Bertindak Agresif, AS dan Jepang Ancam 'Tekan' China

TOKYO - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengkritik ancaman China terhadap stabilitas regional. Ia juga memperingatkan bahwa AS dan Jepang akan menekan balik.

Hal itu diungkapkannya selama pembicaraan bilateral di Tokyo, Jepang, Selasa (16/3/2021).

Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu dengan rekan-rekan mereka di Tokyo untuk serangkaian pembicaraan bilateral dan sesi "2 + 2" bersama. Ini menandai perjalanan internasional pertama oleh para pejabat Kabinet Joe Biden.

Pertemuan ini terjadi tepat setelah Presiden Joe Biden bertemu dengan para pemimpin India, Australia dan Jepang dalam pertemuan puncak virtual pada hari Jumat lalu, dalam pertemuan puncak multilateral pertamanya sebagai Presiden.



"Kami percaya pada demokrasi dan hak asasi manusia, aturan hukum, karena kami telah melihat bagaimana negara kami sendiri lebih kuat karena kami memegang teguh nilai-nilai itu. Dan karena mereka berada di bawah ancaman di banyak tempat, termasuk di kawasan ini," kata Blinken selama konferensi pers bersama di Tokyo, menunjuk pada kudeta militer baru-baru ini dan aksi protes massa di Myanmar sebagai contoh.

"China menggunakan paksaan dan agresi untuk mengikis otonomi secara sistemik di Hong Kong, melemahkan demokrasi di Taiwan, menyalahgunakan hak asasi manusia di Xinjiang dan Tibet, dan menegaskan klaim maritim di Laut China Selatan yang melanggar hukum internasional," tambahnya.

"Kami akan menekan balik jika perlu ketika China menggunakan paksaan atau agresi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya," tegasnya seperti dikutip dari CNN.

Pada gilirannya, berbicara kepada wartawan, Austin mengatakan bahwa China telah menghabiskan dua dekade terakhir memodernisasi militernya sementara AS telah berfokus pada Timur Tengah.



"Jadi tujuan kami adalah memastikan bahwa kami mempertahankan keunggulan kompetitif atas China, atau siapa pun yang ingin mengancam kami atau aliansi kami," ujarnya.

"Dan bahwa kami mengembangkan rencana dan kemampuan operasional untuk dapat mencegah penyerang mana pun," sambungnya.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi mengatakan, lingkungan strategis Indo-Pasifik telah berubah dalam beberapa tahun terakhir baik dalam kemampuan militer maupun dalam keseimbangan kekuatan.

"Tatanan internasional yang bebas dan terbuka sangat tertantang oleh upaya untuk mengubah status quo dengan kekerasan dan kemajuan sistem otoriter," ucap Motegi.



Dia mengatakan Washington dan Tokyo sepakat bahwa tindakan China, yang tidak konsisten dengan tatanan internasional yang ada, menimbulkan berbagai masalah terhadap aliansi Jepang-AS dan masyarakat internasional.

Motegi mengatakan AS dan Jepang menentang setiap upaya untuk mengubah status quo di daerah itu termasuk Laut China Timur dan Laut China Selatan, dan berbagi keprihatinan yang serius mengenai Undang-undang Penjaga Pantai China, mengacu pada undang-undang China yang diberlakukan pada bulan Februari yang memungkinkan Penjaga Pantainya akan menembaki kapal asing yang memasuki perairan Laut China Selatan yang disengketakan.

Motegi juga mengatakan AS telah menegaskan kembali komitmennya untuk membantu Jepang mempertahankan Senkaku, serangkaian pulau yang disengketakan di Laut China Timur yang disebut China sebagai Diayous dan diklaim sebagai miliknya.

Menanggapi hal itu, juru bicara kementerian luar negeri China Zhao Lijian mengatakan bahwa tukar menukar antara AS dan Jepang akan membantu meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan di antara negara-negara di kawasan dan "tidak menargetkan atau merusak kepentingan pihak ketiga mana pun."