Tak Bayar Iuran Kontribusi, Hak Suara Iran di PBB Ditangguhkan

Zarif menegaskan ketidakmampuan Iran untuk membayar "di luar keinginannya".

Dia mendesak pimpinan PBB untuk "tetap setia pada tujuan dan prinsip" piagam PBB, dan "menahan diri dari keputusan apa pun yang mengkhianati semangat kesetaraan kedaulatan negara anggota dan melemahkan multilateralisme."

Dalam surat yang dikirim pada 28 Mei kepada presiden Majelis Umum PBB, Guterres menyatakan bahwa lima negara anggota saat ini dilarang memberikan suara berdasarkan Pasal 19 piagam PBB.

Guterres menyebut Iran diharuskan membayar sekitar USD16,2 juta untuk mendapatkan kembali hak suaranya.

Di sisi lain, Sekjen PBB menekankan dalam suratnya, bahwa Majelis Umum PBB dapat mengizinkan negara mana pun yang dilarang memberikan suara berdasarkan Pasal 19 untuk mendapatkan kembali hak suaranya, "Jika ditemukan bahwa negara anggota yang bersangkutan tidak mampu membayar hak suaranya akibat kondisi di luar kendalinya."

Menanggapi pertanyaan tentang situasi Iran saat ini, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengumumkan pada pengarahan hariannya pada Kamis bahwa, "Kami telah melakukan diskusi yang sangat intens dengan Republik Islam Iran untuk menemukan cara bagi mereka membayar iuran mereka."

Dujarric menjelaskan, "Ini bukan karena kurangnya upaya baik dari pihak kami atau dari pihak mereka, tetapi seperti yang Anda tahu, negara ini berada di bawah sejumlah sanksi bilateral, yang membuatnya sedikit menantang."

Dia menambahkan, mengenai negara anggota yang berada di bawah "prosedur otomatis" yang diatur dalam Pasal 19, kemungkinan memperoleh kembali hak suaranya diputuskan oleh negara-negara anggota Majelis Umum.