Arab Saudi 'Ngambek' Israel Bocorkan Pertemuan Rahasia Netanyahu-MBS
loading...
A
A
A
RIYADH - Arab Saudi berhenti memberikan respon langsung dan tidak langsung dari Israel . Hal itu sebagai bentuk hukuman atas "kelancangan" Israel membocorkan pertemuan rahasia antara kedua negara.
"Kerajaan Saudi telah 'memboikot' Israel dan menolak untuk menanggapi komunikasi, bahkan yang dilakukan oleh Amerika," ucap sumber di Israel seperti dikutip dari Al Araby, Minggu (17/1/2021).
Baca Juga: Arab Saudi Buka Lagi Kedubes di Qatar dalam Beberapa Hari
Sumber, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan situasi antara kedua negara telah "berbeda" sejak kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membocorkan informasi tentang pertemuan rahasia antara Perdana Menteri Israel itu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) di Neom.
"Israel bersatu untuk menebus kesalahan," sumber itu menambahkan.
Pernyataan itu tampaknya memperkuat laporan sebelumnya yang mengatakan Arab Saudi membatalkan kunjungan yang direncanakan oleh seorang pejabat tinggi Israel ke Riyadh setelah kebocoran tersebut.
Menurut laporan oleh surat kabar Israel, Yediot Aharonot, pejabat kemungkinan melakukan kunjungan itu adalah bos agen mata-mata Israel Mossad, Yossi Cohen.
Cohen bertanggung jawab untuk mengoordinasikan hubungan rahasia antara Israel dan negara-negara Teluk Arab sebelum normalisasi. Ia juga memiliki andil dalam meresmikan hubungan antara Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA), bersama dengan mengatur kunjungan Netanyahu ke Oman pada Oktober 2018.
Netanyahu, bersama dengan Cohen, melakukan kunjungan rahasia ke Arab Saudi pada 22 November, di mana dia tinggal di kota Neom selama sekitar tiga jam. Dia berpartisipasi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dan Putra Mahkota Arab Saudi.
Sumber di Arab Saudi mengatakan bahwa Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al Saud, tidak mengetahui pertemuan rahasia antara putranya dan pejabat Israel.
Pertemuan tersebut telah dibantah dan dikecam sebagai "rumor" oleh Riyadh, meskipun beberapa sumber di Saudi dan Israel mengkonfirmasikan hal itu telah terjadi.
Arab Saudi termasuk di antara sejumlah negara Arab yang dikabarkan telah mempertimbangkan kesepakatan dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Namun putra mahkota dan penguasa de-facto Arab Saudi tampaknya ragu-ragu untuk mengikuti jejak UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko pada akhir tahun lalu.
Wall Street Journal melaporkan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang lebih dikenal sebagai MbS, membatalkan rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel setelah Biden dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden AS 3 November lalu.
Sebagai sekutu bersejarah AS, reputasi Riyadh di Washington telah rusak sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018.
Meskipun Presiden Donald Trump mendukung MbS, baik Partai Republik dan Demokrat bergabung dengan seruan populer untuk menjatuhkan sanksi dan penghentian ekspor senjata atas pembunuhan Khashoggi serta peran utama Saudi dalam perang brutal di Yaman.
Pemerintahan Biden-Harris yang akan datang diharapkan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia Riyadh lebih serius dan mengejar akuntabilitas yang lebih besar pada masalah-masalah seperti penahanan aktivis hak asasi manusia.
"Kerajaan Saudi telah 'memboikot' Israel dan menolak untuk menanggapi komunikasi, bahkan yang dilakukan oleh Amerika," ucap sumber di Israel seperti dikutip dari Al Araby, Minggu (17/1/2021).
Baca Juga: Arab Saudi Buka Lagi Kedubes di Qatar dalam Beberapa Hari
Sumber, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan situasi antara kedua negara telah "berbeda" sejak kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membocorkan informasi tentang pertemuan rahasia antara Perdana Menteri Israel itu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) di Neom.
"Israel bersatu untuk menebus kesalahan," sumber itu menambahkan.
Pernyataan itu tampaknya memperkuat laporan sebelumnya yang mengatakan Arab Saudi membatalkan kunjungan yang direncanakan oleh seorang pejabat tinggi Israel ke Riyadh setelah kebocoran tersebut.
Menurut laporan oleh surat kabar Israel, Yediot Aharonot, pejabat kemungkinan melakukan kunjungan itu adalah bos agen mata-mata Israel Mossad, Yossi Cohen.
Baca Juga
Cohen bertanggung jawab untuk mengoordinasikan hubungan rahasia antara Israel dan negara-negara Teluk Arab sebelum normalisasi. Ia juga memiliki andil dalam meresmikan hubungan antara Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA), bersama dengan mengatur kunjungan Netanyahu ke Oman pada Oktober 2018.
Netanyahu, bersama dengan Cohen, melakukan kunjungan rahasia ke Arab Saudi pada 22 November, di mana dia tinggal di kota Neom selama sekitar tiga jam. Dia berpartisipasi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dan Putra Mahkota Arab Saudi.
Sumber di Arab Saudi mengatakan bahwa Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al Saud, tidak mengetahui pertemuan rahasia antara putranya dan pejabat Israel.
Pertemuan tersebut telah dibantah dan dikecam sebagai "rumor" oleh Riyadh, meskipun beberapa sumber di Saudi dan Israel mengkonfirmasikan hal itu telah terjadi.
Arab Saudi termasuk di antara sejumlah negara Arab yang dikabarkan telah mempertimbangkan kesepakatan dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Namun putra mahkota dan penguasa de-facto Arab Saudi tampaknya ragu-ragu untuk mengikuti jejak UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko pada akhir tahun lalu.
Wall Street Journal melaporkan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang lebih dikenal sebagai MbS, membatalkan rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel setelah Biden dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden AS 3 November lalu.
Sebagai sekutu bersejarah AS, reputasi Riyadh di Washington telah rusak sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018.
Meskipun Presiden Donald Trump mendukung MbS, baik Partai Republik dan Demokrat bergabung dengan seruan populer untuk menjatuhkan sanksi dan penghentian ekspor senjata atas pembunuhan Khashoggi serta peran utama Saudi dalam perang brutal di Yaman.
Pemerintahan Biden-Harris yang akan datang diharapkan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia Riyadh lebih serius dan mengejar akuntabilitas yang lebih besar pada masalah-masalah seperti penahanan aktivis hak asasi manusia.
(ber)