Donald Trump Akhirnya Mulai Proses Transisi Kekuasaan AS ke Joe Biden
Selasa, 24 November 2020 - 08:32 WIB
loading...
A
A
A
Keputusan tersebut berarti transisi Biden sekarang dapat memanfaatkan USDUS6,3 juta dalam pendanaan federal, ditambah USD1 juta untuk sesi orientasi yang ditunjuk. Ini juga berarti mereka dapat mengakses izin keamanan dan bertemu dengan pejabat intelijen.
Itu terjadi setelah lebih dari 100 mantan pejabat keamanan nasional yang bertugas di bawah pemerintahan Republik menandatangani surat yang meminta Trump untuk mengakui pemilihan.
Dalam surat yang diperoleh The Washington Post, kelompok itu mengatakan penolakan Trump untuk memulai transisi menimbulkan risiko signifikan bagi keamanan nasional, karena AS menghadapi pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman serius dari musuh global, kelompok teroris, dan kekuatan lainnya.
“Penundaan dalam mengizinkan tim transisi untuk bertemu dan berunding dengan pejabat di Satuan Tugas Virus Corona dan di Dewan Keamanan Nasional, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri, serta departemen dan badan lain yang penting bagi keamanan nasional AS berarti bahwa Administrasi Biden yang akan datang akan kurang siap untuk mempertahankan keamanan Amerika ketika mengambil alih kekuasaan dalam 59 hari," kata kelompok mantan pejabat tersebut.
Mereka menunjuk pada temuan Komisi 9/11, yang menyimpulkan transisi singkat ke pemerintahan George W. Bush menyusul penolakan Al Gore untuk menyerah hingga 13 Desember—37 hari setelah pilpres—menghambat pemerintahan baru dalam mengidentifikasi, merekrut, membersihkan, dan mendapatkan konfirmasi Senat dari orang-orang yang ditunjuk yang bertanggung jawab untuk menangani ancaman berkumpulnya teroris al-Qaeda di bulan-bulan menjelang serangan 9/11.
"Untuk memastikan kesiapan keamanan nasional, Komisi merekomendasikan bahwa prioritas tinggi ditempatkan untuk meminimalkan sebanyak mungkin gangguan terhadap pembuatan kebijakan keamanan nasional selama pergantian pemerintahan," lanjut surat kelompok mantan pejabat tersebut."Pemilu sudah berakhir, hasilnya pasti."
Pada hari Senin, Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff membuat argumen yang sama dalam sebuah surat kepada Murphy yang menuntut dia untuk mengizinkan transisi tersebut.
"Ancaman yang dihadapi bangsa kita saat ini lebih mendesak dan kompleks dibandingkan tahun 2000,” katanya.
“Upaya Presiden Trump untuk membatalkan mandat rakyat sama sekali tidak berhasil, yang terdiri dari tuntutan hukum yang sembrono dan teori konspirasi yang keterlaluan dan tidak berdasar. Sudah waktunya bagi Anda untuk menempatkan kepentingan rakyat Amerika di atas memuaskan kesombongannya atau memuaskan keinginannya untuk membatalkan pemilu."
Itu terjadi setelah lebih dari 100 mantan pejabat keamanan nasional yang bertugas di bawah pemerintahan Republik menandatangani surat yang meminta Trump untuk mengakui pemilihan.
Dalam surat yang diperoleh The Washington Post, kelompok itu mengatakan penolakan Trump untuk memulai transisi menimbulkan risiko signifikan bagi keamanan nasional, karena AS menghadapi pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman serius dari musuh global, kelompok teroris, dan kekuatan lainnya.
“Penundaan dalam mengizinkan tim transisi untuk bertemu dan berunding dengan pejabat di Satuan Tugas Virus Corona dan di Dewan Keamanan Nasional, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri, serta departemen dan badan lain yang penting bagi keamanan nasional AS berarti bahwa Administrasi Biden yang akan datang akan kurang siap untuk mempertahankan keamanan Amerika ketika mengambil alih kekuasaan dalam 59 hari," kata kelompok mantan pejabat tersebut.
Mereka menunjuk pada temuan Komisi 9/11, yang menyimpulkan transisi singkat ke pemerintahan George W. Bush menyusul penolakan Al Gore untuk menyerah hingga 13 Desember—37 hari setelah pilpres—menghambat pemerintahan baru dalam mengidentifikasi, merekrut, membersihkan, dan mendapatkan konfirmasi Senat dari orang-orang yang ditunjuk yang bertanggung jawab untuk menangani ancaman berkumpulnya teroris al-Qaeda di bulan-bulan menjelang serangan 9/11.
"Untuk memastikan kesiapan keamanan nasional, Komisi merekomendasikan bahwa prioritas tinggi ditempatkan untuk meminimalkan sebanyak mungkin gangguan terhadap pembuatan kebijakan keamanan nasional selama pergantian pemerintahan," lanjut surat kelompok mantan pejabat tersebut."Pemilu sudah berakhir, hasilnya pasti."
Pada hari Senin, Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff membuat argumen yang sama dalam sebuah surat kepada Murphy yang menuntut dia untuk mengizinkan transisi tersebut.
"Ancaman yang dihadapi bangsa kita saat ini lebih mendesak dan kompleks dibandingkan tahun 2000,” katanya.
“Upaya Presiden Trump untuk membatalkan mandat rakyat sama sekali tidak berhasil, yang terdiri dari tuntutan hukum yang sembrono dan teori konspirasi yang keterlaluan dan tidak berdasar. Sudah waktunya bagi Anda untuk menempatkan kepentingan rakyat Amerika di atas memuaskan kesombongannya atau memuaskan keinginannya untuk membatalkan pemilu."
(min)
Lihat Juga :
