Pangeran Arab Saudi: Riyadh Dukung Palestina, tapi Bukan Para Pemimpinnya

RIYADH - Pangeran Arab Saudi, Bandar bin Sultan , mengatakan Riyadh mendukung perjuangan Palestina , tetapi bukan para pemimpinnya. Mantan kepala intelijen Saudi ini sebelumnya mengecam para pemimpin Palestina karena menolak langkah Uni Emirat Arab (UEA) melakukan normalisasi hubungan dengan Israel .

Bandar bin Sultan adalah pangeran senior yang juga mantan Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat (AS). (Baca: Pangeran Arab Saudi Kecam Pemimpin Palestina Penolak Normalisasi UEA-Israel )

“Menurut pendapat pribadi saya, dengan semua peristiwa yang telah terjadi di seluruh dunia, kita berada pada tahap di mana alih-alih peduli dengan bagaimana menghadapi tantangan Israel untuk melayani perjuangan Palestina, kami harus memperhatikan keamanan dan kepentingan nasional kami," katanya kepada Al Arabiya pada hari Rabu (7/10/2020).

Pada bagian ketiga dan terakhir dari wawancara dengan media Arab Saudi tersebut, Pangeran Bandar mengecam para pemimpin Palestina saat ini. Dia kesal karena para pemimpin Palestina memilih untuk bersekutu dengan Iran dan Turki ketimbang sekutu tradisional mereka di dunia Arab.

"Para pemain baru muncul, mengklaim bahwa mereka melayani perjuangan Palestina dan bahwa perjuangan Palestina adalah prioritas mereka, dan bahwa Yerusalem adalah tujuan pertama mereka,” katanya. (Baca: Qatar Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel sebelum Masalah Palestina Tuntas )

"Ini adalah negara-negara seperti Iran dan Turki, dan para pemimpin Palestina menganggap Teheran dan Ankara lebih tinggi daripada Riyadh, Kuwait, Abu Dhabi, Dubai, Manama, Oman, Muscat, dan Kairo," papar Pangeran Bandar.

Pemerintah Iran telah mengadakan acara tahunan sejak Revolusi Islam 1979 yang disebut "Hari Quds", yang dimaksudkan untuk mengungkapkan dukungan bagi rakyat Palestina. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berjanji untuk membebaskan Yerusalem dari Israel.

Pangeran Bandar menegaskan kembali dukungan Kerajaan untuk Palestina, tetapi menjelaskan bahwa dia tidak menganggap kepemimpinan Palestina untuk mewakili perjuangan Palestina. (Baca juga: Palestina Kecam Normalisasi Bahrain-Israel: Tikaman dari Belakang! )

“(Para pemimpin Palestina yang menyangkal dukungan Arab Saudi untuk tujuannya) ini tidak akan memengaruhi keterikatan kami pada perjuangan rakyat Palestina. Tapi dengan orang-orang ini (para pemimpin) sulit untuk mempercayai mereka dan melakukan sesuatu untuk perjuangan Palestina dengan mereka," katanya.

Komentarnya muncul saat dia menguraikan apa yang dia gambarkan sebagai "kegagalan" bersejarah dari kepemimpinan Palestina, yang dia katakan telah menerima dukungan Arab Saudi secara cuma-cuma.

Dalam dua bagian wawancara sebelumnya, Pangeran Bandar menguraikan peran kepala Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat dalam membuat frustrasi upaya Arab Saudi untuk mengamankan kesepakatan damai di Washington pada 1970-an dan 1980-an.

Di bagian tiga wawancara, Pangeran Bandar menjelaskan bagaimana Arafat telah menandatangani Perjanjian Oslo pada 1993, meskipun telah membatalkan kesepakatan sebelumnya yang berisi persyaratan yang sama. Dia juga menyuarakan kekesalannya pada Arafat yang diduga merusak Kesepakatan Camp David 2000, yang ditolak oleh pemimpin Palestina itu.

“Saya ingin menangis, hati saya terbakar melihat bagaimana kesempatan hilang lagi dan mungkin untuk yang terakhir kalinya, seolah-olah saya sedang melihat film diputar di depan mata saya,” katanya.

“Kesempatan datang, dan itu hilang. Setelah hilang, kami menyetujui apa yang kami tolak, dan kami menaruhnya di atas meja. Lalu orang berkata bahwa tidak ada apa-apa di atas meja, dan seterusnya, berulang kali. Seperti kata pepatah, dengan pengulangan Anda menjadi lebih pintar," ujarnya.

Menurutnya, ketika inisiatif yang dipimpin oleh Pangeran Abdullah dan Pangeran Bandar hampir membuahkan hasil di bawah pemerintahan Bush, serangan 11 September 2001 menggagalkannya pada menit terakhir.

Pangeran Bandar menjabat sebagai sekretaris jenderal Dewan Keamanan Nasional Saudi dari 2005 hingga 2015 dan kepala intelijen nasional Kerajaan dari 2014 hingga 2016.