Viral, Demonstran Anti-Junta Myanmar Ramai-ramai Dukung Muslim Rohingya
loading...
A
A
A
Baca juga: Arab Saudi Pecat Pejabat Masjid Nabawi karena Tunda Salat Subuh 45 Menit
Militer telah lama mengeklaim tindakan keras itu dibenarkan untuk membasmi pemberontak, dan Suu Kyi juga membela tindakan tentara dengan melakukan perjalanan ke Den Haag untuk membantah tuduhan genosida di pengadilan tinggi PBB.
Publik Myanmar sebagian besar tidak simpatik dengan penderitaan Rohingya, sementara para aktivis dan jurnalis yang melaporkan masalah tersebut menghadapi pelecehan pedas secara online.
Aktivis Rohingya terkemuka yang berbasis di Eropa, Ro Nay San Lwin mengatakan kepada AFP bahwa kampanye online adalah upaya tahunan untuk meningkatkan kesadaran—tetapi hari Minggu adalah "pertama kalinya" dia melihatnya menjadi viral di Myanmar.
"Saya sangat senang melihat orang-orang di dalam Myanmar bergabung dengan kampanye ini. Saya lebih berharap memiliki solidaritas yang lebih kuat dari mereka," katanya, seperti dikutip AFP, Senin (14/6/2021).
Pengumuman baru-baru ini dari bayangan "Pemerintah Persatuan Nasional [NUG]"—yang terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan yang bekerja untuk menggulingkan junta—juga telah memperluas cabang zaitun ke kelompok minoritas, mengundang mereka untuk "bergandeng tangan...untuk berpartisipasi dalam Spring Revolution ini".
NUG telah dicap sebagai "teroris" oleh rezim junta militer, sementara pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing telah menolak kata "Rohingya" sebagai "istilah imajiner".
Sejak kudeta, lebih dari 860 orang tewas dalam tindakan keras brutal oleh pasukan keamanan junta, menurut kelompok pemantau lokal. Jumlah korban tewas itu telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional.
Pada hari Jumat, kepala HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan Myanmar telah jatuh dari "demokrasi yang rapuh menjadi bencana hak asasi manusia". Dia menyampaikan keprihatinan khusus pada meningkatnya kekerasan di daerah-daerah seperti negara bagian Kayah, Chin dan Kachin.
Televisi yang dikelola pemerintah pada Minggu malam mengutuk komentar Bachelet, mengatakan bahwa badan internasional "tidak boleh bias".
Militer telah lama mengeklaim tindakan keras itu dibenarkan untuk membasmi pemberontak, dan Suu Kyi juga membela tindakan tentara dengan melakukan perjalanan ke Den Haag untuk membantah tuduhan genosida di pengadilan tinggi PBB.
Publik Myanmar sebagian besar tidak simpatik dengan penderitaan Rohingya, sementara para aktivis dan jurnalis yang melaporkan masalah tersebut menghadapi pelecehan pedas secara online.
Aktivis Rohingya terkemuka yang berbasis di Eropa, Ro Nay San Lwin mengatakan kepada AFP bahwa kampanye online adalah upaya tahunan untuk meningkatkan kesadaran—tetapi hari Minggu adalah "pertama kalinya" dia melihatnya menjadi viral di Myanmar.
"Saya sangat senang melihat orang-orang di dalam Myanmar bergabung dengan kampanye ini. Saya lebih berharap memiliki solidaritas yang lebih kuat dari mereka," katanya, seperti dikutip AFP, Senin (14/6/2021).
Pengumuman baru-baru ini dari bayangan "Pemerintah Persatuan Nasional [NUG]"—yang terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan yang bekerja untuk menggulingkan junta—juga telah memperluas cabang zaitun ke kelompok minoritas, mengundang mereka untuk "bergandeng tangan...untuk berpartisipasi dalam Spring Revolution ini".
NUG telah dicap sebagai "teroris" oleh rezim junta militer, sementara pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing telah menolak kata "Rohingya" sebagai "istilah imajiner".
Sejak kudeta, lebih dari 860 orang tewas dalam tindakan keras brutal oleh pasukan keamanan junta, menurut kelompok pemantau lokal. Jumlah korban tewas itu telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional.
Pada hari Jumat, kepala HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan Myanmar telah jatuh dari "demokrasi yang rapuh menjadi bencana hak asasi manusia". Dia menyampaikan keprihatinan khusus pada meningkatnya kekerasan di daerah-daerah seperti negara bagian Kayah, Chin dan Kachin.
Televisi yang dikelola pemerintah pada Minggu malam mengutuk komentar Bachelet, mengatakan bahwa badan internasional "tidak boleh bias".
Lihat Juga :
