Bawa 'Kantong Diplomatik', Pesawat CIA Mendarat di Taiwan

TAIPEI - Sebuah pesawat yang kemungkinan dimiliki oleh badan intelijen Amerika Serikat (AS), CIA , mendarat di Taiwan pada Senin kemarin atau hanya beberapa hari setelah pesawat Angkatan Udara AS melakukan hal yang sama.

Tepat tengah hari pada hari Senin, sebuah pesawat AS yang terbang dari Bandara Internasional Ninoy Aquino di Filipina mendarat di Bandara Internasional Taoyuan di luar Taipei. Menurut Liberty Times yang berbasis di Taiwan, pesawat itu membawa “kantong diplomatik” untuk Sandra Oudkirk, Direktur baru American Institute di Taiwan, kedutaan de facto AS di sana.

Pesawat ini adalah versi sipil dari pesawat kargo C-130 Hercules milik militer AS, yang juga disebut L100-30. Yang satu ini, dengan nomor registrasi N3755P, dimiliki oleh perusahaan sewa pesawat bernama APA Leasing dan dioperasikan oleh H&T Airways seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (20/7/2021).

Sebenarnya, ini adalah satu-satunya pesawat sehingga maskapai penerbangan itu beroperasi, dan secara luar dianggap sebagai garda depan bagi CIA.

Pesawat N3755P telah terlihat disewa oleh front CIA lainnya, juga, termasuk pada akhir April, ketika terbang dari Kolombia ke Haiti di bawah charter oleh Tepper Aviation, yang telah mengoperasikan pesawat CIA di Irak dan Somalia juga.

Badan Intelijen Pusat (CIA) telah lama mengandalkan pesawat sewaan yang tampak seperti pesawat sipil untuk menyembunyikan operasinya, seperti dukungan klandestinnya untuk UNITA selama Perang Saudara Angola dan, baru-baru ini, operasi melawan al-Shabaab di Somalia.

Kunjungan pada Senin itu terjadi hanya beberapa hari setelah pesawat AS lainnya, sebuah pesawat kargo C-146A Wolfhound, juga mengunjungi Taiwan. Pesawat milik Angkatan Udara AS itu terbang dari Pangkalan Angkatan Udara Kadena AS di Okinawa, Jepang, pada 15 Juli, dan membawa paket lain ke Christensen di Taipei.

Kunjungan itu menimbulkan kemarahan di Beijing, yang menganggapnya sebagai pelanggaran teritorial. Ini adalah reaksi terbaru Beijing terkait kunjungan pesawat AS, termasuk oleh pejabat tinggi Washington.

“Setiap pesawat militer asing dilarang mendarat di wilayah China tanpa persetujuan dari pemerintah Republik Rakyat China (RRC), dan setiap masuk tanpa izin ke wilayah udara teritorial China oleh kapal dan pesawat militer asing akan mengakibatkan konsekuensi serius," kata Kolonel Senior Wu Qian, juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional China, dalam sebuah pernyataan hari Sabtu lalu.

"Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah China, kami dengan sungguh-sungguh mendesak pihak AS untuk berhenti bermain api dan segera menghentikan tindakan provokatif berbahaya tersebut," lanjutnya.

“AS sekarang bermain api dan harus segera menghentikan tindakan berisiko dan provokatif,” tegasnya.

"China harus dan akan dipersatukan kembali. Tidak ada yang boleh meremehkan tekad, kemauan, dan kemampuan rakyat China untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial mereka," tambah Wu.



Media China mencemooh tindakan tersebut, dan yang lain menyukainya, sebagai taktik “mengiris sosis”, yang berarti bahwa itu adalah provokasi kecil yang secara individual tidak berarti casus belli (tindakan atau situasi yang memprovokasi atau membenarkan perang), tetapi secara kumulatif menjadi sesuatu yang lebih menentukan secara strategis.

Sehari setelah insiden itu, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) melakukan latihan serangan amfibi di mana sebuah brigade gabungan amfibi berat melakukan latihan tembakan langsung di pantai selatan Fujian, sebuah provinsi China tepat di seberang Selat Taiwan dari Taiwan. Menurut laporan media, latihan tersebut melibatkan kendaraan lapis baja amfibi Tipe 05 yang diluncurkan oleh kapal pendarat tank Tipe 072A.

Pemerintah di Taiwan, yang secara resmi disebut Republik China, adalah satu-satunya sisa pemerintahan yang dibentuk pada tahun 1912 ketika kaisar China terakhir dipaksa turun takhta. Namun, dalam perang saudara yang terjadi pada 1930-an dan 1940-an, Tentara Merah Komunis menang, menaklukkan daratan dan mendeklarasikan Republik Rakyat China di Beijing pada 1949.

Dengan kedua pemerintah mengklaim sebagai satu-satunya perwakilan sah dari orang-orang China, masing-masing mensyaratkan bahwa negara-negara yang mengakui mereka tidak memiliki hubungan dengan yang lain. Sementara Amerika Serikat mengalihkan pengakuannya dari Taipei ke Beijing pada 1970-an, AS telah mempertahankan hubungan informal namun terbuka dengan Taiwan melalui AIT, yang melaluinya ia menyalurkan persenjataan militer dan mengelola hubungan perdagangan.

Hanya segelintir negara yang masih mengakui Taiwan sebagai pemerintah China, hampir semuanya adalah negara pulau kecil, negara klien AS, atau keduanya.

Pada gilirannya, kunjungan lain bulan lalu oleh transportasi militer C-17 Globemaster III membawa beberapa senator AS, di mana mereka berjanji dalam sebuah upacara untuk mengirimkan vaksin COVID-19 ke pulau berpenduduk 24,5 juta itu.



Pada 2017, ketika mantan Presiden AS Donald Trump mulai menjabat, begitu pula Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang pro-kemerdekaan. Ketika hubungan AS-Taiwan mencapai titik tertinggi sejak tahun 1970-an, Beijing semakin khawatir bahwa hal itu dapat memprovokasi deklarasi kemerdekaan oleh pemerintah Tsai, yang telah dijanjikan RRC akan mengarah pada perang, dan dengan demikian telah memperingatkan AS untuk tidak mendorong sentimen pro-separatis di Taipei.