Enes Kanter: Amerika Harus Bantu Rakyat Turki Pulihkan Demokrasi
Kamis, 14 Januari 2021 - 14:31 WIB
loading...
Enes Kanter, pemain NBA asal Turki yang gencar mengkritik rezim Presiden Recep Tayyip Erdogan. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Pemain NBA asal Turki Enes Kanter mengharapkan pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Joe Biden mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Ankara. Dia berharap Washington membawa Ankara ke dalam sistem demokrasi yang benar.
"Saya berharap Presiden Biden dapat membantu tujuan yang telah saya dukung selama bertahun-tahun. Yaitu hak dan kebebasan bagi orang-orang di Turki, negara asal saya, yang saat ini tidak terjadi di bawah pemerintahan (Presiden Recep Tayyip) Erdogan," tulis Enes Kanter dalam sebuah artikel opini di Wall Street Journal (WSJ), kemarin.
Baca juga: Dihukum 1.075 Tahun Penjara, Harun Yahya Bos Kultus Seks atau Ustad?
Sebagai negara Muslim yang modern dan makmur, Turki sering disebut-sebut sebagai cerminan dan panutan dalam sistem otokrasi di Timur Tengah dan dalam cara yang lebih baik. Tetapi hanya dalam satu dekade Turki telah berubah menjadi bentuk otokrasi lain.
"Seruan saya agar AS mendorong Turki ke arah yang benar telah membawa pada ancaman pembunuhan, surat perintah penangkapan internasional, upaya penculikan, dan pelecehan bahkan di wilayah AS. Tetapi tidak peduli apa yang terjadi pada saya dan keluarga saya, Anda tidak dapat memberi label harga pada kebebasan,” katanya.
Menurut Enes Kanter, Amerika harus membantu rakyat Turki memulihkan demokrasi di negaranya.
"Mengapa AS harus membantu rakyat Turki memulihkan demokrasi mereka? Tidak hanya berbuat baik di dunia. Tetapi harus menjadi kepentingan nasional Amerika,” paparnya.
Dia menambahkan, Turki yang demokratis lebih cenderung bersekutu dengan AS di luar negeri. Kini, Ankara melihat ke Qatar untuk bantuan finansial dan Rusia untuk keamanan.
Baca juga: Inilah 10 Kontroversi Harun Yahya, Termasuk Punya 1.000 Pacar )
"Politik Turki membuat takut investor dan menyulitkan AS untuk menjual senjata. Meski setengah dari perdagangan Turki adalah dengan Eropa, dan ekonominya yang digerakkan oleh kredit bergantung pada investasi Barat,” ujarnya.
AS dan NATO selama beberapa dekade telah memberi Turki payung keamanan. "Kerjasama dengan Barat yang realistis, tetapi rezim Recep Tayyip Erdogan tampak menjadi penghalang," katanya.
Sementara itu, kondisi ekonomi Turki yang goyah berusaha dipertahankan oleh pemerintah Erdogan dengan mengorbankan stabilitas regional.
"Sebagai imbalan atas investasi dari Qatar, Turki telah melakukan campur tangan di Libya dan Suriah dan menghadapi saingan Qatar dan sekutu AS, yaitu Uni Emirat Arab dan Arab Saudi,” katanya.
Di sisi lain Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menempuh kebijakan keras terhadap para pengkritiknya. Banyak warga sipil, akademisi, jurnalis dan aktivis Turki yang dipenjarakan karena mengkritik pemerintahan Erdogan.
Karenanya, negara-negara pengusung demokrasi diharapkan untuk membantu Turki terbebas dari rezim Erdogan. Hal itu adalah satu-satunya cara mengingat makin ketatnya cengkeraman pemerintah terhadap kebebasan warga Turki.
"Erdogan tidak sudi mendengar pendapat orang lain, apalagi saya. Tetapi, negara-negara demokrasi, Barat, negara-negara Islam bisa mengambil sikap bersama untuk menghentikan tiraninya," imbuh Fethullah Gulen, ulama Turki yang tinggal di pengasingan di AS, beberapa waktu lalu. Rezim Erdogan menuduh Gulen sebagai salah satu dalang kudeta terhadap dirinya yang gagal pada 2016, namun tuduhan itu sudah berkali-kali dibantah.
