Indonesia Dapat Persetujuan AS Beli Jet Tempur F-15 dan F-18

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) telah mengindikasikan akan menjual jet tempur F-15 dan F-18 ke Indonesia setelah berbulan-bulan pertemuan antara pejabat tinggi pertahanan dari kedua negara. Hal itu disampaikan seorang pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertahanan AS Christopher Miller telah berada di Jakarta pada hari Senin dan Selasa untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Miller setuju untuk menjual kedua model jet tempur tersebut ke Indonesia, yang telah lama ingin meningkatkan armada F-16 yang sudah menua. (Baca: Putin Unjuk Kekuatan Triad Nuklir Rusia, Isyarat Siap Perang Nuklir )

Agenda teratas Miller dalam kunjungan tersebut sejatinya adalah soal krisis Laut China Selatan, perairan di mana banyak klaim teritorial tumpang tindih dan tempat China telah membangun pangkalan militer.

Kunjungan Miller menyusul pencabutan larangan masuk dua dekade Washington terhadap Prabowo atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Pencabutan larangan masuk AS terhadap Prabowo itu memungkinkan dia untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan pejabat Pentagon.

Tetapi hubungan yang menghangat antara kedua negara ini telah membuat Beijing gelisah. Demikian disampaikan Rodon Pedrason, direktur jenderal strategi pertahanan di Kementerian Pertahanan Indonesia.

"Mereka bertanya, 'Mengapa Anda menerima mereka?' Yang kami tanggapi secara diplomatis. Kami tidak ingin China atau AS merasa diabaikan," kata Pedrason dalam sebuah webinar yang dilansir Nikkei Asia, Kamis (10/12/2020). (Baca juga: Kapal China Umbar Tembakan saat Kapal Perang AS Masuk Laut China Selatan )

Miller juga bertemu dengan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan membahas rencana untuk meningkatkan pelatihan antara kedua pasukan.

"(Plt) Menteri tersebut menekankan pentingnya Departemen Pertahanan (AS) pada kemitraan bilateral dan dalam mengamankan Laut China Selatan serta kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Kedutaan Besar AS dalam siaran pers.

Pedrason mengatakan ada beberapa kekhawatiran bahwa kebijakan AS mungkin berubah di bawah Joe Biden, yang akan dilantik sebagai Presiden AS bulan depan, meskipun dia menganggap bahwa Washington tidak akan mengingkari kesepakatan yang ditandatangani.

“Tinggal seberapa siap kita menyediakan anggaran,” ujarnya. Untuk saat ini belum ada kesepakatan yang ditandatangani.