Indonesia Diingatkan Tak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kamis, 26 November 2020 - 06:06 WIB
loading...
Bendera nasional Israel dikibarkan di dekat bangunan Dome of the Rock di Yerusalem. Indonesia diingatkan tak normalisasi hubungan dengan Israel. Foto/REUTERS/Ammar Awad
A
A
A
JAKARTA - Anggota parlemen Indonesia, Sukamta, mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan normalisasi hubungan dengan Israel . Menurutnya, normalisasi dan segala bentuk kerjasama antara Indonesia dengan rezim Zionis akan menjadi pengkhianatan terhadap UUD 1945.
Isu mengenai normalisasi hubungan dengan Israel mencuat setelah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membuka layanan calling visa untuk delapan negara yakni Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, dan Somalia.
Menurut Sukamta, yang mewakili Fraksi PKS di DPR RI, ada kejanggalan dalam pengaktifan kembali calling visa di masa pandemi COVID-19. (Baca: PM Pakistan: Kami Ditekan Negara Sahabat untuk Akui Negara Israel )
"Jelas kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel maka aneh ketika mendadak calling visa diaktifkan kembali di masa pandemi. Jangan-jangan, ada motif ekonomi dan politik yang melatarbelakanginya,” katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Kamis (26/11/2020).
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengamanatkan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan.
"Cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas menyebut bahwa Indonesia melawan segala bentuk penjajahan. Kami, PKS, mengingatkan kepada semua pihak khususnya pemerintah untuk tidak membuat kerjasama dengan Israel yang notabene merupakan negara penjajah bagi Palestina,” katanya.
“Kita harus ingat bahwa Palestina merupakan negara yang paling awal mendukung kemerdekaan Indonesia, maka sudah seharusnya Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina,” lanjut dia.
Isu mengenai normalisasi hubungan dengan Israel mencuat setelah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membuka layanan calling visa untuk delapan negara yakni Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, dan Somalia.
Menurut Sukamta, yang mewakili Fraksi PKS di DPR RI, ada kejanggalan dalam pengaktifan kembali calling visa di masa pandemi COVID-19. (Baca: PM Pakistan: Kami Ditekan Negara Sahabat untuk Akui Negara Israel )
"Jelas kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel maka aneh ketika mendadak calling visa diaktifkan kembali di masa pandemi. Jangan-jangan, ada motif ekonomi dan politik yang melatarbelakanginya,” katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Kamis (26/11/2020).
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengamanatkan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan.
"Cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas menyebut bahwa Indonesia melawan segala bentuk penjajahan. Kami, PKS, mengingatkan kepada semua pihak khususnya pemerintah untuk tidak membuat kerjasama dengan Israel yang notabene merupakan negara penjajah bagi Palestina,” katanya.
“Kita harus ingat bahwa Palestina merupakan negara yang paling awal mendukung kemerdekaan Indonesia, maka sudah seharusnya Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina,” lanjut dia.
Lihat Juga :
