Analis: Biden Harus Hadapi Ancaman Lama dan Baru di Irak untuk 'Hadang' Iran

WASHINGTON - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden harus belajar dari pengalaman negaranya di Timur Tengah untuk merumuskan kebijakan tentang Irak untuk era baru. Hal itu diungkapkan seorang peneliti di Institut Washington, Phillip Smyth.

Smyth menuturkan, Biden akan dihadapkan dengan berbagai tantangan di Timur Tengah, termasuk Iran dan jaringan proksi, terutama ancaman milisi pro-Iran di Irak yang sering menargetkan pasukan koalisi AS.

(Baca: Tolak Pendekatan Kebijakan Luar Negeri Trump, Biden: Amerika Telah Kembali )

Sementara presiden baru AS cenderung menolak menggunakan strategi yang sama dengan pemerintah sebelumnya, Biden harus belajar dari aspek fungsional kebijakan yang telah keluar dari pemerintahan Donald Trump dan Barack Obama.

“Sekarang saatnya untuk membangun kesuksesan dan kegagalan,” kata Smyth, seperti dilansir Al Arabiya.
AS, jelasnya, harus menghadapi pengaruh Iran di Irak melalui milisi mapan, seperti Hezbollah dan Asaib Ahl al-Ahaq, dan ancaman yang muncul dari kelompok yang lebih baru yang telah terbentuk selama setahun terakhir yang tampak seperti taktik pengalihan, memberikan perlindungan bagi Iran untuk melakukan aktivitas jahatnya.

"Beberapa kelompok baru hanya ada dalam nama atau di halaman Telegram. Tetapi, mereka tetap menjadi ancaman yang sah bagi kepentingan AS. AS memiliki kemampuan untuk melawan kampanye online Iran dengan mendukung pesan bahwa Irak berdaulat," ujarnya.

(Baca: Joe Biden Presiden, Turki Berharap Terbebas dari Sanksi AS )

AS telah menegaskan kembali penghormatannya terhadap kedaulatan Irak dan di mana Iran menggunakan kampanye pengiriman pesan untuk mempromosikan narasinya sendiri di Irak dan mendapatkan pengaruh, AS memiliki kemampuan untuk mendorong pesannya, bahwa Irak adalah negaranya sendiri.

Baik Trump dan Obama berjanji untuk menarik pasukan dari Irak. Namun, pemerintahan Trump mengambil pendekatan yang lebih garis keras terhadap Iran, menarik diri dari kesepakatan nuklir dan mengadopsi kampanye sanksi "tekanan maksimum" terhadap Teheran.

(Baca: Menlu Baru AS Mungkin Perluas Keterlibatan Washington di Timur Tengah )

“Apa yang ditunjukkan Trump adalah bahwa jika seseorang seperti Qassem Soleimani atau Abdul-Mahdi al Mohandes, dua komandan Pasukan Garda Revolusi Iran merencanakan serangan dan merencanakan berbagai cara untuk menyelidiki, dan mengancam AS dan kepentingannya dan pasukannya dan sekutunya, terkadang mereka yang Anda butuhkan untuk menangani masalah itu,” kata Smyth.

Namun, Smyth mengatakan bahwa tindakan kebijakan garis keras semacam itu memiliki konsekuensi, sering kali mengarah pada pembalasan. AS telah mengatakan akan mempertimbangkan untuk menutup kedutaan besarnya di Baghdad sebagai tanggapan atas meningkatnya serangan di Zona Hijau, sementara penyebaran milisi baru menunjukkan bahwa strategi AS belum mampu menahan pengaruh Iran di Irak.