Iran Desak Biden Akhiri Perilaku Nakal AS
Sabtu, 05 Desember 2020 - 21:36 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif. Foto/Tehran Times
A
A
A
TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran , Mohammad Javad Zarif, mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden untuk meninggalkan perilaku "nakal" Washington. Ia juga mendesak AS mencabut sanksi yang melumpuhkan negaranya dan menolak pembicaraan tentang negosiasi ulang kesepakatan nuklir 2015 .
Zarif mengatakan bahwa ketika Presiden Donald Trump meninggalkan perjanjian penting itu, AS telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukungnya.
"AS telah melakukan pelanggaran besar terhadap resolusi itu karena pemerintahan Trump telah menjadi rezim yang nakal," kata Zarif dalam sebuah wawancara online yang diadakan sebagai bagian dari acara Dialog Mediterania, yang diselenggarakan oleh Italia.
"Sekarang jika Presiden terpilih Biden ingin terus menjadi rezim yang nakal, maka dia dapat terus meminta negosiasi untuk melaksanakan komitmennya," tambahnya.
"Amerika Serikat harus berhenti, Amerika Serikat harus menghentikan pelanggaran hukum internasionalnya. Tidak memerlukan negosiasi apa pun," tegasnya seperti dikutip dari Al Araby, Sabtu (5/12/2020).
Ketegangan AS-Iran selama puluhan tahun meningkat setelah Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir pada tahun 2018 dan menerapkan kembali, kemudian diperkuat, sanksi yang telah memukul ekonomi Iran.
Biden telah mengisyaratkan dia akan mengembalikan AS ke kesepakatan nuklir 2015, yang menawarkan bantuan Teheran atas sanksi internasional dengan imbalan jaminan, diverifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa program nuklirnya tidak memiliki tujuan militer.
Dia mengatakan kepada New York Times minggu ini bahwa jika Iran kembali patuh, AS akan bergabung kembali, setelah itu dia akan berusaha untuk memperketat batasan nuklir Iran dan mengatasi kekhawatiran tentang program rudalnya dan dukungan Iran untuk militan di wilayah tersebut.(Baca juga: Kembali ke Perjanjian Nuklir Iran, Biden Siapkan Tuntutan Baru )
Tapi Zarif berkata: "Kami tidak akan menegosiasikan kembali kesepakatan yang kami negosiasikan."
Dan dia menambahkan bahwa kekuatan Barat harus melihat perilaku mereka sendiri sebelum mengkritik Iran.
"Tahun lalu, Barat menjual lebih banyak senjata ke Teluk Persia daripada yang dijual ke bagian lain dunia mana pun. Senjata senilai lebih dari USD100 miliar telah dijual ke wilayah ini. Apakah Barat siap menghentikan perilaku jahat ini?" kata Zarif.
Dia juga mengeluhkan apa yang dia sebut sebagai kurangnya kemarahan Eropa atas pembunuhan salah satu ilmuwan nuklir terkemuka Iran, Mohsen Fakhrizadeh, di luar Teheran minggu lalu - serangan yang dituduhkan Teheran pada Israel.
"Ketika mereka (Barat) siap untuk menangani masalah perilaku buruk mereka sendiri di wilayah maka mereka bisa mulai membicarakan hal-hal lain," ujarnya.
"Selama mereka tidak bisa bertahan, mereka harus tutup mulut," tukasnya.(Baca juga: JCPOA Tidak Cukup, Jerman Ingin Kesepakatan Nuklir 'Plus' dengan Iran )
Zarif mengatakan bahwa ketika Presiden Donald Trump meninggalkan perjanjian penting itu, AS telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukungnya.
"AS telah melakukan pelanggaran besar terhadap resolusi itu karena pemerintahan Trump telah menjadi rezim yang nakal," kata Zarif dalam sebuah wawancara online yang diadakan sebagai bagian dari acara Dialog Mediterania, yang diselenggarakan oleh Italia.
"Sekarang jika Presiden terpilih Biden ingin terus menjadi rezim yang nakal, maka dia dapat terus meminta negosiasi untuk melaksanakan komitmennya," tambahnya.
"Amerika Serikat harus berhenti, Amerika Serikat harus menghentikan pelanggaran hukum internasionalnya. Tidak memerlukan negosiasi apa pun," tegasnya seperti dikutip dari Al Araby, Sabtu (5/12/2020).
Ketegangan AS-Iran selama puluhan tahun meningkat setelah Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir pada tahun 2018 dan menerapkan kembali, kemudian diperkuat, sanksi yang telah memukul ekonomi Iran.
Biden telah mengisyaratkan dia akan mengembalikan AS ke kesepakatan nuklir 2015, yang menawarkan bantuan Teheran atas sanksi internasional dengan imbalan jaminan, diverifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa program nuklirnya tidak memiliki tujuan militer.
Dia mengatakan kepada New York Times minggu ini bahwa jika Iran kembali patuh, AS akan bergabung kembali, setelah itu dia akan berusaha untuk memperketat batasan nuklir Iran dan mengatasi kekhawatiran tentang program rudalnya dan dukungan Iran untuk militan di wilayah tersebut.(Baca juga: Kembali ke Perjanjian Nuklir Iran, Biden Siapkan Tuntutan Baru )
Tapi Zarif berkata: "Kami tidak akan menegosiasikan kembali kesepakatan yang kami negosiasikan."
Dan dia menambahkan bahwa kekuatan Barat harus melihat perilaku mereka sendiri sebelum mengkritik Iran.
"Tahun lalu, Barat menjual lebih banyak senjata ke Teluk Persia daripada yang dijual ke bagian lain dunia mana pun. Senjata senilai lebih dari USD100 miliar telah dijual ke wilayah ini. Apakah Barat siap menghentikan perilaku jahat ini?" kata Zarif.
Dia juga mengeluhkan apa yang dia sebut sebagai kurangnya kemarahan Eropa atas pembunuhan salah satu ilmuwan nuklir terkemuka Iran, Mohsen Fakhrizadeh, di luar Teheran minggu lalu - serangan yang dituduhkan Teheran pada Israel.
"Ketika mereka (Barat) siap untuk menangani masalah perilaku buruk mereka sendiri di wilayah maka mereka bisa mulai membicarakan hal-hal lain," ujarnya.
"Selama mereka tidak bisa bertahan, mereka harus tutup mulut," tukasnya.(Baca juga: JCPOA Tidak Cukup, Jerman Ingin Kesepakatan Nuklir 'Plus' dengan Iran )
(ber)
Lihat Juga :
