Iran Dapat Memperkaya Uranium hingga Kemurnian 60% Jika Diperlukan
Selasa, 23 Februari 2021 - 05:05 WIB
loading...
A
A
A
“Badut Zionis internasional (Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu) mengatakan mereka tidak akan mengizinkan Iran memproduksi senjata nuklir. Pertama-tama, jika kita memiliki niat seperti itu, bahkan mereka yang lebih kuat darinya tidak akan bisa menghentikan kita,” tegas Khamenei.
Biden mengatakan bahwa jika Iran kembali ke "kepatuhan ketat" dengan pakta 2015, pemerintahannya akan melakukan hal yang sama, menurut Blinken.
"Bekerja dengan sekutu dan mitra, kami juga akan berusaha memperpanjang dan memperkuat JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama, atau kesepakatan nuklir) dan menangani bidang-bidang lain yang menjadi perhatian, termasuk perilaku regional Iran yang tidak stabil dan pengembangan serta proliferasi rudal balistik," papar Blinken .
Untuk membantu menekan pemerintahan Biden agar menjatuhkan sanksi, parlemen Iran yang didominasi garis keras mengesahkan undang-undang tahun lalu yang mewajibkan pemerintah mengakhiri inspeksi mendadak yang dilakukan pengawas nuklir PBB mulai Selasa (23/2) jika sanksi tidak dicabut.
“Insya Allah besok hukum yang baik ini harus dilaksanakan dengan tepat,” ungkap Khamenei.
Untuk menciptakan ruang bagi diplomasi, pengawas PBB pada Minggu mencapai kesepakatan dengan Iran untuk meredam dampak pengurangan kerja sama Iran dan penolakan Iran mengizinkan inspeksi mendadak.
Para anggota parlemen Iran memprotes keputusan Teheran untuk mengizinkan pemantauan "perlu" oleh inspektur PBB hingga tiga bulan. Menurut mereka, langkah Teheran melanggar undang-undang baru.
Biden mengatakan bahwa jika Iran kembali ke "kepatuhan ketat" dengan pakta 2015, pemerintahannya akan melakukan hal yang sama, menurut Blinken.
"Bekerja dengan sekutu dan mitra, kami juga akan berusaha memperpanjang dan memperkuat JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama, atau kesepakatan nuklir) dan menangani bidang-bidang lain yang menjadi perhatian, termasuk perilaku regional Iran yang tidak stabil dan pengembangan serta proliferasi rudal balistik," papar Blinken .
Untuk membantu menekan pemerintahan Biden agar menjatuhkan sanksi, parlemen Iran yang didominasi garis keras mengesahkan undang-undang tahun lalu yang mewajibkan pemerintah mengakhiri inspeksi mendadak yang dilakukan pengawas nuklir PBB mulai Selasa (23/2) jika sanksi tidak dicabut.
“Insya Allah besok hukum yang baik ini harus dilaksanakan dengan tepat,” ungkap Khamenei.
Untuk menciptakan ruang bagi diplomasi, pengawas PBB pada Minggu mencapai kesepakatan dengan Iran untuk meredam dampak pengurangan kerja sama Iran dan penolakan Iran mengizinkan inspeksi mendadak.
Para anggota parlemen Iran memprotes keputusan Teheran untuk mengizinkan pemantauan "perlu" oleh inspektur PBB hingga tiga bulan. Menurut mereka, langkah Teheran melanggar undang-undang baru.
(sya)
Lihat Juga :
