Calon Asisten Bos Pentagon Usul AS Latih Taiwan untuk Perang Lawan China
Sabtu, 29 Mei 2021 - 07:49 WIB
loading...
Tentara mengendarai kendaraan militer melewati bendera Taiwan selama latihan militer di Hsinchu, Taiwan tengah, 27 Januari 2010. Foto/REUTERS/Nicky Loh
A
A
A
WASHINGTON - Seorang calon asisten bos Pentagon telah mengusulkan dalam sidang konfirmasi Senat bahwa Amerika Serikat (AS) harus melatih pasukan Taiwan untuk perang gerilya jika pasukan China menyerbu pulau otonom itu.
Christopher Maier, yang dinominasikan oleh Presiden AS Joe Biden untuk menjadi asisten menteri pertahanan untuk operasi khusus dan konflik intensitas rendah, mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat bahwa Pentagon harus sangat mempertimbangkan membantu pasukan Taiwan meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan peperangan tidak teratur.
Baca juga: Terungkap, China Nyaris Dibom Nuklir AS dan Pakistan Waswas Diserang Israel
"Saya pikir itu adalah sesuatu yang harus kami pertimbangkan dengan kuat karena kami memikirkan persaingan di seluruh rentang kemampuan yang berbeda yang dapat kami terapkan, [pasukan operasi khusus] menjadi kontributor utama untuk itu," kata Maier yang dikutip dari Military.com, Sabtu (29/5/2021).
Media tersebut melaporkan bahwa Senator Josh Hawley telah menyebutkan operasi khusus sebelumnya dalam sidang Senat sebagai opsi di Taiwan, berdasarkan utilitas masa lalu mereka di negara-negara Baltik.
Sidang konfirmasi Senat untuk pencalonan Maier berlangsung Kamis lalu waktu Washington.
Peperangan tidak teratur, atau perang gerilya, dapat mencakup apa saja mulai dari taktik penyergapan hingga terorisme dan pembunuhan oleh tentara yang dapat berbaur dengan penduduk sipil.
Maier menyarankan untuk menggunakan strategi di Taiwan tampaknya menjadi konsesi bahwa China akan segera menghancurkan pemerintah Taiwan, karena perang yang tidak teratur hampir selalu dilakukan oleh aktor non-negara melawan militer negara, dan bahwa perjuangan akan menjadi satu untuk hati dan pikiran orang-orang Taiwan.
Hubungan Washington dengan pemerintah Taiwan bersifat informal, tetapi diakui secara terbuka. Namun, ketika AS mengirim pasukan ke Taiwan, seperti Marinir AS yang tiba untuk melatih rekan Taiwan mereka selama empat minggu November lalu, mereka biasanya mencoba untuk tetap diam tentang hal itu atau pun menyangkal laporan tersebut.
Maier sangat prihatin tentang kemungkinan invasi pasukan amfibi China. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA-N) telah memperluas pasukan amfibi dalam beberapa tahun terakhir, membangun dermaga platform pendaratan dan jalur baru kapal pendarat amfibi.
Pada bulan April, PLA-N menugaskan kapal serbu amfibi pertamanya, landing helicopter (LHD) Type 075 berlabuh di Hainan—kapal seukuran kapal induk era Perang Dunia II.
Jumlah personel korps marinirnya tetap kecil meskipun ada ekspansi baru-baru ini. Menurut laporan US Naval Institute (USNI), Beijing memiliki rencana untuk meningkatkannya menjadi lebih dari 100.000 marinir.
Baca juga: Batalion Sepik Siap Perang dengan Indonesia, Ini Respons Resmi PNG
Di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, hubungan AS dengan Taiwan mencapai puncaknya, di mana Amerika leluasa menjual senjata canggihnya untuk militer pro-kemerdekaan di Taipei di bawah Presiden Tsai Ing-wen.
Meskipun Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memberontak, dan dengan demikian dukungan AS untuk Taiwan dianggap sudah ikut campur dalam urusan internal China.
Namun, pemerintah Tsai telah menjauhkan diri dari gagasan bahwa Taiwan adalah bagian dari China. Pemerintah Taiwan sebelumnya telah mengatakan bahwa mereka adalah pemerintah yang sah dan Republik Rakyat China (RRC) yang sosialis di Beijing adalah perampas kekuasaan yang tidak sah.
Kebijakan Washington di bawah Presiden Joe Biden tidak berubah. Di mana Trump menawarkan rekor jumlah penjualan senjata ke Taiwan, Biden kemungkinan akan melanjutkannya sebagaimana laporan yang muncul bulan lalu dari Taiwan bahwa AS sedang bersiap untuk menawarkan pulau itu penjualan 40 unit artileri self-propelled M109A6 Paladin seharga USD610 juta.