"Saya berharap Presiden Biden dapat membantu tujuan yang telah saya dukung selama bertahun-tahun. Yaitu hak dan kebebasan bagi orang-orang di Turki, negara asal saya, yang saat ini tidak terjadi di bawah pemerintahan (Presiden Recep Tayyip) Erdogan," tulis Enes Kanter dalam sebuah artikel opini di Wall Street Journal (WSJ), kemarin.
Baca juga: Dihukum 1.075 Tahun Penjara, Harun Yahya Bos Kultus Seks atau Ustad?
Sebagai negara Muslim yang modern dan makmur, Turki sering disebut-sebut sebagai cerminan dan panutan dalam sistem otokrasi di Timur Tengah dan dalam cara yang lebih baik. Tetapi hanya dalam satu dekade Turki telah berubah menjadi bentuk otokrasi lain.
"Seruan saya agar AS mendorong Turki ke arah yang benar telah membawa pada ancaman pembunuhan, surat perintah penangkapan internasional, upaya penculikan, dan pelecehan bahkan di wilayah AS. Tetapi tidak peduli apa yang terjadi pada saya dan keluarga saya, Anda tidak dapat memberi label harga pada kebebasan,” katanya.
Menurut Enes Kanter, Amerika harus membantu rakyat Turki memulihkan demokrasi di negaranya.
"Mengapa AS harus membantu rakyat Turki memulihkan demokrasi mereka? Tidak hanya berbuat baik di dunia. Tetapi harus menjadi kepentingan nasional Amerika,” paparnya.
Dia menambahkan, Turki yang demokratis lebih cenderung bersekutu dengan AS di luar negeri. Kini, Ankara melihat ke Qatar untuk bantuan finansial dan Rusia untuk keamanan.
Baca juga: Inilah 10 Kontroversi Harun Yahya, Termasuk Punya 1.000 Pacar )
"Politik Turki membuat takut investor dan menyulitkan AS untuk menjual senjata. Meski setengah dari perdagangan Turki adalah dengan Eropa, dan ekonominya yang digerakkan oleh kredit bergantung pada investasi Barat,” ujarnya.
AS dan NATO selama beberapa dekade telah memberi Turki payung keamanan. "Kerjasama dengan Barat yang realistis, tetapi rezim Recep Tayyip Erdogan tampak menjadi penghalang," katanya.
Sementara itu, kondisi ekonomi Turki yang goyah berusaha dipertahankan oleh pemerintah Erdogan dengan mengorbankan stabilitas regional.
"Sebagai imbalan atas investasi dari Qatar, Turki telah melakukan campur tangan di Libya dan Suriah dan menghadapi saingan Qatar dan sekutu AS, yaitu Uni Emirat Arab dan Arab Saudi,” katanya.
Di sisi lain Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menempuh kebijakan keras terhadap para pengkritiknya. Banyak warga sipil, akademisi, jurnalis dan aktivis Turki yang dipenjarakan karena mengkritik pemerintahan Erdogan.
Karenanya, negara-negara pengusung demokrasi diharapkan untuk membantu Turki terbebas dari rezim Erdogan. Hal itu adalah satu-satunya cara mengingat makin ketatnya cengkeraman pemerintah terhadap kebebasan warga Turki.
"Erdogan tidak sudi mendengar pendapat orang lain, apalagi saya. Tetapi, negara-negara demokrasi, Barat, negara-negara Islam bisa mengambil sikap bersama untuk menghentikan tiraninya," imbuh Fethullah Gulen, ulama Turki yang tinggal di pengasingan di AS, beberapa waktu lalu. Rezim Erdogan menuduh Gulen sebagai salah satu dalang kudeta terhadap dirinya yang gagal pada 2016, namun tuduhan itu sudah berkali-kali dibantah.
(min)
Lihat Juga :
