Berebut Superpower Sains
Jum'at, 02 Juli 2021 - 05:49 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Ini Tanda-tanda Orang yang Akan Meninggal Menurut Sains
Horizon Europe merupakan koalisi penelitian untuk melaksanakan berbagai proyek secara bersama-sama. Fokus utama penelitian terkait nuklir, antariksa, dan uji klinik. Mereka juga akan bekerja sama dalam penelitian sistem perdagangan hingga imigrasi.
Tak kalah progresif, China juga berjuang keras untuk mewujudkan superpower di bidang sains. Bukan hanya mengirim armada ke Bulan dan Mars, China juga berusaha menorehkan ambisi untuk menjadi juara dalam pengembangan kecerdasan buatan dan teknologi aplikasi lainnya.
Pada 2017 lalu, Presiden China Xi Jinping menyampaikan visi bahwa China akan menjadi negara superpower sains pada 2050 mendatang. Anggaran penelitian China berkembang dari USD33 miliar (Rp479 triliun) pada 2000 menjadi USD468 miliar (Rp6.804 triliun) pada 2018.
Selain peningkatan anggaran pada riset dan sains, China juga fokus menjadikan perusahaan milik negara sebagai motor penggeraknya.
"Presiden Xi Jinping lebih memprioritaskan perusahaan milik negara, meskipun perusahaan swasta justru lebih inovatif dan dinamis," kata Andrew Kennedy, pakar kebijakan dan pemerintah dari Universitas Nasional Australia, dilansir Channel News Asia.
"Ambisi China menghadapi tantangan karena banyak ilmuwan China mengeluh tentang kontrol internet yang terlalu kuat dari pemerintah," katanya.
Sebagai negara dengan partai tunggal, Beijing memilih untuk mengontrol perusahaan teknologi. China kini juga mengatur regulasi perusahaan teknologi raksasa untuk mendorongkan negara itu menjadi superpower teknologi di dunia.
“Semua regulasi itu sebagai bagian upaya China menjadi superpower teknologi,” kata peneliti di Trivium China, firma penelitian berbasis di Beijing, Kendra Schaefer, dilansir CNBC. Dengan berbagai kebijakan yang ditempuh China, Schaefer yakin bahwa China bisa menjadi superpower teknologi dengan memperkuat regulasinya.
China menerapkan fondasi yang kuat untuk mengatur operasional perusahaan teknologi, termasuk dalam pengaturan data pribadi. Itu dikarenakan China sangat menyadari pengaturan data menjadi hal yang sangat penting.
“Semua yang diterapkan sangat fondasional untuk menjadikan China bisa berkembang dan bergerak lebih cepat,” paparnya.
Kemudian, Pemerintahan Presiden AS Joe Biden juga tak diragukan lagi dalam pembangunan berbasis sains. Dia juga memiliki penasehat khusus di bidang sains, yakni Eric Lander, yang akan meletakkan fondasi sains dalam pemerintahan Biden.
Biden juga menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan pendekatan sains dalam pemerintahannya. Arah pergerakan kebijakan sains Biden lebih fokus pada perubahan iklim. Selain itu, dia juga menyiapkan pendanaan penelitian untuk negara miskin dalam bidang sains. Selain itu, dalam bidang teknologi juga menjadi fokus utama untuk mendukung keadilan lingkungan.
Biden juga menganggarkan USD171 miliar untuk penelitian dan pengembangan pada 2021. Itu menunjukkan kenaikan 10% dibandingkan tahun sebelumnya.
"Kenaikan anggaran itu merupakan suatu sejarah untuk sejumlah agenda," kata Biden. Itu juga termasuk kenaikan angaran untuk penelitian non-pertahanan.
Di negara tetangga Indonesia yakni Malaysia sudah menetapkan kebijakan sains untuk menghubungkan ilmuwan lokal dan luar negeri dengan program Transformasi Nasional 2050.
Horizon Europe merupakan koalisi penelitian untuk melaksanakan berbagai proyek secara bersama-sama. Fokus utama penelitian terkait nuklir, antariksa, dan uji klinik. Mereka juga akan bekerja sama dalam penelitian sistem perdagangan hingga imigrasi.
Tak kalah progresif, China juga berjuang keras untuk mewujudkan superpower di bidang sains. Bukan hanya mengirim armada ke Bulan dan Mars, China juga berusaha menorehkan ambisi untuk menjadi juara dalam pengembangan kecerdasan buatan dan teknologi aplikasi lainnya.
Pada 2017 lalu, Presiden China Xi Jinping menyampaikan visi bahwa China akan menjadi negara superpower sains pada 2050 mendatang. Anggaran penelitian China berkembang dari USD33 miliar (Rp479 triliun) pada 2000 menjadi USD468 miliar (Rp6.804 triliun) pada 2018.
Selain peningkatan anggaran pada riset dan sains, China juga fokus menjadikan perusahaan milik negara sebagai motor penggeraknya.
"Presiden Xi Jinping lebih memprioritaskan perusahaan milik negara, meskipun perusahaan swasta justru lebih inovatif dan dinamis," kata Andrew Kennedy, pakar kebijakan dan pemerintah dari Universitas Nasional Australia, dilansir Channel News Asia.
"Ambisi China menghadapi tantangan karena banyak ilmuwan China mengeluh tentang kontrol internet yang terlalu kuat dari pemerintah," katanya.
Sebagai negara dengan partai tunggal, Beijing memilih untuk mengontrol perusahaan teknologi. China kini juga mengatur regulasi perusahaan teknologi raksasa untuk mendorongkan negara itu menjadi superpower teknologi di dunia.
“Semua regulasi itu sebagai bagian upaya China menjadi superpower teknologi,” kata peneliti di Trivium China, firma penelitian berbasis di Beijing, Kendra Schaefer, dilansir CNBC. Dengan berbagai kebijakan yang ditempuh China, Schaefer yakin bahwa China bisa menjadi superpower teknologi dengan memperkuat regulasinya.
China menerapkan fondasi yang kuat untuk mengatur operasional perusahaan teknologi, termasuk dalam pengaturan data pribadi. Itu dikarenakan China sangat menyadari pengaturan data menjadi hal yang sangat penting.
“Semua yang diterapkan sangat fondasional untuk menjadikan China bisa berkembang dan bergerak lebih cepat,” paparnya.
Kemudian, Pemerintahan Presiden AS Joe Biden juga tak diragukan lagi dalam pembangunan berbasis sains. Dia juga memiliki penasehat khusus di bidang sains, yakni Eric Lander, yang akan meletakkan fondasi sains dalam pemerintahan Biden.
Biden juga menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan pendekatan sains dalam pemerintahannya. Arah pergerakan kebijakan sains Biden lebih fokus pada perubahan iklim. Selain itu, dia juga menyiapkan pendanaan penelitian untuk negara miskin dalam bidang sains. Selain itu, dalam bidang teknologi juga menjadi fokus utama untuk mendukung keadilan lingkungan.
Biden juga menganggarkan USD171 miliar untuk penelitian dan pengembangan pada 2021. Itu menunjukkan kenaikan 10% dibandingkan tahun sebelumnya.
"Kenaikan anggaran itu merupakan suatu sejarah untuk sejumlah agenda," kata Biden. Itu juga termasuk kenaikan angaran untuk penelitian non-pertahanan.
Di negara tetangga Indonesia yakni Malaysia sudah menetapkan kebijakan sains untuk menghubungkan ilmuwan lokal dan luar negeri dengan program Transformasi Nasional 2050.
Lihat Juga :
