Para Tokoh ASEAN Kecam Kudeta Militer di Myanmar

Deklarasi yang diadopsi pemerintah Myanmar mengikat Myanmar, termasuk militernya. Penindasan dengan kekerasan terhadap protes damai yang sedang berlangsung adalah bukti lebih lanjut dari pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.

“Kudeta yang dilakukan oleh militer merupakan kemunduran yang pasti dalam proses demokratisasi Myanmar dan memiliki konsekuensi luas bagi hak asasi manusia di wilayah tersebut,” ungkap pernyataan itu.

Kudeta tidak hanya akan mengguncang kawasan itu, tetapi juga menjadi katalisator yang memungkinkan militer bertindak tanpa kendali untuk menimpa rakyat Myanmar dengan malaise kediktatoran yang tidak dapat diterima.

Karena itu, para tokoh menyerukan hal-hal berikut ini. “Militer Myanmar untuk segera membebaskan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang,” papar pernyataan itu.

“Militer Myanmar untuk menyelesaikan sengketa pemilu melalui proses demokrasi, mengadakan dialog yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan di Myanmar untuk menerobos kebuntuan, dan bekerja menuju rekonsiliasi dan pengembalian Myanmar ke pemerintahan sipil sesuai dengan semangat, kemauan dan kepentingan rakyat Myanmar,” ungkap seruan mereka .

“Militer Myanmar untuk menghormati hak asasi rakyat Myanmar dan menahan diri dari penggunaan kekerasan apa pun terhadap pertemuan damai,” papar pernyataan para tokoh itu.

Para tokoh juga mendesak militer Myanmar melindungi suara-suara rakyat yang menyerukan Myanmar yang sepenuhnya demokratis dalam perwujudan semangat dan prinsip-prinsip Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN.

“AICHR untuk menjalankan mandat perlindungannya untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. ASEAN untuk mengadakan pertemuan khusus untuk membahas situasi di Myanmar dan untuk mengusulkan solusi yang mungkin untuk krisis tersebut,” papar pernyataan mereka.