Taiwan juga telah menjelaskan bahwa mereka masih ingin membeli rudal jelajah AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) yang mampu menyerang dengan baik di dalam daratan China. Ini berada di atas penjualan era Trump, yang meliputi jet tempur canggih, drone, rudal dan torpedo anti-kapal berbasis pantai, hingga peralatan komunikasi.
Christopher Maier, yang dinominasikan oleh Presiden AS Joe Biden untuk menjadi asisten menteri pertahanan untuk operasi khusus dan konflik intensitas rendah, mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat bahwa Pentagon harus sangat mempertimbangkan membantu pasukan Taiwan meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan peperangan tidak teratur.
Baca juga: Terungkap, China Nyaris Dibom Nuklir AS dan Pakistan Waswas Diserang Israel
"Saya pikir itu adalah sesuatu yang harus kami pertimbangkan dengan kuat karena kami memikirkan persaingan di seluruh rentang kemampuan yang berbeda yang dapat kami terapkan, [pasukan operasi khusus] menjadi kontributor utama untuk itu," kata Maier yang dikutip dari Military.com, Sabtu (29/5/2021).
Media tersebut melaporkan bahwa Senator Josh Hawley telah menyebutkan operasi khusus sebelumnya dalam sidang Senat sebagai opsi di Taiwan, berdasarkan utilitas masa lalu mereka di negara-negara Baltik.
Sidang konfirmasi Senat untuk pencalonan Maier berlangsung Kamis lalu waktu Washington.
Peperangan tidak teratur, atau perang gerilya, dapat mencakup apa saja mulai dari taktik penyergapan hingga terorisme dan pembunuhan oleh tentara yang dapat berbaur dengan penduduk sipil.
Maier menyarankan untuk menggunakan strategi di Taiwan tampaknya menjadi konsesi bahwa China akan segera menghancurkan pemerintah Taiwan, karena perang yang tidak teratur hampir selalu dilakukan oleh aktor non-negara melawan militer negara, dan bahwa perjuangan akan menjadi satu untuk hati dan pikiran orang-orang Taiwan.
Hubungan Washington dengan pemerintah Taiwan bersifat informal, tetapi diakui secara terbuka. Namun, ketika AS mengirim pasukan ke Taiwan, seperti Marinir AS yang tiba untuk melatih rekan Taiwan mereka selama empat minggu November lalu, mereka biasanya mencoba untuk tetap diam tentang hal itu atau pun menyangkal laporan tersebut.
Maier sangat prihatin tentang kemungkinan invasi pasukan amfibi China. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA-N) telah memperluas pasukan amfibi dalam beberapa tahun terakhir, membangun dermaga platform pendaratan dan jalur baru kapal pendarat amfibi.
Pada bulan April, PLA-N menugaskan kapal serbu amfibi pertamanya, landing helicopter (LHD) Type 075 berlabuh di Hainan—kapal seukuran kapal induk era Perang Dunia II.
Jumlah personel korps marinirnya tetap kecil meskipun ada ekspansi baru-baru ini. Menurut laporan US Naval Institute (USNI), Beijing memiliki rencana untuk meningkatkannya menjadi lebih dari 100.000 marinir.
Baca juga: Batalion Sepik Siap Perang dengan Indonesia, Ini Respons Resmi PNG
Di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, hubungan AS dengan Taiwan mencapai puncaknya, di mana Amerika leluasa menjual senjata canggihnya untuk militer pro-kemerdekaan di Taipei di bawah Presiden Tsai Ing-wen.
Meskipun Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memberontak, dan dengan demikian dukungan AS untuk Taiwan dianggap sudah ikut campur dalam urusan internal China.
Namun, pemerintah Tsai telah menjauhkan diri dari gagasan bahwa Taiwan adalah bagian dari China. Pemerintah Taiwan sebelumnya telah mengatakan bahwa mereka adalah pemerintah yang sah dan Republik Rakyat China (RRC) yang sosialis di Beijing adalah perampas kekuasaan yang tidak sah.
Kebijakan Washington di bawah Presiden Joe Biden tidak berubah. Di mana Trump menawarkan rekor jumlah penjualan senjata ke Taiwan, Biden kemungkinan akan melanjutkannya sebagaimana laporan yang muncul bulan lalu dari Taiwan bahwa AS sedang bersiap untuk menawarkan pulau itu penjualan 40 unit artileri self-propelled M109A6 Paladin seharga USD610 juta.
Taiwan juga telah menjelaskan bahwa mereka masih ingin membeli rudal jelajah AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) yang mampu menyerang dengan baik di dalam daratan China. Ini berada di atas penjualan era Trump, yang meliputi jet tempur canggih, drone, rudal dan torpedo anti-kapal berbasis pantai, hingga peralatan komunikasi.
(min)
Lihat Juga :
