Israel: Tak Ada Negara Palestina di Bawah Pemerintahan PM Bennett
Jum'at, 20 Agustus 2021 - 11:47 WIB
loading...
Polisi Kanada memisahkan massa pendukung Palestina dan massa pendukung Israel di depan balai kota Toronto, Ontario, 15 Mei 2021. Foto/REUTERS/Chris Helgren
A
A
A
TEL AVIV - Pemerintah Israel menyatakan tidak akan ada negara Palestina selama pemerintahan Zionis dikendalian Perdana Menteri (PM) Naftali Bennett. Hal itu ditegaskan Menteri Luar Negeri rezim Zionis, Yair Lapid.
Lapid mengatakan tidak mungkin menyelesaikan kesepakatan untuk resolusi dua negara sebagai solusi atas konflik Israel-Palestina selama periode pemerintah PM Bennett.
Baca juga: Salima Mazari, Gubernur Wanita Pertama Afghanistan yang Ditangkap Taliban
"Tidak ada kesepakatan untuk ini di dalam pemerintahan,” kata Lapid kepada Channel 11 pada hari Kamis, yang dilansir Jerusalem Post, Jumat (20/8/2021).
"Dua negara tidak akan terjadi dalam komposisi [rotasi] pemerintah ini,” jelasnya, seraya menambahkan bahwa dia sendiri percaya pada resolusi tersebut.
Wartawan bertanya apakah itu akan berubah setelah rotasi pemerintah ketika dia menggantikan Bennett sebagai perdana menteri. "Bisa jadi," kata Lapid.
Dia berbicara sebelum pertemuan Bennett dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Washington pada pekan depan. Pertemuan itu sebagian akan membahas solusi konflik Israel-Palestina.
Baca juga: Biden Tak Sangka 300.000 Tentara Afghanistan Menyerah pada Taliban
Lapid menegaskan bahwa dia belum berbicara dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Bennet juga tidak.
Dia mengakui bahwa percakapan keamanan memang sedang berlangsung, dan menambahkan bahwa panggilan telepon semacam itu tidak dilarang.
Menteri Pertahanan Benny Gantz telah berbicara melalui telepon dengan Abbas seperti halnya Presiden Issac Herzog.
Menurut Channel 11, panggilan telepon itu dilakukan dengan persetujuan pemerintah.
Lapid mengatakan tidak mungkin menyelesaikan kesepakatan untuk resolusi dua negara sebagai solusi atas konflik Israel-Palestina selama periode pemerintah PM Bennett.
Baca juga: Salima Mazari, Gubernur Wanita Pertama Afghanistan yang Ditangkap Taliban
"Tidak ada kesepakatan untuk ini di dalam pemerintahan,” kata Lapid kepada Channel 11 pada hari Kamis, yang dilansir Jerusalem Post, Jumat (20/8/2021).
"Dua negara tidak akan terjadi dalam komposisi [rotasi] pemerintah ini,” jelasnya, seraya menambahkan bahwa dia sendiri percaya pada resolusi tersebut.
Wartawan bertanya apakah itu akan berubah setelah rotasi pemerintah ketika dia menggantikan Bennett sebagai perdana menteri. "Bisa jadi," kata Lapid.
Dia berbicara sebelum pertemuan Bennett dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Washington pada pekan depan. Pertemuan itu sebagian akan membahas solusi konflik Israel-Palestina.
Baca juga: Biden Tak Sangka 300.000 Tentara Afghanistan Menyerah pada Taliban
Lapid menegaskan bahwa dia belum berbicara dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Bennet juga tidak.
Dia mengakui bahwa percakapan keamanan memang sedang berlangsung, dan menambahkan bahwa panggilan telepon semacam itu tidak dilarang.
Menteri Pertahanan Benny Gantz telah berbicara melalui telepon dengan Abbas seperti halnya Presiden Issac Herzog.
Menurut Channel 11, panggilan telepon itu dilakukan dengan persetujuan pemerintah.
(min)
Lihat Juga :
