AS Hendak Usir Ribuan Mahasiswa China, Konflik Makin Memanas
loading...
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Presiden Donald Trump akan segera mengusir ribuan mahasiswa pascasarjana China yang studi di berbagai univeritas di Amerika Serikat (AS) . Langkah ini menjadi indikasi terbaru bahwa konflik kedua negara semakin memanas.
Washington dan Beijing terus berseteru atas berbagai masalah, mulai dari perang dagang, pandemi virus corona baru (Covid-19), hak asasi manusia, dan status Hong Kong.
Selain bersiap mengusir ribuan mahasiswa China, pemerintah Trump juga berencana menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat Beijing. (Baca: AS Berniat Batalkan Visa Mahasiswa Pasca Sarjana China )
Presiden Donald Trump mengatakan dia akan membuat pengumuman tentang China pada hari Jumat waktu Washington. Seorang pejabat administrasi Trump mengatakan presiden sedang mempertimbangkan proposal yang sudah berumur berbulan-bulan untuk mencabut visa pelajar yang berafiliasi dengan lembaga pendidikan di China yang terkait dengan Tentara Pembebasan Rakyat atau pun intelijen China.
Sedangkan sanksi yang disiapkan akan menargetkan para pejabat Beijing yang bertanggung jawab atas pemberlakukan Undang-Undang Keamanan di Hong Kong. Sanksi itu terkait dengan perjalanan dan keuangan.
"Kami akan mengumumkan apa yang kami lakukan besok sehubungan dengan China dan kami tidak senang dengan China," kata Trump kepada wartawan dalam sebuah acara pada Kamis waktu Washington. "Kami tidak senang dengan apa yang terjadi. Di seluruh dunia orang menderita, 186 negara. Di seluruh dunia mereka menderita. Kami tidak senang."
Meskipun pengusiran mahasiswa tidak secara langsung terkait dengan masalah Hong Kong dan langkah China untuk menegaskan kontrol penuh atas bekas wilayah jajahan Inggris tersebut, potensi sanksi terhadap pejabat yang terlibat dalam upaya itu akan menjadi hasil dari tekad Menteri Luar Neger Michael Pompeo bahwa Hong Kong tidak lagi dapat dianggap wilayah otonom dari daratan China. (Baca juga: China Usir Kapal Perang AS Bersenjata Rudal dari Laut China Selatan )
Pompeo memberi tahu Kongres AS pada Rabu bahwa Hong Kong tidak lagi layak atas perdagangan preferensial dan status komersial yang telah dinikmati dari AS sejak kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997. Di bawah perjanjian bersama China-Inggris tentang penyerahan wilayah, Hong Kong adalah wilayah yang diperintah secara berbeda dari daratan selama 50 tahun di bawah kebijakan "satu negara, dua sistem".
Tekad Pompeo membuka pintu bagi kemungkinan sanksi dan hilangnya "tunjangan" khusus yang diterima Hong Kong dari AS. Tetapi baik Pompeo maupun pejabat lainnya pada Rabu tidak dapat menggambarkan tindakan apa yang mungkin diambil pemerintah Trump.
Pertimbangan serius dari proposal pencabutan visa telah menghadapi perlawanan dari universitas-universitas AS dan organisasi ilmiah yang bergantung pada biaya sekolah yang dibayarkan oleh mahasiswa China untuk mengimbangi biaya lainnya. Lembaga-lembaga itu juga takut akan kemungkinan tindakan balasan dari Beijing yang dapat membatasi akses mahasiswa dan pendidik AS di China.
Dalam anggukan terhadap keprihatinan itu, para pejabat AS mengatakan pembatasan akan secara sempit dirancang untuk memengaruhi hanya pada mahasiswa yang menyajikan risiko signifikan terlibat dalam spionase atau pencurian kekayaan intelektual AS. Para pejabat tidak dapat mengatakan berapa banyak mahasiswa yang pada akhirnya akan diusir, meskipun mereka mengatakan itu hanya sebagian kecil dari jumlah mahasiswa China di Amerika.
Namun, proposal tentang pencabutan visa mahasiswa China telah menarik perhatian dari para pendidik.
"Kami sangat khawatir tentang seberapa luas ini akan diterapkan, dan kami khawatir itu dapat mengirim pesan bahwa kami tidak lagi menyambut mahasiswa dan cendekiawan berbakat dari seluruh dunia," kata Sarah Spreitzer, direktur hubungan pemerintah di Dewan Pendidikan Amerika, seperti dikutip AP, Sabtu (30/5/2020).
"Kami tidak memiliki banyak perincian tentang bagaimana mereka akan mendefinisikan ikatan ke universitas-universitas China, jenis universitas apa yang akan mereka targetkan, apa yang akan membentuk sebuah universitas yang memiliki ikatan dengan militer China," katanya.
Jika situasinya terbalik dan negara lain memberlakukan batasan pada mahasiswa dari AS yang menerima dana Departemen Pertahanan, Spreitzer mencatat hal itu akan memengaruhi berbagai universitas.
AS menampung 133.396 mahasiswa pascasarjana dari Cina pada tahun akademik 2018-2019, dan mereka merupakan 36,1 persen dari semua mahasiswa pascasarjana internasional. Itu merupakan data Institute of International Education.
