Pejabat Trump: Indonesia dan Israel Hampir Normalisasi, tapi Waktu Habis

Ketika pembicaraan Kushner dan Berkowitz dengan Indonesia semakin intensif bulan lalu, seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan kepada Bloomberg bahwa Indonesia dapat menerima bantuan pembangunan sebanyak USD2 miliar dari AS.

“Kami sedang membicarakannya dengan mereka,” kata Adam Boehler, CEO US International Development Finance Corp yang telah bekerja sama dengan Kushner.

"Jika mereka siap, mereka siap, dan jika mereka siap maka kami akan dengan senang hati bahkan mendukung secara finansial lebih dari apa yang kami lakukan.”



Pada saat itu, Presiden Indonesia Joko Widodo mencoba meredam spekulasi dengan mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bahwa negaranya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sampai negara Palestina didirikan.

"Mauritania dan Indonesia berada di urutan teratas, tetapi itu berubah berdasarkan berbagai keadaan," kata seorang pejabat senior AS pekan ini yang berbicara dalam kondisi anonim. "Anda dapat memasukkan setiap negara ke dalam daftar, ke titik di mana Iran pada akhirnya akan bergabung dengan Perjanjian Abraham."

Pejabat AS lainnya mengatakan tim Trump juga dalam pembicaraan level menengah dengan Oman dan pembicaraan yang sedikit kurang maju dengan Arab Saudi mengenai topik normalisasi hubungan dengan Israel. Dia mengklarifikasi bahwa perjanjian dengan negara-negara tersebut akan memakan waktu lebih lama.

“Saya berharap pemerintahan Biden memanfaatkan ini karena ini baik untuk semua orang. Perdamaian bukanlah cita-cita Republik atau cita-cita Demokrat," kata pejabat senior tersebut.

Presiden terpilih AS Joe Biden menyatakan dukungan untuk Abraham Accords (Perjanjian Abraham) selama kampanye dan calon menteri luar negeri Tony Blinken mengatakan kepada Times of Israel pada bulan November; “Sebagai prinsip dasar, mendorong negara-negara Arab untuk mengakui dan normalisasi dengan Israel adalah sesuatu yang kami dukung selama Administrasi Obama-Biden dan akan mendukung dalam pemerintahan Biden-(Harris)."

Namun, para pejabat dalam kampanyenya telah mengakui bahwa inisiatif semacam itu tidak akan diprioritaskan oleh pemerintahan Biden, terutama pada bulan-bulan awal ketika sebagian besar fokusnya adalah menangani kesehatan dan konsekuensi ekonomi dari pandemi virus corona. Bahkan di Timur Tengah, masalah yang lebih sentral bagi Biden adalah upayanya untuk memasukkan kembali kesepakatan nuklir Iran, yang menurutnya akan dia lakukan jika Iran kembali ke kepatuhan ketat dengan perjanjian multilateral.