Tegaskan Kedaulatan, Pemerintah Palestina Luncurkan Kode Pos

RAMALLAH - mengumumkan akan mulai menggunakan kode posnya sendiri. Ini adalah sebuah langkah untuk memudahkan pengiriman paket di wilayah pendudukan, serta menegaskan kedaulatan mereka.

Surat internasional yang dikirim ke atau dari Tepi Barat yang diduduki saat ini harus melalui Yordania atau Israel. Tetapi PA mengatakan, bahwa mereka telah meminta Universal Postal Union untuk memberi tahu negara-negara anggotanya bahwa kode pos Palestina mulai berlaku, sehingga surat tidak perlu lagi dikirimkan ke negara ketiga terlebih dahulu.

"Mulai April, kiriman pos yang tidak memiliki kode pos Palestina tidak akan diproses. Ini adalah pertanyaan tentang penegakan hak-hak Palestina. Kode pos Palestina juga akan membantu mengakhiri penyitaan pengiriman dari luar negeri," ucap Menteri Komunikasi Palestina, Ishaq Sidr.

Sidr, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (8/4/2021), mengatakan enam ton paket telah ditahan di Yordania sejak 2018. Palestina menuduh Israel menghalangi pengiriman.

Sementara itu, Imad al-Tumayzi, kepala hubungan internasional di Palestine Post menuturkan, menggunakan kode pos akan mencegah Israel menyita barang-barang pos yang datang ke Palestina dan akan membantu membuat layanan lebih efisien.

"Pada 2020, kami mencatat lebih dari 7.000 pelanggaran peralatan pos di pihak Israel, baik dengan membuka paket, menyita, atau memanggil pemiliknya untuk diselidiki," katanya.

Selama ini, warga Palestina mengeluh bahwa mereka terpaksa menggunakan layanan kurir pribadi yang mahal untuk mengirim atau menerima parsel. Tetapi, tidak jelas apakah penerapan kode pos akan memangkas biaya pengiriman.

Kantor berita resmi Palestina, Wafa, melaporkan sekitar setengah juta bangunan di Tepi Barat telah diberi kode pos. Dilaporkan pula, peluncuran akan segera diperluas ke Jalur Gaza, yang berada di bawah blokade Israel dan dikendalikan oleh Hamas.

Di Tepi Barat, seorang pekerja pos Palestina yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan, kode pos baru itu lebih pada faktor simbolis daripada praktis.

"Kode pos hanya dapat benar-benar diterapkan ketika Otoritas Palestina mengontrol pelabuhan atau bandara," katanya. Tepi Barat, terjepit di antara Israel dan Yordania, serta tidak memiliki bandara sipil yang beroperasi.