Taktik Trump Sering Menjiplak Musuh-musuhnya, dari Blokade Laut hingga Tarif Selat Hormuz

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikenal sebagai pemimpin yang mengedepankan pendekatan keras dalam kebijakan luar negeri. Selama dua periode kepemimpinannya, Trump berulang kali menggunakan tekanan ekonomi, militer, dan perdagangan sebagai alat utama untuk memaksa lawan-lawan Amerika Serikat mengubah sikap.

Namun, di balik citra tersebut, muncul pola yang menarik. Sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintahan Trump justru memiliki kemiripan dengan taktik yang lebih dulu digunakan oleh musuh-musuh Washington sendiri.

Mulai dari strategi blokade jalur pelayaran hingga yang terbaru, gagasan mengenakan biaya bagi kapal-kapal yang melintasi jalur laut strategis, langkah Trump dinilai mengadopsi pendekatan yang sebelumnya diterapkan atau diancam dilakukan oleh pihak yang selama ini menjadi musuh geopolitik Amerika.

Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana strategi yang awalnya dikritik sebagai ancaman terhadap kebebasan pelayaran justru kemudian digunakan dalam bentuk berbeda oleh Washington ketika dianggap menguntungkan kepentingannya.

Meniru Strategi Blokade Laut ala Houthi

Kelompok Houthi di Yaman menjadi sorotan dunia sejak akhir 2023 ketika mereka mulai menyerang kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Israel di Laut Merah. Serangan menggunakan rudal dan drone membuat lalu lintas perdagangan internasional terganggu.

Banyak perusahaan pelayaran memilih menghindari Laut Merah dan Terusan Suez dengan memutar melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Akibatnya, biaya logistik meningkat dan waktu pengiriman menjadi jauh lebih lama.

Amerika Serikat ketika itu mengecam keras tindakan Houthi. Washington menyebut aksi tersebut sebagai ancaman terhadap kebebasan navigasi internasional dan membentuk koalisi maritim untuk melindungi kapal-kapal dagang.

Ironisnya, beberapa waktu kemudian pemerintahan Trump justru mulai menerapkan tekanan maritim terhadap musuh-musuhnya melalui pendekatan yang memiliki karakter serupa, yakni menghambat akses pelayaran menuju negara sasaran.

Alih-alih menggunakan rudal seperti Houthi, Washington memanfaatkan kekuatan angkatan laut, sanksi ekonomi, serta ancaman terhadap perusahaan pelayaran untuk membatasi aktivitas perdagangan negara yang menjadi target.

Venezuela Jadi Sasaran Blokade Maritim AS

Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kebijakan terhadap Venezuela.

Pemerintahan Trump meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro melalui operasi laut yang bertujuan mempersempit ruang gerak ekspor minyak negara tersebut.

Kapal-kapal yang diduga mengangkut minyak Venezuela berada dalam pengawasan ketat. Berbagai perusahaan pelayaran dan pembeli minyak juga menghadapi ancaman sanksi apabila tetap berbisnis dengan Caracas.

Secara praktik, kebijakan tersebut menciptakan efek yang mirip dengan blokade ekonomi melalui laut. Walaupun tidak selalu berupa penutupan resmi jalur pelayaran, tekanan terhadap kapal, perusahaan asuransi, hingga pembeli minyak membuat ekspor Venezuela mengalami hambatan signifikan.

Pendekatan ini menunjukkan Washington juga menggunakan kontrol atas jalur perdagangan laut sebagai instrumen tekanan geopolitik, sama seperti yang dilakukan Houthi dengan cara berbeda.

Pelabuhan Iran Juga Menjadi Target

Pola serupa terlihat dalam kebijakan terhadap Iran. Washington memperketat sanksi terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan meningkatkan tekanan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut minyak maupun barang strategis dari negara tersebut.

Perusahaan logistik internasional, operator pelabuhan, hingga lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan Iran menghadapi risiko sanksi sekunder apabila tetap bekerja sama dengan Teheran.

Dampaknya adalah menurunnya akses Iran terhadap jaringan perdagangan global. Meskipun tidak berupa blokade fisik penuh seperti dalam peperangan konvensional, hasil akhirnya tetap serupa, yaitu mempersempit kemampuan Iran memanfaatkan jalur laut untuk aktivitas ekonomi.

Dalam konteks inilah sejumlah pengamat melihat adanya kemiripan metode antara strategi tekanan maritim Washington dengan konsep blokade yang sebelumnya dilakukan kelompok Houthi.

