Khamenei Sebut Pemilu Iran Demokratis
loading...
A
A
A
TEHERAN - Pemimpin spiritual tertinggi Iran , Ali Khamenei , bersikeras bahwa pemilu yang dilakukan di negaranya berjalan kompetitif dan demokratis. Ia pun mengkritik negara-negara yang medianya memberitakan sebaliknya.
“Menariknya, beberapa negara yang dijalankan berdasarkan tribalisme di abad ke-21 dan tidak pernah memiliki pemilu, sehingga orang-orang mereka bahkan tidak tahu perbedaan antara kotak suara dan kotak buah, meluncurkan stasiun TV 24 jam dan mengklaim pemilu Iran tidak demokratis,” kata Khamenei dalam pidato yang disiarkan televisi seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (18/6/2021).
Khamenei tidak menyebut nama negara mana pun, tetapi komentarnya secara luas ditafsirkan sebagai tusukan kepada negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi.
Pernyataan Khamenei datang ketika jumlah pemilih dalam pemilihan presiden Iran pada hari Jumat diperkirakan akan menjadi rekor terendah di tengah seruan yang meluas untuk boikot.
Para pemboikot berpendapat bahwa pemilihan umum di bawah Republik Islam tidak membawa perubahan nyata dan hanya berfungsi untuk melegitimasi rezim. Keyakinan ini sebagian disebabkan oleh proses pemilihan kandidat oleh Iran, di mana hanya kandidat yang disetujui Dewan Wali yang dapat mencalonkan diri.
"Pemilu di Iran tidak memenuhi standar demokrasi sebagian karena pengaruh Dewan Wali garis keras, sebuah badan yang tidak dipilih yang mendiskualifikasi semua kandidat yang dianggap tidak cukup setia kepada pendirian ulama,” kata kelompok pengawas demokrasi Amerika Serikat (AS), Freedom House, dalam laporan terkait Iran untuk 2021.
Dewan Wali adalah badan yang tidak dipilih yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemilihan umum di Iran. Dewan tersebut terutama dilihat sebagai alat bagi Khamenei untuk mengontrol pemilu, karena setengah dari 12 anggota badan pemeriksaan ditunjuk olehnya.
Bulan lalu, Dewan Wali hanya menyetujui tujuh kandidat – kebanyakan dari mereka adalah tokoh-tokoh rendahan – untuk mencalonkan diri dan melarang ratusan calon mencalonkan diri, termasuk beberapa tokoh terkemuka.
Kandidat yang disetujui untuk mencalonkan diri adalah kepala kehakiman Ebrahim Raisi dan enam orang lainnya yang peluangnya untuk menjadi presiden hampir tidak ada.
“Menariknya, beberapa negara yang dijalankan berdasarkan tribalisme di abad ke-21 dan tidak pernah memiliki pemilu, sehingga orang-orang mereka bahkan tidak tahu perbedaan antara kotak suara dan kotak buah, meluncurkan stasiun TV 24 jam dan mengklaim pemilu Iran tidak demokratis,” kata Khamenei dalam pidato yang disiarkan televisi seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (18/6/2021).
Khamenei tidak menyebut nama negara mana pun, tetapi komentarnya secara luas ditafsirkan sebagai tusukan kepada negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi.
Pernyataan Khamenei datang ketika jumlah pemilih dalam pemilihan presiden Iran pada hari Jumat diperkirakan akan menjadi rekor terendah di tengah seruan yang meluas untuk boikot.
Para pemboikot berpendapat bahwa pemilihan umum di bawah Republik Islam tidak membawa perubahan nyata dan hanya berfungsi untuk melegitimasi rezim. Keyakinan ini sebagian disebabkan oleh proses pemilihan kandidat oleh Iran, di mana hanya kandidat yang disetujui Dewan Wali yang dapat mencalonkan diri.
"Pemilu di Iran tidak memenuhi standar demokrasi sebagian karena pengaruh Dewan Wali garis keras, sebuah badan yang tidak dipilih yang mendiskualifikasi semua kandidat yang dianggap tidak cukup setia kepada pendirian ulama,” kata kelompok pengawas demokrasi Amerika Serikat (AS), Freedom House, dalam laporan terkait Iran untuk 2021.
Dewan Wali adalah badan yang tidak dipilih yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemilihan umum di Iran. Dewan tersebut terutama dilihat sebagai alat bagi Khamenei untuk mengontrol pemilu, karena setengah dari 12 anggota badan pemeriksaan ditunjuk olehnya.
Bulan lalu, Dewan Wali hanya menyetujui tujuh kandidat – kebanyakan dari mereka adalah tokoh-tokoh rendahan – untuk mencalonkan diri dan melarang ratusan calon mencalonkan diri, termasuk beberapa tokoh terkemuka.
Kandidat yang disetujui untuk mencalonkan diri adalah kepala kehakiman Ebrahim Raisi dan enam orang lainnya yang peluangnya untuk menjadi presiden hampir tidak ada.