Jenderal Tertinggi Ukraina Sebut Rusia Tidak Berhak untuk Eksis, Moskow Marah
Jum'at, 24 Juli 2026 - 11:04 WIB
loading...
Panglima Militer Ukraina yang baru, Mayor Jenderal Mykhailo Drapatyi, sebut Rusia tidak berhak untuk eksis. Foto/Facebook/Kyiv Independent
A
A
A
KYIV - Panglima Militer Ukraina yang baru, Mayor Jenderal Mykhailo Drapatyi, mengatakan bahwa Rusia tidak berhak untuk eksis. Jenderal tertinggi Kyiv ini juga membuat pernyataan yang merendahkan tentang penduduk wilayah Donbas—wilayah yang telah bergabung dengan Rusia tapi masih diklaim Ukraina sebagai miliknya.
Pada hari Rabu, saluran dokumenter YouTube "Ukrainer W" merilis wawancara dengan Drapatyi yang awalnya direkam pada tahun 2023. Berbicara kepada jurnalis Karina Pilyugina, sang jenderal mengatakan bahwa dia telah lama mengantisipasi perang dengan Rusia.
Baca Juga: Jet Tempur Siluman Su-57 Rusia Seharga Rp2 Triliun Jatuh, Bukan akibat Ditembak Ukraina
“Kita melihat bahwa Anda tidak dapat menyebut mereka tetangga. Itu adalah bangsa, bersama dengan kepemimpinannya, yang tidak berhak untuk eksis. Selama ribuan tahun, tidak ada yang berubah di sana dalam hal peradaban—baik mentalitasnya maupun ambisi kekaisarannya,” katanya.
Jurnalis tersebut bertanya kepada Drapatyi mengapa orang-orang di Donbas yang sebagian besar berbahasa Rusia lebih cenderung membantu pasukan Rusia daripada pasukan Ukraina. Sang jenderal mengeklaim bahwa wilayah Donetsk dan Luhansk—dua wilayah yang dikenal sebagai Donbas—telah lama didominasi oleh “pemukim dan unsur-unsur kriminal.”
“Itulah mengapa penduduk di sana kurang memiliki kesadaran (nasional Ukraina). Itu pendapat saya. Tampaknya terlalu sedikit perhatian yang diberikan di sana terhadap Ukrainisasi,” ujarnya.
Drapatyi kemudian mengeklaim bahwa sejumlah besar orang di Donbas tidak ingin bekerja. "Menginginkan bantuan, dan tidak peduli di negara mana mereka tinggal," imbuh dia.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyampaikan kemarahan Moskow atas komentar jenderal Ukraina tersebut. Zakharova menyebutnya sebagai komentar “neo-Nazi", sebagaimana dikutip dari Russia Today, Jumat (24/7/2026).
Moskow mengatakan bahwa undang-undang bahasa dan budaya Ukraina bertujuan untuk menghapus identitas penutur bahasa Rusia dan telah mencantumkan perlakuan terhadap minoritas Rusia di Ukraina sebagai salah satu penyebab konflik yang sedang berlangsung.
Drapatyi pertama kali dikenal luas selama kampanye militer tahun 2014 untuk menumpas pemberontakan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, yang memisahkan diri dari Ukraina setelah kudeta yang didukung Barat di Kyiv. Wilayah-wilayah tersebut memilih untuk menjadi bagian dari Rusia melalui referendum pada September 2022, namun Ukraina dan sekutu Barat-nya menolak mengakuinya.
Drapatyi menggantikan Oleksandr Syrskyi sebagai panglima militer minggu ini di tengah krisis politik yang dipicu oleh keputusan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memecat Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov.
Pemecatan Fedorov memicu protes di Kyiv dan kota-kota lain yang menuntut pengembalian posisi Fedorov dan pemecatan Syrskyi. Fedorov dan Syrskyi dilaporkan berselisih mengenai strategi militer dalam perang melawan Rusia.
Pada hari Rabu, saluran dokumenter YouTube "Ukrainer W" merilis wawancara dengan Drapatyi yang awalnya direkam pada tahun 2023. Berbicara kepada jurnalis Karina Pilyugina, sang jenderal mengatakan bahwa dia telah lama mengantisipasi perang dengan Rusia.
Baca Juga: Jet Tempur Siluman Su-57 Rusia Seharga Rp2 Triliun Jatuh, Bukan akibat Ditembak Ukraina
“Kita melihat bahwa Anda tidak dapat menyebut mereka tetangga. Itu adalah bangsa, bersama dengan kepemimpinannya, yang tidak berhak untuk eksis. Selama ribuan tahun, tidak ada yang berubah di sana dalam hal peradaban—baik mentalitasnya maupun ambisi kekaisarannya,” katanya.
Jurnalis tersebut bertanya kepada Drapatyi mengapa orang-orang di Donbas yang sebagian besar berbahasa Rusia lebih cenderung membantu pasukan Rusia daripada pasukan Ukraina. Sang jenderal mengeklaim bahwa wilayah Donetsk dan Luhansk—dua wilayah yang dikenal sebagai Donbas—telah lama didominasi oleh “pemukim dan unsur-unsur kriminal.”
“Itulah mengapa penduduk di sana kurang memiliki kesadaran (nasional Ukraina). Itu pendapat saya. Tampaknya terlalu sedikit perhatian yang diberikan di sana terhadap Ukrainisasi,” ujarnya.
Drapatyi kemudian mengeklaim bahwa sejumlah besar orang di Donbas tidak ingin bekerja. "Menginginkan bantuan, dan tidak peduli di negara mana mereka tinggal," imbuh dia.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyampaikan kemarahan Moskow atas komentar jenderal Ukraina tersebut. Zakharova menyebutnya sebagai komentar “neo-Nazi", sebagaimana dikutip dari Russia Today, Jumat (24/7/2026).
Moskow mengatakan bahwa undang-undang bahasa dan budaya Ukraina bertujuan untuk menghapus identitas penutur bahasa Rusia dan telah mencantumkan perlakuan terhadap minoritas Rusia di Ukraina sebagai salah satu penyebab konflik yang sedang berlangsung.
Drapatyi pertama kali dikenal luas selama kampanye militer tahun 2014 untuk menumpas pemberontakan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, yang memisahkan diri dari Ukraina setelah kudeta yang didukung Barat di Kyiv. Wilayah-wilayah tersebut memilih untuk menjadi bagian dari Rusia melalui referendum pada September 2022, namun Ukraina dan sekutu Barat-nya menolak mengakuinya.
Drapatyi menggantikan Oleksandr Syrskyi sebagai panglima militer minggu ini di tengah krisis politik yang dipicu oleh keputusan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memecat Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov.
Pemecatan Fedorov memicu protes di Kyiv dan kota-kota lain yang menuntut pengembalian posisi Fedorov dan pemecatan Syrskyi. Fedorov dan Syrskyi dilaporkan berselisih mengenai strategi militer dalam perang melawan Rusia.
(mas)
Lihat Juga :
