Makin Kacau, AS Pulangkan Staf Kedubes yang Tidak Penting dari Myanmar

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memerintahkan pemulangan pegawai pemerintah AS non-penting dan anggota keluarga mereka dari Myanmar karena khawatir terjadi kerusuhan sipil.

Sebanyak 521 warga sipil tewas dalam dua bulan protes terhadap kudeta militer 1 Februari, termasuk 141 orang tewas pada Sabtu, hari paling berdarah dalam kerusuhan itu menurut data Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Para penentang kudeta telah menyerukan front persatuan dengan kelompok pemberontak etnis yang selama ini berperang melawan militer Myanmar.



Pemberontak telah berperang dengan pemerintah selama beberapa dekade untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar di daerah perbatasan yang terpencil.



Militer mengakui cengkeramannya yang lama atas kekuasaan dengan dalih sebagai satu-satunya lembaga yang mampu menjamin persatuan nasional.



Pesawat militer membom wilayah pejuang etnis KNU pada akhir pekan, menyebabkan sekitar 3.000 penduduk desa melarikan diri ke Thailand.

Thailand membantah tuduhan dari para aktivis bahwa pengungsi dipaksa kembali ke Myanmar. Namun pejabat Thailand di perbatasan mengatakan tentara mengirim sebagian besar orang kembali karena dianggap aman di wilayah Myanmar.

Seorang juru bicara badan pengungsi PBB mengatakan prihatin dengan laporan bahwa orang-orang akan dikirim kembali dan sedang mencari informasi dari Thailand.

Satu negara bagian di perbatasan India mencabut perintah untuk menolak pengungsi dengan memberi makanan dan tempat tinggal pada pengungsi.

Militer merebut kekuasaan dengan mengatakan pemilu November yang dimenangkan partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi adalah karena kecurangan. Tuduhan itu dibantah komisi pemilu.

Kampanye pembangkangan sipil dengan pemogokan telah melumpuhkan ekonomi. Pengunjuk rasa meningkatkannya dengan meminta penduduk membuang sampah di persimpangan kota.

Negara-negara Barat mengutuk kudeta dan kekerasan tersebut. Mereka menyerukan pembebasan Suu Kyi, dan beberapa negara telah memberlakukan sanksi terbatas pada junta.

Indonesia telah memimpin upaya oleh 10 negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), di mana Myanmar adalah anggotanya.

Indonesia mendorong dialog untuk menyelesaikan krisis politik.

Kritik asing dan sanksi Barat terhadap junta Myanmar sebelumnya hanya berdampak kecil dalam jangka pendek.