Sengketa Terumbu Karang, Filipina Panggil Duta Besar China
Selasa, 13 April 2021 - 20:31 WIB
loading...
Terumbu karang Whitsun Reef di Laut China Selatan. Foto/The Japan Times
A
A
A
MANILA - Pemerintah Filipina memanggil Duta Besar China untukmenegaskan permintaan agar kapal-kapal Beijing segera meninggalkan terumbu karang yang diklaim oleh Manila di Laut China Selatan (LCS). Manila mengatakan kehadiran mereka memicu ketegangan.
Perseteruan yang meningkat antara Manila dan Beijing dimulai setelah lebih dari 200 kapal China yang dicurigai oleh otoritas Filipina dioperasikan oleh milisi terlihat awal bulan lalu di Whitsun Reef. Pemerintah Filipina menuntut kapal-kapal itu pergi kemudian mengerahkan penjaga pantai dan kapal patroli ke daerah itu, tetapi China mengatakan mempunyai hak atas terumbu karang dan kapal-kapal China itu berlindung dari laut yang ganas.
"Setelah memanggil Duta Besar China Huang Xilian pada hari Senin, Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Elizabeth Buensuceso menyatakan kepadanya ketidaksenangan Manila atas kehadiran ilegal kapal-kapal China di sekitar Julian Felipe Reef," kata Departemen Luar Negeri Filipina dalam sebuah pernyataan, menggunakan nama Filipina untuk Whitsun Reef di wilayah Spratly yang paling banyak disengketakan di jalur air yang sibuk itu.
“Kehadiran terus-menerus kapal China di sekitar terumbu karang merupakan sumber ketegangan regional,” kata Buensuceso seperti dikutip dari ABC News, Selasa (13/4/2021).
Dia menegaskan kembali kepada Huang bahwa terumbu karang, yang terletak sekitar 324 kilometer di sebelah barat provinsi Palawan Filipina, berada dalam zona lepas pantai yang diakui secara internasional di mana Manila memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi perikanan, minyak, gas, dan sumber daya lainnya.
Dia juga mengutip putusan tahun 2016 dalam kasus arbitrase internasional yang diajukan Filipina terhadap China yang membatalkan klaim besar Beijing atas dasar sejarah ke hampir semua Laut China Selatan di bawah perjanjian maritim PBB tahun 1982.
Militer Filipina mengatakan pengawasan udara menunjukkan beberapa kapal China telah meninggalkan terumbu karang tetapi lebih dari 40 kapal tetap tertambat di daerah itu pada akhir Maret. Militer Filipiba membantah klaim China bahwa kapal-kapal itu berlindung dari laut yang ganas dengan mengatakan cuaca baik-baik saja di sekitar terumbu karang.
Baca juga: Jet Tempur Filipina Terbang di Atas Ratusan Kapal Milisi Maritim China
Amerika Serikat (AS) mengatakan akan mendukung Filipina di tengah kebuntuan. Departemen Pertahanan Nasional di Manila mengatakan pekan lalu bahwa Filipina dapat meminta bantuan AS, yang memiliki perjanjian pertahanan bersama, untuk melindungi kepentingannya di Laut China Selatan.
Baca juga: China Semakin Agresif, AS Tegaskan Siap Bela Filipina dan Taiwan
Protes profil tinggi Filipina terhadap China atas Whitsun Reef telah terkuak di tengah hubungan yang lebih nyaman yang dipelihara Presiden Rodrigo Duterte dengan China setelah menjabat pada pertengahan 2016. Duterte telah berulang kali dikritik karena tidak segera menuntut kepatuhan China dengan putusan arbitrase 2016 dan mengambil sikap yang lebih tegas terhadap tindakan China di perairan yang disengketakan.
Rantai kepulauan Spratly, pulau kecil dan atol diklaim seluruhnya atau sebagian oleh China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei. China telah mengubah tujuh terumbu karang yang disengketakan menjadi pangkalan pulau yang dilindungi rudal dalam beberapa tahun terakhir, meningkatkan ketegangan di tempat yang telah lama ditakuti sebagai titik hotspot potensial di Asia.
Perseteruan yang meningkat antara Manila dan Beijing dimulai setelah lebih dari 200 kapal China yang dicurigai oleh otoritas Filipina dioperasikan oleh milisi terlihat awal bulan lalu di Whitsun Reef. Pemerintah Filipina menuntut kapal-kapal itu pergi kemudian mengerahkan penjaga pantai dan kapal patroli ke daerah itu, tetapi China mengatakan mempunyai hak atas terumbu karang dan kapal-kapal China itu berlindung dari laut yang ganas.
"Setelah memanggil Duta Besar China Huang Xilian pada hari Senin, Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Elizabeth Buensuceso menyatakan kepadanya ketidaksenangan Manila atas kehadiran ilegal kapal-kapal China di sekitar Julian Felipe Reef," kata Departemen Luar Negeri Filipina dalam sebuah pernyataan, menggunakan nama Filipina untuk Whitsun Reef di wilayah Spratly yang paling banyak disengketakan di jalur air yang sibuk itu.
“Kehadiran terus-menerus kapal China di sekitar terumbu karang merupakan sumber ketegangan regional,” kata Buensuceso seperti dikutip dari ABC News, Selasa (13/4/2021).
Dia menegaskan kembali kepada Huang bahwa terumbu karang, yang terletak sekitar 324 kilometer di sebelah barat provinsi Palawan Filipina, berada dalam zona lepas pantai yang diakui secara internasional di mana Manila memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi perikanan, minyak, gas, dan sumber daya lainnya.
Dia juga mengutip putusan tahun 2016 dalam kasus arbitrase internasional yang diajukan Filipina terhadap China yang membatalkan klaim besar Beijing atas dasar sejarah ke hampir semua Laut China Selatan di bawah perjanjian maritim PBB tahun 1982.
Militer Filipina mengatakan pengawasan udara menunjukkan beberapa kapal China telah meninggalkan terumbu karang tetapi lebih dari 40 kapal tetap tertambat di daerah itu pada akhir Maret. Militer Filipiba membantah klaim China bahwa kapal-kapal itu berlindung dari laut yang ganas dengan mengatakan cuaca baik-baik saja di sekitar terumbu karang.
Baca juga: Jet Tempur Filipina Terbang di Atas Ratusan Kapal Milisi Maritim China
Amerika Serikat (AS) mengatakan akan mendukung Filipina di tengah kebuntuan. Departemen Pertahanan Nasional di Manila mengatakan pekan lalu bahwa Filipina dapat meminta bantuan AS, yang memiliki perjanjian pertahanan bersama, untuk melindungi kepentingannya di Laut China Selatan.
Baca juga: China Semakin Agresif, AS Tegaskan Siap Bela Filipina dan Taiwan
Protes profil tinggi Filipina terhadap China atas Whitsun Reef telah terkuak di tengah hubungan yang lebih nyaman yang dipelihara Presiden Rodrigo Duterte dengan China setelah menjabat pada pertengahan 2016. Duterte telah berulang kali dikritik karena tidak segera menuntut kepatuhan China dengan putusan arbitrase 2016 dan mengambil sikap yang lebih tegas terhadap tindakan China di perairan yang disengketakan.
Rantai kepulauan Spratly, pulau kecil dan atol diklaim seluruhnya atau sebagian oleh China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei. China telah mengubah tujuh terumbu karang yang disengketakan menjadi pangkalan pulau yang dilindungi rudal dalam beberapa tahun terakhir, meningkatkan ketegangan di tempat yang telah lama ditakuti sebagai titik hotspot potensial di Asia.
(ian)
Lihat Juga :
