Polisi Tembaki Demonstran Myanmar, Upaya Diplomatik ASEAN Buntu

YANGON - Pasukan keamanan menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan protes anti-junta di Myanmar hingga melukai beberapa orang pada Rabu (3/3).

Aksi aparat itu hanya sehari setelah upaya diplomatik regional untuk mengakhiri krisis selama sebulan yang tidak membuat kemajuan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) dari Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendesak junta mengekang aksi kekerasan tetapi gagal bersatu memaksa militer membebaskan pemimpin pemerintah yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan memulihkan demokrasi.



Sebanyak 21 orang telah tewas sejak kudeta militer pada 1 Februari, mengakhiri kemajuan tentatif Myanmar menuju pemerintahan sipil yang demokratis. Kudeta memicu protes di penjuru negeri dan kecaman internasional.



"Oh, mataku, sakit," teriak seorang wanita berseragam guru saat dia dan pengunjuk rasa lainnya menyebar melalui kabut gas air mata di kota Mandalay, seperti terekam dalam video siaran langsung.



“Sembilan orang terluka ketika polisi menembakkan peluru karet di Mandalay,” ungkap laporan kantor berita Myanmar Now.

Ada juga laporan yang belum dikonfirmasi tentang penembakan dan korban terluka di pusat kota Myingyan dan Magway. Media melaporkan lima orang terluka di kota Monywa.

“Polisi membubarkan kerumunan di kota utama Yangon dengan gas air mata,” papar saksi mata di sana.

“Para pengunjuk rasa juga berada di luar Negara Bagian Chin di barat, Negara Bagian Kachin di utara, Negara Bagian Shan di timur laut, wilayah tengah Sagaing dan kota selatan Dawei,” ungkap laporan media dan penduduk.

“Kami bertujuan menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di negara ini yang menginginkan kediktatoran,” tegas Salai Lian, aktivis di Negara Bagian Chin, mengatakan kepada Reuters.

Kekhawatiran internasional tentang gejolak memuncak tetapi ASEAN gagal membuat terobosan dalam pertemuan virtual para menteri luar negeri membahas Myanmar pada Selasa.

Meski bersatu dalam seruan untuk menahan diri, hanya empat anggota yakni Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapura yang menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tahanan lainnya.

“Kami menyatakan kesiapan ASEAN membantu Myanmar dengan cara yang positif, damai dan konstruktif,” ujar ketua ASEAN, Brunei, dalam pernyataan.

Media pemerintah Myanmar mengatakan menteri luar negeri yang ditunjuk militer menghadiri pertemuan ASEAN yang bertukar pandangan tentang masalah regional dan internasional, tetapi tidak menyebutkan fokus pada masalah Myanmar.

Dikatakan Menlu Junta Myanmar Wunna Maung Lwin memberi tahu dalam pertemuan ASEAN tentang penyimpangan dalam pemilu November.

“Presiden Myanmar yang terguling Win Myint menghadapi dua dakwaan baru,” ujar pengacaranya, Khin Maung Zaw.

Dua dakwaan itu termasuk satu tuduhan melanggar konstitusi yang dapat dihukum hingga tiga tahun penjara.

Militer membenarkan kudeta tersebut dengan mengatakan keluhannya atas kecurangan pemilu dalam pemilu 8 November diabaikan.

Partai pimpinan Suu Kyi menang telak, mendapatkan masa jabatan lima tahun kedua. Komisi pemilu mengatakan pemungutan suara itu adil.

Pemimpin Junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan intervensi itu untuk melindungi demokrasi Myanmar yang masih muda. Dia berjanji mengadakan pemilu baru tetapi tidak memberi kerangka waktu.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan kudeta itu merupakan langkah mundur yang "tragis" bagi Myanmar dan penggunaan kekuatan mematikan oleh pasukan keamanannya adalah "bencana".