Protes Kebijakan, Ribuan Petani India Blokir Jalan dan Jalur Kereta
Jum'at, 25 September 2020 - 17:43 WIB
loading...
Ribuan petani berunjuk rasa di India. Foto/REUTERS
A
A
A
NEW DELHI - Ribuan petani di India memblokir jalan dan jalur kereta untuk memprotes aturan baru yang bisa membuat pemerintah berhenti membeli hasil panen berdasarkan harga yang ditetapkan.
Aturan itu bisa membuat para petani tergantung pada para tengkulak. Pemerintah India membela rancangan undang-undang (RUU) yang disetujui parlemen sebagai reformasi untuk membantu sektor pertanian India.
Berdasarkan aturan baru, para petani dapat menjual hasil panen pada para pembeli lembaga dan peritel besar seperti Walmart. Pemerintah yakin aturan baru memberi petani banyak pilihan untuk menjual hasil panen pada para pembeli swasta dan pemerintah tetap akan membeli hasil panen seperti beras dan gandum dengan harga yang dijamin pemerintah.
Namun jaminan itu gagal memuaskan jutaan petani yang mendominasi suara di negara bagian seperti Punjab dan Haryana, sentra pertanian India utara yang berbatasan dengan New Delhi.
Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi kini menghadapi protes petani terbesar hanya dalam beberapa pekan sebelum pemilu parlemen di Bihar, negara bagian dengan populasi terpadat ketiga di India.
Sebagai bagian dari aksi mogok nasional, para petani menggelar unjuk rasa di banyak wilayah dan memblokir jalan menuju New Delhi menggunakan truk, traktor dan mesin pertanian.
Petani Karam Singh menuduh pemerintah mencoba membuat pasar grosir tradisional mubazir. Para pemimpin petani menyatakan lebih dari 7.000 pasar grosir memainkan peran penting dalam menjamin pembayaran tepat waktu pada para petani.
Singh menyatakan aturan baru itu membuat hampir 85% petani miskin India rawan dimanfaatkan oleh para pembeli privat. “Sektor privat akan memberi kita harga bagus untuk satu atau dua tahun, tapi bagaimana setelah itu?” kata dia.
“Pemerintah harus menjamin sektor privat akan memberi kami harga lebih tinggi dibandingkan harga pemerintah,” ujar dia.
Selain di Punjab, para petani juga menggelar aksi di Haryana, Uttar Pradesh, Odisha dan Bengal Barat. (Baca Juga: Raja Malaysia Dirawat di Rumah Sakit, Pertarungan Kekuasaan Berlarut)
Berbagai lembaga petani juga berunjuk rasa di negara bagian asal Modi di Gujarat, India timur. (Baca Infografis: Macron-Rusia: Beri Kami Jawaban atau Tanggung Akibat)
Unjuk rasa berjalan damai tapi sebagian besar tidak memakai masker meski ada risiko pandemi virus corona yang terus meningkat setiap hari di India. (Lihat Video: Polisi Segel Klinik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat)
Aturan itu bisa membuat para petani tergantung pada para tengkulak. Pemerintah India membela rancangan undang-undang (RUU) yang disetujui parlemen sebagai reformasi untuk membantu sektor pertanian India.
Berdasarkan aturan baru, para petani dapat menjual hasil panen pada para pembeli lembaga dan peritel besar seperti Walmart. Pemerintah yakin aturan baru memberi petani banyak pilihan untuk menjual hasil panen pada para pembeli swasta dan pemerintah tetap akan membeli hasil panen seperti beras dan gandum dengan harga yang dijamin pemerintah.
Namun jaminan itu gagal memuaskan jutaan petani yang mendominasi suara di negara bagian seperti Punjab dan Haryana, sentra pertanian India utara yang berbatasan dengan New Delhi.
Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi kini menghadapi protes petani terbesar hanya dalam beberapa pekan sebelum pemilu parlemen di Bihar, negara bagian dengan populasi terpadat ketiga di India.
Sebagai bagian dari aksi mogok nasional, para petani menggelar unjuk rasa di banyak wilayah dan memblokir jalan menuju New Delhi menggunakan truk, traktor dan mesin pertanian.
Petani Karam Singh menuduh pemerintah mencoba membuat pasar grosir tradisional mubazir. Para pemimpin petani menyatakan lebih dari 7.000 pasar grosir memainkan peran penting dalam menjamin pembayaran tepat waktu pada para petani.
Singh menyatakan aturan baru itu membuat hampir 85% petani miskin India rawan dimanfaatkan oleh para pembeli privat. “Sektor privat akan memberi kita harga bagus untuk satu atau dua tahun, tapi bagaimana setelah itu?” kata dia.
“Pemerintah harus menjamin sektor privat akan memberi kami harga lebih tinggi dibandingkan harga pemerintah,” ujar dia.
Selain di Punjab, para petani juga menggelar aksi di Haryana, Uttar Pradesh, Odisha dan Bengal Barat. (Baca Juga: Raja Malaysia Dirawat di Rumah Sakit, Pertarungan Kekuasaan Berlarut)
Berbagai lembaga petani juga berunjuk rasa di negara bagian asal Modi di Gujarat, India timur. (Baca Infografis: Macron-Rusia: Beri Kami Jawaban atau Tanggung Akibat)
Unjuk rasa berjalan damai tapi sebagian besar tidak memakai masker meski ada risiko pandemi virus corona yang terus meningkat setiap hari di India. (Lihat Video: Polisi Segel Klinik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat)
(sya)
Lihat Juga :