Secara keseluruhan, ada 369.548 siswa dari China atau 33,7 persen dari total mahasiswa internasional dan menyumbang hampir USD15 miliar untuk ekonomi AS pada 2018.
Washington dan Beijing terus berseteru atas berbagai masalah, mulai dari perang dagang, pandemi virus corona baru (Covid-19), hak asasi manusia, dan status Hong Kong.
Selain bersiap mengusir ribuan mahasiswa China, pemerintah Trump juga berencana menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat Beijing. (Baca: AS Berniat Batalkan Visa Mahasiswa Pasca Sarjana China )
Presiden Donald Trump mengatakan dia akan membuat pengumuman tentang China pada hari Jumat waktu Washington. Seorang pejabat administrasi Trump mengatakan presiden sedang mempertimbangkan proposal yang sudah berumur berbulan-bulan untuk mencabut visa pelajar yang berafiliasi dengan lembaga pendidikan di China yang terkait dengan Tentara Pembebasan Rakyat atau pun intelijen China.
Sedangkan sanksi yang disiapkan akan menargetkan para pejabat Beijing yang bertanggung jawab atas pemberlakukan Undang-Undang Keamanan di Hong Kong. Sanksi itu terkait dengan perjalanan dan keuangan.
"Kami akan mengumumkan apa yang kami lakukan besok sehubungan dengan China dan kami tidak senang dengan China," kata Trump kepada wartawan dalam sebuah acara pada Kamis waktu Washington. "Kami tidak senang dengan apa yang terjadi. Di seluruh dunia orang menderita, 186 negara. Di seluruh dunia mereka menderita. Kami tidak senang."
Meskipun pengusiran mahasiswa tidak secara langsung terkait dengan masalah Hong Kong dan langkah China untuk menegaskan kontrol penuh atas bekas wilayah jajahan Inggris tersebut, potensi sanksi terhadap pejabat yang terlibat dalam upaya itu akan menjadi hasil dari tekad Menteri Luar Neger Michael Pompeo bahwa Hong Kong tidak lagi dapat dianggap wilayah otonom dari daratan China. (Baca juga: China Usir Kapal Perang AS Bersenjata Rudal dari Laut China Selatan )
Pompeo memberi tahu Kongres AS pada Rabu bahwa Hong Kong tidak lagi layak atas perdagangan preferensial dan status komersial yang telah dinikmati dari AS sejak kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997. Di bawah perjanjian bersama China-Inggris tentang penyerahan wilayah, Hong Kong adalah wilayah yang diperintah secara berbeda dari daratan selama 50 tahun di bawah kebijakan "satu negara, dua sistem".
Tekad Pompeo membuka pintu bagi kemungkinan sanksi dan hilangnya "tunjangan" khusus yang diterima Hong Kong dari AS. Tetapi baik Pompeo maupun pejabat lainnya pada Rabu tidak dapat menggambarkan tindakan apa yang mungkin diambil pemerintah Trump.
Pertimbangan serius dari proposal pencabutan visa telah menghadapi perlawanan dari universitas-universitas AS dan organisasi ilmiah yang bergantung pada biaya sekolah yang dibayarkan oleh mahasiswa China untuk mengimbangi biaya lainnya. Lembaga-lembaga itu juga takut akan kemungkinan tindakan balasan dari Beijing yang dapat membatasi akses mahasiswa dan pendidik AS di China.
Dalam anggukan terhadap keprihatinan itu, para pejabat AS mengatakan pembatasan akan secara sempit dirancang untuk memengaruhi hanya pada mahasiswa yang menyajikan risiko signifikan terlibat dalam spionase atau pencurian kekayaan intelektual AS. Para pejabat tidak dapat mengatakan berapa banyak mahasiswa yang pada akhirnya akan diusir, meskipun mereka mengatakan itu hanya sebagian kecil dari jumlah mahasiswa China di Amerika.
Namun, proposal tentang pencabutan visa mahasiswa China telah menarik perhatian dari para pendidik.
"Kami sangat khawatir tentang seberapa luas ini akan diterapkan, dan kami khawatir itu dapat mengirim pesan bahwa kami tidak lagi menyambut mahasiswa dan cendekiawan berbakat dari seluruh dunia," kata Sarah Spreitzer, direktur hubungan pemerintah di Dewan Pendidikan Amerika, seperti dikutip AP, Sabtu (30/5/2020).
"Kami tidak memiliki banyak perincian tentang bagaimana mereka akan mendefinisikan ikatan ke universitas-universitas China, jenis universitas apa yang akan mereka targetkan, apa yang akan membentuk sebuah universitas yang memiliki ikatan dengan militer China," katanya.
Jika situasinya terbalik dan negara lain memberlakukan batasan pada mahasiswa dari AS yang menerima dana Departemen Pertahanan, Spreitzer mencatat hal itu akan memengaruhi berbagai universitas.
AS menampung 133.396 mahasiswa pascasarjana dari Cina pada tahun akademik 2018-2019, dan mereka merupakan 36,1 persen dari semua mahasiswa pascasarjana internasional. Itu merupakan data Institute of International Education.
Secara keseluruhan, ada 369.548 siswa dari China atau 33,7 persen dari total mahasiswa internasional dan menyumbang hampir USD15 miliar untuk ekonomi AS pada 2018.
(min)