Hubungan Turki-AS di Era Biden Mungkin akan Jauh Lebih Buruk

ANKARA - Era kepresidenan Joe Biden kemungkinan akan mengarah pada perkembangan baru dalam hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Turki , karena pendekatannya berbeda dari pendahulunya. Para pendahulu Biden memberikan perlindungan bagi ketegasan Turki di kawasan.

Para ahli mengatakan, hubungan bilateral bahkan bisa menjadi lebih buruk dan jauh lebih rentan, mengingat prioritas kedua negara yang berbeda. Ozgur Unluhisarcikli, direktur kantor German Marshall Fund Amerika di Ankara, mengatakan ada beberapa faktor yang dapat memperumit masalah kedua negara selama era Biden.

(Baca juga: Rusia-Turki Akhirnya Sepakat Kerjasama Kontrol Gencatan Senjata Nagorno-Karabakh )

Dia menjelaskan, hubungan pribadi antara Donald Trump dan Tayyip Ergodan, yang membentuk penyangga antara Washington dan Ankara, tidak dapat dibuat antara Biden dan Erdogan. Hal ini, karena kedua pemimpin telah menunjukkan ketidaksukaan satu sama lain. Selain itu, Biden, tidak seperti Trump, diharapkan memberikan prioritas pada pelembagaan hubungan daripada mempersonalisasikannya.

Pemerintahan AS yang baru, jelasnya, kemungkinan besar akan mengedepankan demokrasi dan defisit hak asasi manusia di Turki, sementara juga mencoba menahan pergerakannya di Libya, Suriah, dan ambisi Angkatan Laut Turki di Mediterania timur.

Menurut Unluhisarcikli, orang-orang yang dibawa Biden juga akan memainkan peran kunci dalam hubungan tersebut dan bahwa beberapa dari individu ini kemungkinan besar berasal dari pemerintahan mantan Presiden Barack Obama yang telah dikambinghitamkan oleh Erdogan.

"Biden, tidak seperti Trump, tidak mungkin mengabaikan kemunduran demokrasi di Turki dan Erdogan tidak akan menganggap enteng kritiknya," katanya, seperti dilansir Arab News.


Uji coba sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia oleh Turki dan kemungkinan lampu hijau untuk sanksi terhadapnya juga akan menjadi agenda. Kongres AS tetap keras kepala dan memiliki dukungan bipartisan untuk mengambil tindakan terhadap Ankara, karena Washington khawatir bahwa rudal Rusia dapat membahayakan pertahanan NATO.

Meskipun dampak tindakan hukuman dari Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) akan menjadi bencana besar bagi Ankara, terutama dalam hal ekonomi, negara tersebut saat ini tidak memberikan sinyal untuk mundur dari pendekatan kontroversialnya dengan Rusia.

Dalam wawancara dengan The New York Times Desember lalu, Biden menggambarkan Erdogan sebagai seorang otokrat dan mengkritik kebijakannya terhadap Kurdi. Dia juga menyarankan untuk memperkuat kepemimpinan oposisi Turki, komentar yang memancing banyak reaksi.

Karena prioritas Biden akan fokus untuk menahan Rusia dan Iran, dan memperkuat komitmen untuk aliansi multilateral, terutama NATO, peluang Ankara untuk memperbaiki hubungan dengan Washington akan bergantung pada bagaimana kebijakannya selaras dengan pola ini.

(Baca: Erdogan Bilang Turki Mampu Atasi Konsekuensi Embargo Senjata )

Soner Cagaptay, seorang akademisi Turki dari Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat, mengatakan, Biden akan memprioritaskan pengembangan hubungan dengan sekutu utama. "Demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan kebebasan berekspresi juga penting bagi Biden, yang mengharapkan Erdogan mengambil langkah positif dalam masalah ini," katanya.

Cagaptay mengatakan, saat Biden akan memprioritaskan menghidupkan kembali visi NATO dan membentuk blok bersatu melawan Rusia, bahwa dia akan melihat Turki sebagai sekutu penting.

"Tentu saja AS dapat menerapkan kebijakannya tanpa Turki. Tetapi dengan Turki, kebijakan itu lebih mudah, tidak rumit, lebih murah, dan lebih efektif. Skenario terburuk adalah mencegah Turki menjadi perusak kebijakan AS terhadap Rusia, dan skenario kasus terbaik adalah Turki menjadi sekutu dan bergabung dengan upaya AS untuk menyatukan NATO," ungkapnya.

Cagaptay menambahkan, dengan lengsernya Trump, sekarang kemungkinan besar AS akan menerapkan sanksi CAATSA. Tetapi, dia berharap Biden lebih memilih sanksi simbolis daripada yang menghancurkan ekonomi Turki.