PBB: Rudal Anti-Tank di Libya Mirip Rudal Dehlavieh Iran

NEW YORK CITY - Analisis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap foto empat rudal anti-tank di Libya menemukan bahwa salah satunya memiliki karakteristik yang konsisten dengan rudal Dehlavieh yang diproduksi Iran .

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam laporannya kepada Dewan Keamanan (DK) PBB. (Baca: Presiden Mesir dan Macron Berselisih soal Kartun Nabi Muhammad )

Namun, kata Gutteres dalam laporan dua tahunannya yang diserahkan ke DK PBB Senin malam, Sekretariat PBB tidak dapat memastikan apakah rudal anti-tank ini telah dipindahkan ke Libya, yang berarti melanggar sanksi DK PBB terhadap Iran.

DK PBB yang beranggotakan 15 orang melarang ekspor senjata oleh Iran pada tahun 2007. Berdasarkan kesepakatan nuklir 2015 antara Teheran dan negara-negara kekuatan global, yang diabadikan dalam resolusi DK PBB, pembatasan senjata dicabut pada Oktober tahun ini.

Israel menuduh Iran melanggar sanksi dan mengirimkan foto rudal anti-tank di Libya ke Guterres pada Mei lalu. Hanya beberapa minggu kemudian, Iran menulis surat kepada Guterres dan dengan tegas menolak klaim Israel sebagai tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. (Baca juga: Bendera Israel dan Spanduk "Terima Kasih Mossad" Berkibar di Teheran )

Israel mengatakan foto-foto itu muncul pada November 2019 dan bahwa senjata itu digunakan oleh milisi yang terkait dengan Tentara Nasional Libya (LNA) pimpinan Khalifa Haftar. LNA bermusuhan dengan pasukan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional.

"Berdasarkan analisis Sekretariat dari foto-foto yang disediakan, Sekretariat menetapkan bahwa salah satu dari empat peluru kendali anti-tank memiliki karakteristik yang konsisten dengan Dehlavieh yang diproduksi Iran, meskipun tidak ada tanggal produksi untuk peluru kendali anti-tank ini yang terlihat," kata Guterres dalam laporannya.

"Sekretariat tidak dapat memastikan apakah peluru kendali anti-tank ini telah dipindahkan ke Libya dengan cara yang tidak sesuai dengan resolusi 2231 (2015)," lanjut laporan itu, seperti dikutip Reuters, Rabu (9/12/2020).

Guterres melaporkan dua kali setahun ke DK PBB tentang implementasi resolusi 2015.

Libya juga telah menjadi sasaran embargo senjata PBB sejak 2011. Para ahli independen PBB melaporkan secara terpisah kepada DK PBB tentang implementasi langkah-langkah tersebut.

Guterres juga mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa—berdasarkan analisis fotografi—476.000 butir amunisi 7,62 mm, yang disita oleh pasukan Australia pada Juni 2019 di perairan internasional di lepas Teluk Oman, tampaknya tidak diproduksi oleh Iran.