Iran Bebaskan Awak Kapal Tanker Korea Selatan, Termasuk Warga Indonesia

TEHERAN - Para pelaut dari kapal tanker Korea Selatan yang disita di Teluk Arab oleh pasukan Iran bulan lalu bebas meninggalkan negara itu atas dasar kemanusiaan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan penyelidikan hukum terhadap kapal tanker tersebut dan kaptennya akan dilanjutkan.

Iran menegaskan kapal tanker dan 20 awaknya ditahan karena "pencemaran lingkungan" oleh kapal tersebut. Tuduhan itu ditolak oleh pemilik kapal.



Tampaknya penyitaan kapal tanker berbendera Korea Selatan (Korsel) di Selat Hormuz adalah upaya Iran meningkatkan pengaruhnya atas Seoul menjelang negosiasi aset Iran senilai miliaran dolar yang dibekukan di bank-bank Korea Selatan terkait sanksi Amerika Serikat (AS) pada Iran.



Penyitaan kapal terjadi menjelang pelayaran regional Korea Selatan yang telah dijadwalkan sebelumnya, termasuk singgah di Qatar.

Lihat video: Rekam Kudeta Militer Pakai Musik Bang Jago, Dapat Senyum Kepala Polisi

Para kru, termasuk awak kapal warga negara Indonesia (WNI), Myanmar, Korea Selatan dan Vietnam, ditahan di kota pelabuhan Bandar Abbas dekat Selat Hormuz.

Laporan itu tidak mengatakan apakah kapten akan diizinkan meninggalkan negara itu atau kapan para pelaut mungkin benar-benar dibebaskan.
Baca Juga: Israel dan Kosovo Resmikan Hubungan Diplomatik dalam Upacara Virtual

Khatibzadeh mengatakan Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi berbicara melalui telepon pada Selasa dengan Wakil Menlu Pertama Korea Selatan Choi Jong-kun. Keduanya membahas masalah pelepasan aset Iran yang dibekukan.
Baca Juga: Teheran: Iran Tidak Mengejar Bom Nuklir, Itu Bertentangan dengan Islam

Jong-kun dan delegasinya mengunjungi Teheran bulan lalu untuk membahas pembebasan kapal dan awaknya serta sekitar USD7 miliar aset Iran yang dibekukan di bank-bank negara itu karena sanksi AS.

Menlu Iran memberi tahu delegasi Korea Selatan yang sedang berkunjung bahwa pembebasan kapal dan awaknya adalah masalah pengadilan dan di luar kendali pemerintah.