Trump: Syarat Arab Saudi Miliki Program Nuklir Harus Akui Negara Israel

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi syarat kepada Arab Saudi untuk mengakui negara Israel jika ingin dibantu memiliki program nuklir sipil. Dia mengatakan itu akan menjadi penentu kesepakatan nuklir Washington dan Riyadh.

"Kesepakatan Nuklir Sipil (Tidak akan ada pengayaan material!)... yang hanya berkaitan dengan penggunaan non-militer...akan disetujui, tetapi sepenuhnya bergantung pada Arab Saudi yang bergabung dengan Kesepakatan Abraham yang sangat dihormati dan sukses," tulis Trump di Truth Social, sebagaimana dikutip dari BBC, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga: AS Restui Arab Saudi Miliki Program Nuklir, Israel Ketakutan

Belum jelas apakah syarat bergabung dengan kesepakatan tersebut tercantum dalam teks kesepakatan nuklir—yang belum dirilis—atau apakah Arab Saudi telah menyetujui syarat tersebut.

Arab Saudi belum menanggapi pernyataan Trump sejauh ini.

Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada hari Kamis bahwa Trump telah membahas syarat tersebut dengan para pemimpin Arab Saudi pada banyak kesempatan sebelumnya.

"Dia mengatakan jika mereka tidak bergabung dengan Perjanjian Abraham, kesepakatan itu batal," katanya. "Jadi kami akan terus melakukan percakapan tersebut dengan rekan-rekan Saudi kami ke depannya," lanjut Leavitt.

Komentar Trump muncul setelah kritik dari para pakar bahwa kesepakatan AS-Saudi yang diumumkan pada hari Rabu dapat menimbulkan risiko proliferasi nuklir di masa depan di wilayah Timur Tengah yang sudah tidak stabil.

Beberapa anggota parlemen Amerika dari Partai Republik dan Partai Demokrat menyatakan kekhawatiran serupa, meskipun Partai Republik—partainya Trump—mengendalikan majelis tinggi dan rendah dan para penentang kesepakatan tersebut tampaknya tidak memiliki suara yang dibutuhkan untuk memblokirnya.

Menurut Departemen Energi AS, kesepakatan itu mencakup perjanjian kerja sama nuklir damai dan perjanjian pengamanan bilateral.

“Bersama-sama, kedua perjanjian ini meletakkan dasar hukum untuk kemitraan bernilai miliaran dolar selama beberapa dekade yang memajukan beberapa tujuan ekonomi dan strategis prioritas, termasuk nonproliferasi nuklir,” kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan.

Disebutkan bahwa perjanjian tersebut akan dikirim ke Kongres AS untuk ditinjau.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka mengetahui rencana AS dan Arab Saudi untuk perjanjian kerja sama nuklir sipil bilateral dan rencana untuk meminta IAEA menerapkan langkah-langkah verifikasi terkait hal ini.

“Kami berharap dapat menerima permintaan verifikasi tersebut dan bekerja sama dengan AS dan KSA [Kerajaan Arab Saudi] dalam memastikan implementasi langkah-langkah tersebut," kata IAEA.

Selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden AS, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain menandatangani Kesepakatan Abraham, yang menghasilkan normalisasi hubungan bersejarah antara Israel dan dua negara Arab—yang pertama dalam beberapa dekade.

Sudan, Maroko, dan Kazakhstan juga telah menandatanganinya.

Arab Saudi sebelumnya mengatakan tidak akan melakukannya tanpa pembentukan negara Palestina, tetapi Gedung Putih mengatakan kesepakatan nuklir itu akan batal jika Riyadh tidak bergabung dengan Kesepakatan Abraham.

Israel menyambut baik pernyataan Trump. Melalui unggahan di X, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa bergabungnya Arab Saudi ke dalam Kesepakatan Abraham akan menjadi lompatan bersejarah bagi perdamaian di Timur Tengah.

Pernyataan kantor Netanyahu tidak menyebutkan kesepakatan nuklir AS-Arab Saudi. Namun, Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat sebelumnya mengatakan negaranya dapat mengatasinya jika Arab Saudi memiliki tenaga nuklir untuk tujuan damai.

Yang lain lebih kritis. Mantan menteri pertahanan Israel Avigdor Lieberman, mengatakan: "Setiap program nuklir militer dimulai dengan program sipil."

Israel sendiri secara luas diyakini memiliki senjata nuklir, tetapi mereka tidak mengonfirmasi atau membantahnya.

Kesepakatan AS-Arab Saudi digambarkan sebagai perjanjian kerja sama nuklir damai yang akan memberikan akses besar bagi perusahaan Amerika dalam program energi nuklir Arab Saudi oleh Departemen Energi AS.

Isu nuklir telah menjadi pusat konflik AS-Israel dengan Iran yang berlangsung selama berbulan-bulan, di mana Teheran selama bertahun-tahun membantah tuduhan Barat bahwa mereka bertujuan untuk memperoleh senjata nuklir.

Penguasa de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, mengatakan kepada CBS News pada tahun 2018 bahwa negaranya sendiri tidak berencana untuk memperoleh senjata nuklir. "Tetapi tanpa ragu jika Iran mengembangkan bom nuklir, kami akan mengikutinya sesegera mungkin," katanya.

Laporan media-media AS sebelumnya menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut dapat memungkinkan Arab Saudi untuk memperkaya uranium di masa depan—yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, tetapi juga berpotensi untuk membuat bom nuklir. Namun, pernyataan Trump tampaknya membantah hal ini.

Rosemary Kelanic, direktur program Timur Tengah di lembaga think tank Defense Priorities yang berbasis di AS, mengatakan akan sangat mengejutkan jika AS mengizinkan Arab Saudi membangun fasilitas pengayaan uranium.

"AS belum pernah melakukan itu sebelumnya. Kami belum pernah membantu negara lain melakukan pengayaan di tanah mereka sendiri," katanya. "Jika Anda dapat memproduksi bahan bakar nuklir Anda sendiri, Anda menjadi risiko yang jauh lebih besar," imbuh dia, mengacu pada jalan untuk membangun senjata nuklir.