Ebrahim Raisi: Presiden Iran Pertama yang Menjabat di Bawah Sanksi AS
Minggu, 20 Juni 2021 - 08:10 WIB
loading...
A
A
A
Raisi dan kandidat konservatif lainnya menjadikan kinerja buruk pemerintah Rouhani sebagai masalah utama mereka selama kampanye, mencari suara untuk “perubahan status quo”.
Didiskualifikasinya tokoh reformis kunci oleh Dewan Wali semakin meningkatkan peluang Raisi, menjadikannya sebagai favorit.
Baca juga: Pilpres Iran Telah Dimulai, Ulama Garis Keras Diprediksi Menang
Raisi adalah seorang ulama-politisi berpangkat tinggi. Ia dianggap sebagai tokoh konservatif garis keras di Iran dan kritikus keras terhadap Barat, khususnya Amerika Serikat (AS).
Dia termasuk di antara pembantu dekat Khamenei yang dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS pada November 2019, sehingga menjadi presiden Iran pertama yang berada di bawah sanksi pada saat menjabat.
Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya memberikan sanksi kepada Raisi karena penumpasan brutal terhadap aksi protes Gerakan Hijau Iran setelah pemilu 2009. Saat itu, Raisi menjabat sebagai wakil kepala peradilan, dan juga "eksekusi di luar hukum" para tahanan politik pada tahun 1988 ketika dia menjadi jaksa agung Teheran.
Sebagai pengkritik keras keterlibatan AS di kawasan itu dan sanksinya, Raisi telah berjanji untuk tidak menyia-nyiakan satu momen pun untuk mencabut atau menetralisir sanksi. Tidak seperti Rouhani, menurut orang-orang yang dekat dengannya, pendekatannya cenderung lebih keras.
Baca juga: Ulama Ebrahim Raisi, Capres Terunggul Iran yang Labeli AS 'Setan Besar'
Raisi telah menjadi kritikus keras terhadap kebijakan luar negeri pemerintah Rouhani, khususnya negosiasi dengan Barat untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir penting 2015, yang terbukti dari pernyataannya dalam tiga debat.
Kepala kehakiman Iran itu mengatakan penghapusan sanksi "kejam" akan menjadi "kewajiban" bagi pemerintahannya, yang katanya akan dicapai melalui "diplomasi ekonomi aktif", tanpa memberikan rinciannya.
Dia diharapkan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dalam kebijakan luar negeri Iran, terutama dalam negosiasi dengan kekuatan AS dan Eropa untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015.
Spekulasi tersebar luas bahwa presiden terpilih, dengan dukungan parlemen yang dipegang konservatif, dapat menolak persyaratan yang disepakati dalam negosiasi baru-baru ini untuk menghidupkan kembali kesepakatan dan bernegosiasi ulang dengan persyaratannya sendiri.
Raisi, tidak seperti Rouhani, kemungkinan akan mendasarkan pendekatannya dalam hubungan dengan Barat dan dunia Arab pada arahan Khamenei, yang juga menjadi mentor politiknya.
Didiskualifikasinya tokoh reformis kunci oleh Dewan Wali semakin meningkatkan peluang Raisi, menjadikannya sebagai favorit.
Baca juga: Pilpres Iran Telah Dimulai, Ulama Garis Keras Diprediksi Menang
Raisi adalah seorang ulama-politisi berpangkat tinggi. Ia dianggap sebagai tokoh konservatif garis keras di Iran dan kritikus keras terhadap Barat, khususnya Amerika Serikat (AS).
Dia termasuk di antara pembantu dekat Khamenei yang dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS pada November 2019, sehingga menjadi presiden Iran pertama yang berada di bawah sanksi pada saat menjabat.
Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya memberikan sanksi kepada Raisi karena penumpasan brutal terhadap aksi protes Gerakan Hijau Iran setelah pemilu 2009. Saat itu, Raisi menjabat sebagai wakil kepala peradilan, dan juga "eksekusi di luar hukum" para tahanan politik pada tahun 1988 ketika dia menjadi jaksa agung Teheran.
Sebagai pengkritik keras keterlibatan AS di kawasan itu dan sanksinya, Raisi telah berjanji untuk tidak menyia-nyiakan satu momen pun untuk mencabut atau menetralisir sanksi. Tidak seperti Rouhani, menurut orang-orang yang dekat dengannya, pendekatannya cenderung lebih keras.
Baca juga: Ulama Ebrahim Raisi, Capres Terunggul Iran yang Labeli AS 'Setan Besar'
Raisi telah menjadi kritikus keras terhadap kebijakan luar negeri pemerintah Rouhani, khususnya negosiasi dengan Barat untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir penting 2015, yang terbukti dari pernyataannya dalam tiga debat.
Kepala kehakiman Iran itu mengatakan penghapusan sanksi "kejam" akan menjadi "kewajiban" bagi pemerintahannya, yang katanya akan dicapai melalui "diplomasi ekonomi aktif", tanpa memberikan rinciannya.
Dia diharapkan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dalam kebijakan luar negeri Iran, terutama dalam negosiasi dengan kekuatan AS dan Eropa untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015.
Spekulasi tersebar luas bahwa presiden terpilih, dengan dukungan parlemen yang dipegang konservatif, dapat menolak persyaratan yang disepakati dalam negosiasi baru-baru ini untuk menghidupkan kembali kesepakatan dan bernegosiasi ulang dengan persyaratannya sendiri.
Raisi, tidak seperti Rouhani, kemungkinan akan mendasarkan pendekatannya dalam hubungan dengan Barat dan dunia Arab pada arahan Khamenei, yang juga menjadi mentor politiknya.
Lihat Juga :
