Pengamat: Covid-19 Bisa Perdalam Krisis Geopolitik
Senin, 18 Mei 2020 - 04:24 WIB
loading...
Ilustrasi
A
A
A
NICOSIA - Dengan jumlah kasus Covid-19 yang dikonfirmasi sekitar 4,7 juta orang secara global, dengan lebih dari 300 ribu kematian, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), masalah kerjasama muncul di garis depan politik global. Rektor Universitas Eropa Siprus, Kostas Gouliamos menjelaskan mengapa dunia tidak akan pernah sama secara politik dan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Dia menutuskan, ketika China pulih dan sejumlah besar negara-bangsa telah menerapkan penguncian geografis yang sangat ketat, lebih dari sepertiga populasi planet ini hidup dalam kondisi menjauhkan diri dan isolasi diri secara sosial.
(Baca: Bolehkah Menyalurkan Zakat Fitrah Sekeluarga Kepada Satu Orang? )
Gouliamos mengatakan, dalam kerangka kerja ini, dunia telah memasuki era ketidakpastian dan risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tingkat mikro-politik, sosial dan ekonomi, konsekuensi dari pandemi ini sangat besar.
"Pada tingkat makro-geopolitik, banyak dari perselisihan dan gesekan yang ada tidak akan hilang atau berkurang. Sebaliknya, Covid-19 akan mempercepat gesekan tersebut," ucap Gouliamos, seperti dilansir Sputnik.
Dirinya menjelaskan, karena perluasan krisis secara holistik, masyarakat di Uni Eropa (UE) dan luar negeri akan menghadapi kelahiran kembali bentuk nasionalisme lama dan baru yang akan membahas masalah apakah aparatur negara saat ini perlu lebih berorientasi regional-nasional atau tidak, seperti yang disiratkan oleh globalisasi.
Menurutnya, lebih banyak multinasionalis yang puas dengan parameter supranasionalisasi negara-bangsa yang tidak merata. Dalam kasus apa pun, jelasnya, krisis fundamentalisme neoliberal yang ada saat ini secara langsung berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini.
"Selain itu, saya berpendapat bahwa krisis pandemi akan memperdalam krisis kapitalisme neoliberal, redistribusi kekayaan, kekuasaan dan hubungan kerja. Ini juga mempertanyakan peran negara dalam pasar dan ekonomi global. Negara-negara sudah berusaha memastikan keberlanjutan diri. Bagaimana kebijakan ekonomi bisa berubah di seluruh dunia dan bagaimana ini akan membentuk kembali kebijakan perdagangan," ungkapnya.
(Baca: Meraih Lailatul Qadar, Apakah Harus Begadang Semalam Suntuk? )
"Eurocrisis membuktikan dan masih membuktikan bahwa kegagalan agenda Eropa neoliberal yang digerakkan oleh elit perusahaan transnasional. Negara-bangsa, yang dibimbing oleh tujuan-tujuan elit itu, gagal mempercayai dan memahami satu sama lain dengan dampak yang mendalam bagi warga negara," sambungnya.
Selain itu, menurut Gouliamos, dengan memperkuat praktik-praktik neoliberal dari tata kelola sosial-ekonomi serta kebijakan perdagangan yang muncul pada 1990-an dan 2000-an, negara-negara mendekonstruksi jaringan lembaga sosial mereka yang memainkan peran penting dalam perlindungan dan promosi ekonomi dan kesejahteraan sosial warganya.
"Dalam keadaan ini, sangat penting untuk mengubah model pembangunan neoliberal yang ada. Untuk melakukannya, kita harus mengembangkan model agonis demokrasi yang, antara lain, akan menentukan penghancuran kesenjangan atau ketidaksetaraan dan munculnya keseimbangan perdagangan. Kita harus menciptakan dan menindaklanjuti aparatur demokrasi baru yang didasarkan pada kebiasaan, etos, dan tanggung jawab yang demokratis," tukasnya.
Dia menutuskan, ketika China pulih dan sejumlah besar negara-bangsa telah menerapkan penguncian geografis yang sangat ketat, lebih dari sepertiga populasi planet ini hidup dalam kondisi menjauhkan diri dan isolasi diri secara sosial.
(Baca: Bolehkah Menyalurkan Zakat Fitrah Sekeluarga Kepada Satu Orang? )
Gouliamos mengatakan, dalam kerangka kerja ini, dunia telah memasuki era ketidakpastian dan risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tingkat mikro-politik, sosial dan ekonomi, konsekuensi dari pandemi ini sangat besar.
"Pada tingkat makro-geopolitik, banyak dari perselisihan dan gesekan yang ada tidak akan hilang atau berkurang. Sebaliknya, Covid-19 akan mempercepat gesekan tersebut," ucap Gouliamos, seperti dilansir Sputnik.
Dirinya menjelaskan, karena perluasan krisis secara holistik, masyarakat di Uni Eropa (UE) dan luar negeri akan menghadapi kelahiran kembali bentuk nasionalisme lama dan baru yang akan membahas masalah apakah aparatur negara saat ini perlu lebih berorientasi regional-nasional atau tidak, seperti yang disiratkan oleh globalisasi.
Menurutnya, lebih banyak multinasionalis yang puas dengan parameter supranasionalisasi negara-bangsa yang tidak merata. Dalam kasus apa pun, jelasnya, krisis fundamentalisme neoliberal yang ada saat ini secara langsung berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini.
"Selain itu, saya berpendapat bahwa krisis pandemi akan memperdalam krisis kapitalisme neoliberal, redistribusi kekayaan, kekuasaan dan hubungan kerja. Ini juga mempertanyakan peran negara dalam pasar dan ekonomi global. Negara-negara sudah berusaha memastikan keberlanjutan diri. Bagaimana kebijakan ekonomi bisa berubah di seluruh dunia dan bagaimana ini akan membentuk kembali kebijakan perdagangan," ungkapnya.
(Baca: Meraih Lailatul Qadar, Apakah Harus Begadang Semalam Suntuk? )
"Eurocrisis membuktikan dan masih membuktikan bahwa kegagalan agenda Eropa neoliberal yang digerakkan oleh elit perusahaan transnasional. Negara-bangsa, yang dibimbing oleh tujuan-tujuan elit itu, gagal mempercayai dan memahami satu sama lain dengan dampak yang mendalam bagi warga negara," sambungnya.
Selain itu, menurut Gouliamos, dengan memperkuat praktik-praktik neoliberal dari tata kelola sosial-ekonomi serta kebijakan perdagangan yang muncul pada 1990-an dan 2000-an, negara-negara mendekonstruksi jaringan lembaga sosial mereka yang memainkan peran penting dalam perlindungan dan promosi ekonomi dan kesejahteraan sosial warganya.
"Dalam keadaan ini, sangat penting untuk mengubah model pembangunan neoliberal yang ada. Untuk melakukannya, kita harus mengembangkan model agonis demokrasi yang, antara lain, akan menentukan penghancuran kesenjangan atau ketidaksetaraan dan munculnya keseimbangan perdagangan. Kita harus menciptakan dan menindaklanjuti aparatur demokrasi baru yang didasarkan pada kebiasaan, etos, dan tanggung jawab yang demokratis," tukasnya.
(esn)
Lihat Juga :
