Diangkat Jadi Menteri, Mantan Sekutu Suu Kyi Bantah Berkhianat

NAYPYIDAW - Seorang mantan sekutu Aung San Suu Kyi membantah telah berkhianat karena menerima jabatan menteri dari junta militer yang telah menggulingkan pemimpin terpilih Myanmar itu minggu ini.

Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar, Thet Thet Khine mengatakan, pemerintah militer yang baru inklusif dan berkomitmen terhadap demokrasi. Hal itu diungkapkannya dalam salah satu wawancara pertama yang diberikan oleh setiap anggota pemerintah baru sejak kudeta pada hari Senin lalu.

Baca Juga: Kudeta Myanmar, Warga Australia Penasihat Suu Kyi Ditahan Militer

“Fakta angkatan bersenjata mengatakan mereka akan terus bertindak sesuai hukum, kami harus menyambutnya dengan senang hati,” ujarnya.



"Saya tidak mengkhianati negara," tegasnya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (6/2/2021).

Thet Khine berselisih dengan Suu Kyi pada tahun 2018, jauh sebelum pemilihan umum tahun lalu dan menggambarkan peraih Nobel itu sebagai "orang gila kontrol". Ia juga menilai partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), tidak dapat memperbaiki masalah Myanmar.

Tentara menggulingkan Suu Kyi pada hari Senin dan menahannya. Ini menimbulkan kecaman internasional termasuk seruan dari Dewan Keamanan PBB untuk pembebasan peraih Nobel Perdamaian itu dan tahanan lainnya.



Di Myanmar, kudeta tersebut telah memicu kemarahan yang meluas dan Thet Thet Khine (53) telah dicap sebagai pengkhianat dalam semburan kritik online yang menyebabkan seruan untuk memboikot perusahaan perhiasannya.

Dia tidak berkomentar ketika ditanya tentang bekerja untuk para jenderal.

Thet Thet Khine berpisah dengan NLD pada Oktober 2019 dan memulai partainya sendiri, Partai Perintis Rakyat, yang gagal memenangkan satu kursi pun dalam pemilu November lalu yang dimenangkan oleh NLD secara telak. Bahkan di daerah pemilihannya, dia hanya memenangkan 7% suara.

Militer mengatakan mereka melakukan intervensi setelah apa yang dikatakannya sebagai pemilihan yang curang. Badan pemilu Myanmar dan NLD menolak tuduhan itu.

Thet Thet Khine mengatakan militer, yang secara luas dikenal sebagai Tatmadaw, mengatur negara sampai pemilihan yang adil dapat diadakan dan akan melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya.



“Militer melakukan tindakan demokratis dan pemerintah sipil yang menamakan dirinya pemerintah demokratis melakukan hal-hal yang tidak demokratis,” ujarnya.

“Saat Tatmadaw membentuk pemerintahan, mereka bekerja dengan inklusif. Mereka mengundang kelompok etnis, warga sipil, partai politik, dan mereka menetapkan posisi kepada orang-orang yang memiliki kompetensi," tuturnya.

Thet Khine sebelumnya telah membela para jenderal, menepis tuduhan bahwa mereka mengatur genosida terhadap Muslim Rohingya dan menyebut tindakan hukum internasional untuk kejahatan perang yang disinggung tidak perlu.

Thet Thet Khine, yang menggambarkan dirinya sebagai pembela demokrasi, juga menganjurkan jalan tengah yang berhubungan dengan militer, yang memerintah Myanmar selama 49 tahun setelah kudeta tahun 1962.

“Agar militer mundur secara bertahap dari politik, kami harus membantu. Jika kami melawan dan mengusir mereka, negara tidak akan damai,” ucapnya.



“Ini adalah proses demokratisasi. Ada kesulitan yang tak terhindarkan dalam demokratisasi," pungkasnya.