Junta Myanmar Makin Brutal, Para Menlu ASEAN Siap Bicara Blak-blakan

Dalam sambutan yang dibacakan di televisi pemerintah oleh penyiar berita, pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan para pemimpin protes dan "penghasut" akan dihukum.

Junta juga mengancam akan menindak keras para pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak untuk bekerja.

Min Aung Hlaing berjanji mengadakan pemilu baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang pemilu. Namun dia tidak memberikan kerangka waktu yang jelas terkait pemilu tersebut.

Kudeta pada 1 Februari menghentikan langkah Myanmar menuju demokrasi setelah hampir 50 tahun pemerintahan militer.

Kudeta itu menuai kecaman dan sanksi dari Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya, serta meningkatnya kekhawatiran di antara negara-negara tetangganya.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan para menlu di Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan bicara blak-blakan ketika mereka bertemu melalui video call pada Selasa (2/3) dan akan memberi tahu perwakilan militer Myanmar bahwa mereka terkejut dengan kekerasan tersebut.

Dalam wawancara televisi Senin malam, dia mengatakan ASEAN akan mendorong dialog antara Suu Kyi dan junta.

“Ada kepemimpinan politik dan ada kepemimpinan militer, di sisi lain. Mereka perlu bicara, dan kami perlu membantu menyatukan mereka,” tutur Balakrishnan.

ASEAN terdiri atas Myanmar, Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand, Laos, Kamboja, Malaysia, Brunei, dan Vietnam.

Tetapi upaya ASEAN untuk terlibat negosiasi dengan militer Myanmar mendapat teguran keras dari kelompok-kelompok dalam gerakan anti-kudeta, termasuk komite anggota parlemen yang digulingkan junta.