Perbedaannya terletak pada instrumen yang digunakan. Houthi memakai ancaman rudal dan drone, sedangkan Amerika Serikat mengandalkan dominasi angkatan laut, kekuatan finansial, serta sistem sanksi global.

Ide Tarif Selat Hormuz Memiliki Kemiripan dengan Gagasan Iran

Kesamaan lain yang menjadi perhatian adalah munculnya gagasan Trump mengenai pungutan atau tarif terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Sekitar seperlima perdagangan minyak global melewati perairan sempit yang berada di antara Iran dan Oman tersebut.

Selama bertahun-tahun, para pejabat Iran beberapa kali mengemukakan bahwa jika negara itu terus menjadi sasaran sanksi dan tekanan ekonomi, maka Teheran memiliki berbagai opsi untuk meningkatkan biaya yang harus ditanggung negara-negara lain dalam menggunakan Selat Hormuz.

Gagasan tersebut mencakup kemungkinan mengenakan biaya tambahan terhadap kapal tertentu ataupun membatasi lalu lintas pelayaran sebagai bentuk tekanan politik.

Selama ini Amerika Serikat selalu mengecam ancaman tersebut. Washington menegaskan Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional yang harus tetap terbuka bagi semua negara sesuai hukum laut internasional.

Namun belakangan muncul wacana dari Trump mengenai penerapan tarif atau pungutan terhadap penggunaan jalur strategis sebagai bagian dari strategi perdagangan dan tekanan ekonomi.

Walaupun konteks dan mekanisme yang diusulkan berbeda, gagasan tersebut dinilai memiliki kemiripan mendasar dengan ide yang sebelumnya pernah disampaikan Iran, yaitu menjadikan jalur pelayaran internasional sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan ekonomi sekaligus memberikan tekanan politik.

Perbedaan Cara, Tujuan Serupa

Tentu saja terdapat perbedaan penting antara pendekatan Trump dengan tindakan Houthi maupun Iran.

Houthi menggunakan kekuatan bersenjata untuk menghalangi pelayaran, sementara Iran lebih banyak menjadikan ancaman terhadap Selat Hormuz sebagai alat tawar diplomatik.

Di sisi lain, pemerintahan Trump mengandalkan kombinasi sanksi ekonomi, dominasi militer, dan pengaruh terhadap sistem keuangan global.

Namun apabila dilihat dari tujuan strategisnya, ketiga pendekatan tersebut memiliki kesamaan.

Semua sama-sama berusaha memanfaatkan jalur perdagangan internasional sebagai alat untuk menekan lawan politik.

Dengan kata lain, laut bukan sekadar menjadi jalur perdagangan, melainkan juga berubah menjadi arena kompetisi geopolitik yang menentukan posisi tawar masing-masing negara.

Politik Internasional Sarat Adaptasi Strategi

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam politik internasional tidak ada metode yang sepenuhnya dimiliki oleh satu pihak.

Strategi yang awalnya digunakan oleh kelompok non-negara seperti Houthi atau diusulkan oleh Iran dapat muncul kembali dalam bentuk berbeda ketika dianggap efektif oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat.

Sejarah hubungan internasional memang menunjukkan negara-negara sering kali mengadopsi teknik musuh mereka apabila terbukti memberikan keuntungan strategis.

Perbedaannya biasanya hanya terletak pada skala, instrumen, serta legitimasi yang digunakan untuk membenarkan kebijakan tersebut.

Bagi Trump, tekanan ekonomi dan penguasaan jalur perdagangan merupakan bagian dari strategi "America First" untuk memaksimalkan posisi tawar Amerika Serikat.

Namun bagi para pengkritiknya, pola tersebut memperlihatkan paradoks. Washington selama ini mengkritik negara lain karena menggunakan jalur laut sebagai alat tekanan politik, tetapi pada saat yang sama juga memanfaatkan pendekatan yang memiliki karakter serupa ketika sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Perdebatan ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring meningkatnya rivalitas geopolitik di Timur Tengah. Laut Merah, Selat Hormuz, hingga berbagai jalur perdagangan strategis lainnya diperkirakan tetap menjadi medan persaingan utama, bukan hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga lewat kebijakan ekonomi, tarif, dan kontrol terhadap arus perdagangan global.

Baca juga: Jerman akan Beli 50.000 Drone Serang untuk Ukraina