Jenderal Tertinggi AS: Presiden Punya Kekuasaan Tunggal untuk Serangan Nuklir
Sabtu, 09 Januari 2021 - 11:55 WIB
loading...
A
A
A
(Baca juga : Petarung UFC Ngamuk Akun Trump Disuspend, Joe Masvidal: Dia Pemimpin Kami )
Tapi begitu presiden memutuskan—apakah setelah banyak pertimbangan atau dalam kemarahan—baik militer maupun Kongres tidak dapat membatalkan perintah tersebut. Hal tersebut tertuang dalam laporan tentang komando dan kendali nuklir dari Badan Riset Kongres pada Desember lalu.
Serangan Harus Legal
Satu-satunya batasan pada pemimpin AS dalam kasus ini adalah legalitas serangan. Hukum perang akan mengizinkan seorang pejabat militer untuk menolak menjalankan perintah presiden untuk melakukan sesuatu yang ilegal.
(Baca juga : Cinta Pandangan Pertama, Pertemuan Georgina dan Ronaldo Mirip Sinetron )
“Tapi pertanyaan tentang legalitas perintah—apakah itu konsisten dengan persyaratan, di bawah hukum konflik bersenjata untuk keperluan, proporsionalitas, dan perbedaan—lebih cenderung mengarah pada konsultasi dan perubahan dalam tatanan presiden daripada penolakan oleh militer untuk melaksanakan perintah tersebut," bunyi laporan Badan Riset Kongres, seperti dikutip AFP, Sabtu (9/1/2021).
Jika presiden memutuskan untuk memerintahkan serangan, dia biasanya akan berkonsultasi dengan para panglima militer untuk mengetahui pilihannya.
(Baca juga : Wilder Jatuhkan Anthony Joshua KO Tiga Ronde Yang Mengejutkan )
Tapi begitu presiden memutuskan—apakah setelah banyak pertimbangan atau dalam kemarahan—baik militer maupun Kongres tidak dapat membatalkan perintah tersebut. Hal tersebut tertuang dalam laporan tentang komando dan kendali nuklir dari Badan Riset Kongres pada Desember lalu.
Serangan Harus Legal
Satu-satunya batasan pada pemimpin AS dalam kasus ini adalah legalitas serangan. Hukum perang akan mengizinkan seorang pejabat militer untuk menolak menjalankan perintah presiden untuk melakukan sesuatu yang ilegal.
(Baca juga : Cinta Pandangan Pertama, Pertemuan Georgina dan Ronaldo Mirip Sinetron )
“Tapi pertanyaan tentang legalitas perintah—apakah itu konsisten dengan persyaratan, di bawah hukum konflik bersenjata untuk keperluan, proporsionalitas, dan perbedaan—lebih cenderung mengarah pada konsultasi dan perubahan dalam tatanan presiden daripada penolakan oleh militer untuk melaksanakan perintah tersebut," bunyi laporan Badan Riset Kongres, seperti dikutip AFP, Sabtu (9/1/2021).
Jika presiden memutuskan untuk memerintahkan serangan, dia biasanya akan berkonsultasi dengan para panglima militer untuk mengetahui pilihannya.
(Baca juga : Wilder Jatuhkan Anthony Joshua KO Tiga Ronde Yang Mengejutkan )
Lihat Juga :
