Para Tokoh ASEAN Kecam Kudeta Militer di Myanmar
Selasa, 16 Februari 2021 - 11:57 WIB
loading...
A
A
A
Pernyataan itu ditandatangani oleh Sriprapha Petcharamesree, mantan Perwakilan Thailand untuk AICHR; Seree Nonthasoot, mantan Perwakilan Thailand untuk AICHR; Edmund Bon Tai Soon, mantan Perwakilan Malaysia untuk AICHR; Dinna Prapto Raharja, mantan Perwakilan Indonesia ke AICHR; Rafendi Djamin, mantan Perwakilan Indonesia di AICHR; Barry Desker, mantan Perwakilan Singapura di AICHR; Muhammad Shafee Abdullah, mantan Perwakilan Malaysia di AICHR; Loretta Ann P Rosales, mantan Perwakilan Filipina untuk AICHR.
“Myanmar sebagai negara demokrasi di masa depan adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Sejarah perjuangan untuk menyuarakan pendapat politik yang beragam di Myanmar dan bagaimana rakyat mereka berbicara melalui pemilu adalah pedoman kita untuk tidak menganggap gejolak sosial dan kudeta militer Myanmar saat ini sebagai masalah internal,” ujar Dinna Prapto Raharja, Perwakilan Indonesia untuk Komisi Antar Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia 2016-2018.
Dinna menambahkan, “Saatnya di sini untuk memajukan solidaritas di antara negara-negara demokrasi, bukan melalui sanksi dan tekanan tetapi melalui penjangkauan kepada para aktivis demokrat dan masyarakat sipil.”
Menurut Dinna, Indonesia sebagai negara demokrasi dan salah satu pelopor yang memprakarsai penanaman prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di dalam ASEAN harus memimpin dalam menciptakan lingkungan kawasan yang kondusif bagi tumbuhnya demokrasi bayi di Myanmar.
Memiliki Myanmar sebagai negara demokrasi membantu kebijakan luar negeri Indonesia dalam memajukan perdagangan yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Tindakan prosedural di ASEAN tidak akan bekerja dengan baik tanpa adanya gerakan dari para pemimpin yang inspiratif,” ujar Dinna.
“Saya berharap Presiden Joko Widodo, ikon demokrasi di Indonesia, menjadi salah satu pemimpin inspiratif yang membantu mengubah kekerasan menjadi perdamaian, keraguan menjadi keyakinan bahwa demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah sistem politik terbaik untuk Myanmar,” ungkap Dinna.
“Myanmar sebagai negara demokrasi di masa depan adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Sejarah perjuangan untuk menyuarakan pendapat politik yang beragam di Myanmar dan bagaimana rakyat mereka berbicara melalui pemilu adalah pedoman kita untuk tidak menganggap gejolak sosial dan kudeta militer Myanmar saat ini sebagai masalah internal,” ujar Dinna Prapto Raharja, Perwakilan Indonesia untuk Komisi Antar Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia 2016-2018.
Dinna menambahkan, “Saatnya di sini untuk memajukan solidaritas di antara negara-negara demokrasi, bukan melalui sanksi dan tekanan tetapi melalui penjangkauan kepada para aktivis demokrat dan masyarakat sipil.”
Menurut Dinna, Indonesia sebagai negara demokrasi dan salah satu pelopor yang memprakarsai penanaman prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di dalam ASEAN harus memimpin dalam menciptakan lingkungan kawasan yang kondusif bagi tumbuhnya demokrasi bayi di Myanmar.
Memiliki Myanmar sebagai negara demokrasi membantu kebijakan luar negeri Indonesia dalam memajukan perdagangan yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Tindakan prosedural di ASEAN tidak akan bekerja dengan baik tanpa adanya gerakan dari para pemimpin yang inspiratif,” ujar Dinna.
“Saya berharap Presiden Joko Widodo, ikon demokrasi di Indonesia, menjadi salah satu pemimpin inspiratif yang membantu mengubah kekerasan menjadi perdamaian, keraguan menjadi keyakinan bahwa demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah sistem politik terbaik untuk Myanmar,” ungkap Dinna.
(sya)
Lihat Juga :
