Raja Malaysia Bertemu Para Pemimpin Politik untuk Tunjuk Perdana Menteri Baru

KUALA LUMPUR - Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah hari ini dijadwalkan bertemu para pemimpin partai politik ketika dia dengan cepat memulai tugas menunjuk perdana menteri baru.

Pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin pada Senin (16/8) setelah kurang dari 18 bulan menjabat terjadi akibat kemarahan publik atas kegagalannya dalam menangani pandemi.

Malaysia memiliki salah satu tingkat infeksi dan kematian per kapita tertinggi di dunia, dengan kasus harian menembus 20.000 kasus bulan ini, meskipun status darurat selama tujuh bulan dan penguncian sejak Juni.



Raja Malaysia telah mengesampingkan pemilihan umum karena banyak bagian negara itu adalah zona merah COVID-19 dan fasilitas kesehatan tidak memadai jika terjadi lonjakan kasus.



Muhyiddin ditunjuk sebagai perdana menteri sementara sampai penggantinya ditemukan.



Media lokal mengatakan Sultan Abdullah Ahmad Shah telah memanggil para pemimpin partai ke istana pada Selasa malam, semuanya diyakini pada waktu yang sama.

Ini termasuk partai-partai sebelumnya di pemerintahan Muhyiddin serta kubu oposisi.

Raja memainkan peran seremonial tetapi dia berwenang menunjuk orang yang dia yakini memiliki dukungan mayoritas Parlemen untuk menjadi perdana menteri.

Muhyiddin mengambil alih kekuasaan pada Maret 2020 setelah memprakarsai runtuhnya pemerintahan reformis yang memenangkan pemilu 2018.

Dengan mayoritas tipis di Parlemen dan koalisi yang tidak stabil, Muhyiddin menjabat kurang dari 18 bulan, menjadikannya pemimpin terpendek yang berkuasa di negara itu.

Sebelum memilih Muhyiddin, Sultan Abdullah mewawancarai 222 anggota parlemen secara individu kemudian mencari nominasi dari pemimpin partai dalam proses seleksi yang sulit.

Pilihannya atas Muhyiddin sebagai perdana menteri diperdebatkan pendahulu yang digulingkannya, Mahathir Mohamad, dan kelompok oposisi.

Seorang pejabat dari partai Mahathir membenarkan bahwa mereka telah diundang ke pertemuan itu pada Selasa.

Pemilihan kali ini akan menjadi tugas berat lainnya bagi raja karena tidak ada koalisi yang dapat mengklaim mayoritas.

Aliansi tiga partai yang merupakan blok oposisi terbesar telah mencalonkan pemimpinnya, Anwar Ibrahim.

Tetapi blok tersebut memiliki kurang dari 90 anggota parlemen, atau kurang dari 111 suara yang dibutuhkan untuk mayoritas sederhana. Selain itu juga kurang dari 100 anggota parlemen yang diyakini mendukung Muhyiddin.

Pesaing lainnya termasuk mantan Wakil Perdana Menteri Ismail yang berasal dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam aliansi Muhyiddin.

Media lokal mengatakan calon lain yang mungkin adalah Razaleigh Hamzah, pangeran berusia 84 tahun yang merupakan mantan menteri keuangan.

Razaleigh, anggota parlemen UMNO, dipandang sebagai calon netral yang bisa menyatukan faksi-faksi yang bertikai di UMNO.

Seorang pemimpin dari negara bagian Sabah timur di pulau Kalimantan, Shafie Apdal, juga telah disebutkan dalam pertarungan tersebut.

Namun tampaknya sulit bagi dia karena partainya hanya memiliki 8 anggota parlemen, meski beberapa orang mengatakan seorang pemimpin dari pulau Borneo mungkin dapat diterima oleh semua orang.

Tetapi Mahathir, 96, telah menyerukan agar dewan pemulihan nasional dibentuk dan dipimpin terutama oleh para profesional untuk menyelesaikan krisis ekonomi dan kesehatan negara itu.

Kelompok reformasi pemilu Bersih mendesak para pesaing mengejar stabilitas politik dengan menawarkan pemerintahan multi-partisan dan reformasi kelembagaan, dan tidak hanya memperdagangkan jumlah suara dan posisi.

“Intrik politik yang tak ada habisnya karena politik pemenang-mengambil-semua di parlemen yang digantung secara de facto selama satu setengah tahun terakhir sekarang harus diakhiri untuk memungkinkan tata kelola kesehatan dan ekonomi yang lebih efektif. Perdana Menteri yang baru harus segera mengadakan pertemuan khusus dan mengajukan mosi percaya pada dirinya sendiri untuk membuktikan mayoritasnya," ungkap pernyataan koalisi Bersih.

Koalisi Bersih memperingatkan bahwa pemerintah yang picik dan mementingkan diri sendiri akan dihukum oleh pemilih dalam pemilu berikutnya.