PM Irak Pernah Ditawari Suap Rp3,5 Triliun, tapi Justru Bentuk Badan Pemberantasan Korupsi

Pengguna lain di media sosial mencatat bahwa Hamoud telah menikmati perlindungan dari partai dan tokoh-tokoh berpengaruh yang menyembunyikan aktivitas ilegalnya sebagai imbalan atas keuntungan yang diperoleh dari kesepakatan dan kontrak yang mencurigakan.

Menyusul pengungkapan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Zaidi memerintahkan pembentukan Dewan Kedaulatan Tertinggi untuk Integritas, Pengawasan, dan Pemulihan Dana Publik.

Kantor PM mengatakan bahwa ia telah memimpin rapat yang didedikasikan untuk memeriksa kontrak pemerintah. Rapat tersebut dihadiri oleh kepala Badan Audit Tertinggi, Komisi Integritas Federal, dan hakim ketua Pengadilan Investigasi Karkh.

Zaidi menambahkan bahwa Dewan Kedaulatan Tertinggi untuk Integritas, Pengawasan, dan Pemulihan Dana Publik akan terdiri dari kepala Badan Audit Tertinggi dan Komisi Integritas Federal untuk membendung pemborosan dana publik dan mengklaimnya kembali.

Hasil kerja mereka akan dirujuk ke pengadilan, katanya.

Ia menekankan perlunya menilai kebutuhan beberapa proyek ekonomi dan pembentukan komite-komite untuk memeriksa kontrak pemerintah guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Dewan Tertinggi untuk Integritas, Pengawasan, dan Pemulihan Dana Publik telah menuai kritik.

Anggota Parlemen Mohammed Jassem al-Khafagi mengatakan pada hari Minggu bahwa badan tersebut tidak memiliki dasar hukum.