Arab Saudi Kecam Kartun Hina Nabi Tapi Tak Dukung Boikot Produk Prancis

RIYADH - Arab Saudi mengecam kartun Prancis yang melecehkan Nabi Muhammad tapi tidak mendukung kampanye boikot produk-produk Prancis.

Reuters melaporkan, para pejabat Saudi menyatakan kerajaan itu mengecam semua aksi terorisme terkait pemenggalan guru Prancis yang menampilkan kartun yang menghina Nabi Muhammad pada para muridnya.

"Kebebasan berekspresi dan budaya harus menjadi mercusuar untuk menghormati, toleransi, dan perdamaian yang menolak praktik dan tindakan yang menghasilkan kebencian, kekerasan, dan ekstremisme serta bertentangan dengan eksistensi bersama," papar pernyataan para pejabat Saudi, dilansir Memo.

Kartun itu telah ditampilkan di gedung-gedung pemerintah Prancis sebagai bentuk solidaritas pada guru yang tewas dipenggal itu. (Baca Juga: Paris Mencekam dengan Ancaman Bom dan Temuan Tas Berisi Amunisi)

Tindakan pemerintah Prancis itu memicu seruan global bagi Muslim agar memboikot perusahaan-perusahaan dan produk-produk Prancis. (Lihat Video: Kapal Pencuri Ikan Bendera Malaysia Dibakar dan Ditenggelamkan)

Tak ada negara-negara Arab yang secara resmi mendukung boikot produk Prancis. Meski demikian, banyak produk yang telah disingkirkan dari rak-rak supermarket di Qatar dan Kuwait. (Lihat Infografis: Daftar Produk Prancis yang Berpotensi Diboikot Dunia Muslim)

Sedangkan mufti Oman kemarin mengimbau umat Islam untuk menjauhi produk Prancis dan melindungi Islam dan nabinya.



Harian Arab Saudi, Arab News, kemarin mengutip Kepala Liga Dunia Muslim yang berbasis di Saudi, Mohammed Al-Issa, yang memperingatkan, “Reaksi berlebihan yang negatif dan melampaui apa yang dapat diterima hanya akan menguntungkan para pembenci."

Badan keagamaan tertinggi Arab Saudi, Dewan Cendekiawan Senior, mengatakan menghina nabi hanya melayani ekstremis yang ingin menyebarkan kebencian di antara masyarakat.

“Tugas orang bijak di seluruh dunia adalah mengutuk penghinaan semacam itu, yang tidak ada hubungannya dengan kebebasan berpikir dan berekspresi dan tidak lebih dari prasangka murni dan layanan gratis bagi ekstremis,” papar pernyataan dewan itu.