hunt mengatakan pasukan sekutu pergi dalam keadaan tercela."Sehingga itu momen yang serius bagi siapa saja yang peduli dengan nilai-nilai liberal dan masyarakat terbuka," katanya.



Menulis di koran lokal, dia berkata: “Hasil dari penarikan yang kacau dan tergesa-gesa ini adalah mengembalikan negara kepada pemerintah yang melindungi para pembom 9/11 [serangan 11 September 2001 di AS]."

“Kenyataannya, bagaimanapun, adalah bahwa 457 pria dan wanita tentara Inggris tidak kehilangan nyawa mereka hanya untuk mengurangi risiko serangan teroris. Mereka juga tidak mendukung isolasionisme yang putus asa dari 'First America' dari Presiden Trump yang tampaknya menjadi pandering [menjadi calo] penggantinya," paparnya.

“Prajurit dan wanita kami tewas dalam membela serangkaian nilai yang dipegang teguh yang mengatakan bahwa anak perempuan harus berhak atas pendidikan yang sama dengan anak laki-laki, pengadilan harus independen dari ulama, dan jurnalis tidak boleh dipenjara jika mereka berbicara kebenaran kepada kekuasaan. Jika Presiden Biden juga percaya pada nilai-nilai itu, inilah saatnya kita mendengarnya," katanya, seperti dikutip dari The Guardian, Jumat (3/9/2021).

Biden membela penarikan pasukan Amerika itu dengan dasar bahwa AS tidak boleh terlibat dalam pembangunan bangsa, dan kepentingan nasional vital mereka berakhir ketika teroris dikalahkan satu dekade lalu.

Hunt menambahkan; "Penarikan itu telah dipaksakan dengan enggan di Inggris oleh teman terdekatnya. Garis patahan seperti itu ke depan sangat berbahaya."

Dia menahan diri dari kritik langsung terhadap kinerja Kementerian Luar Negeri, dengan mengatakan cara untuk mencegah bencana seperti itu adalah dengan memperkuat aliansi Barat.
(min)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1009 seconds (0.1#10.140)