Khamenei Tunjuk Ulama Jadi Kepala Kehakiman Iran Gantikan Ebrahim Raisi

TEHERAN - Ayatollah Ali Khamenei , Pemimpin Tertinggi Iran, menunjuk ulama senior Gholamhossein Mohseni-Ejei sebagai kepala kehakiman. Mohseni-Ejei, yang juga mantan menteri intelijen dan keamanan menggantikan posisi Ebrahim Raisi yang terpilih sebagai presiden awal bulan ini.

Khamenei mendesak Mohseni-Ejei untuk memerangi korupsi dengan tekad.



Lahir pada tahun 1956, Mohseni-Ejei memegang "pangkat" Hodjatalislam, satu anak tangga di bawah Ayatollah dalam hierarki ulama Syiah.

Dia telah menjadi jaksa penuntut utama Iran, dan wakil kepala kehakiman sejak 2014.

"Dengan kekuatan hukum dan keahlian Anda yang berharga, serta pengetahuan mendalam dan preseden cemerlang dalam masalah peradilan, saya menunjuk Anda sebagai kepala otoritas kehakiman," kata Khamenei kepada Mohseni-Ejei, dalam pesan yang dipublikasikan di situs webnya, yang dikutip Sabtu (3/7/2021).

Khemenei mendesak Mohseni-Ejei memberikan keadilan, memberikan kebebasan yang sah, memastikan penerapan hukum yang tepat, mencegah kejahatan dan memerangi korupsi dengan tekad.

Khamenei pun memuji rekor Raisi di posisi tersebut.

Raisi, ulama ultrakonservatif, ditunjuk oleh Khamenei sebagai kepala kehakiman Iran pada 2019.

Raisi menang dalam pemilihan presiden pada 18 Juni dengan meraih sekitar 62 persen suara, setelah lawan utamanya didiskualifikasi. Namun, pemilu bulan lalu mencatatkan jumlah pemilih yang rendah untuk pemilihan presiden sejak republik Islam itu didirikan pada 1979.

Mohseni-Ejei menjadi terkenal di kalangan publik pada tahun 1998, ketika dia menjadi hakim dalam persidangan kasus korupsi mantan Wali Kota Teheran Gholamhossein Karbastchi.



Dia kemudian menjadi menteri keamanan, dalam pemerintahan presiden ultra-konservatif pertama Mahmoud Ahmadinejad 2005-2009, tetapi dipecat karena perselisihan di antara mereka.

Menurut situs berita pengadilan Mizan Online, Mohseni-Ejei lahir di provinsi tengah Esfahan, tempat dia belajar agama, sebelum menyelesaikan studinya di kota suci Qom yang dihormati kaum Syiah. Dia memegang gelar master dalam hukum internasional.

Mohseni-Ejei termasuk di antara delapan pejabat senior Iran yang ditambahkan ke daftar sanksi AS atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius pada 2010 terkait tindakan keras terhadap protes menyusul pemilihan presiden tahun sebelumnya.

Dia juga menghadapi pembekuan aset Uni Eropa dan pembatasan perjalanan karena "pelanggaran hak asasi manusia yang serius".

Dia akan menjadi kepala kehakiman ketujuh sejak revolusi 1979, dengan mandat lima tahun yang dapat diperbarui.