Kibarkan Bendera Hitam, Warga Malaysia Lawan Pemerintah yang Tak Becus Urus COVID-19

Kelahiran gerakan bendera hitam terjadi tak lama setelah beberapa anggota parlemen dari PN mendiskreditkan gerakan #BenderaPutih, kampanye media sosial lain oleh orang Malaysia untuk membantu mereka yang membutuhkan makanan dan kebutuhan pokok lainnya, di tengah lonjakan kasus bunuh diri karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan yang dipotong.

Nik Abduh Nik Aziz, seorang pemimpin Partai Islam Se-Malaysia (PAS), pada tanggal 29 Juni menolak inisiatif gerakan mengibarkan bendera putih, menyerukan orang untuk tidak mudah mengakui kekalahan dan mendesak mereka untuk berdoa sebagai gantinya.

Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Md Nor pada 1 Juli menyebut kampanye bendera putih sebagai "propaganda politik" terhadap pemerintahan PN. Dia meminta warga negara bagian untuk mencari bantuan melalui "saluran resmi".

Kemarahan yang meningkat di antara orang-orang juga menyebabkan pengguna media sosial menargetkan politisi dan anggota keluarga mereka, terutama anak-anak Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Azmin Ali.

"Lol buzz off. Karena ayah Anda menolak untuk menutup pabrik sekarang ada PKPD di Selangor. Dan orang-orang bergegas membeli bahan makanan hari ini. Semoga Anda dan keluarga Anda menerima apa yang telah Anda berikan kepada orang Malaysia jutaan kali lipat," tulis pengguna akun Twitter @apamgulamelaka kepada putri menteri Amira Azmin. PKPD adalah singkatan dari Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, istilah dalam bahasa Melayu untuk lockdown.

Pasangan anggota parlemen UMNO Nazri Abdul Aziz, Haflin Saiful, juga dikecam karena memamerkan kekayaannya dan terbang ke Prancis selama lockdown, yang mengarah ke petisi di Change.org yang mendesak Prancis untuk menahan pasangan itu di sana.