Palestina Tangkapi Pendukung Eks Menteri yang Dituduh Terlibat Normalisasi Israel-UEA
Selasa, 22 September 2020 - 11:08 WIB
loading...
Mohamamad Dahlan, mantan menteri keamanan Palestina dan mantan pemimpin Fatah, saat ini jadi penasihat Putra Mahkota Uni Emirat Arab Mohammed Bin Zayed. Foto/Gaza1 News
A
A
A
RAMALLAH - Pasukan keamanan Palestina menangkap lebih dari setengah lusin pendukung Mohammed Dahlan . Dia adalah mantan menteri keamanan Palestina yang dituduh terlibat normalisasi hubungan Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel .
Mohammed Dahlan telah tinggal di UEA sejak diusir dari Tepi Barat yang diduduki Israel pada 2011. Dahlan sebenarnya anggota faksi Fatah, seperti halnya Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Namun, keduanya berseteru hingga berujung pada pengusirannya.
Kesepakatan negara Teluk Arab untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel telah membuat marah warga Palestina dan memicu spekulasi luas bahwa Dahlan memainkan peran. (Baca: Turki Nyatakan Mantan Menteri Palestina sebagai Penjahat Paling Dicari )
Kubu Dahlan telah mengkritik negara-negara Arab yang menjalin hubungan dengan Israel sebelum konfliknya dengan Palestina diselesaikan, meskipun Dahlan sendiri tidak secara langsung membantah keterlibatannya dalam normalisasi tersebut.
Pada hari Senin, tujuh pendukung Dahlan ditangkap oleh pasukan keamanan Otoritas Palestina pimpinan Abbas. Juru bicara fraksi pro-Dahlan, Imad Mohsen, menyebut penangkapan itu bermotif politik.
Penangkapan itu dilakukan di Tepi Barat. Menurut kelompok pendukung Dahlan, mereka yang ditangkap termasuk Haytham al-Halabi dan Salim Abu Safia, di mana keduanya merupakan politisi senior. (Baca: AS Pasok Jet Tempur Siluman F-35 ke UEA Imbalan Normalisasi Emirat-Israel? )
Dalam sebuah pernyataan, pasukan keamanan Palestina mengatakan mereka telah menahan Halabi dari sebuah desa dekat kota Nablus di Tepi Barat."Sebagai bagian dari kelanjutan upaya untuk menegakkan keamanan dan ketertiban," kata pasukan keamanan Palestina, seperti dikutip Reuters.
Pernyataan itu tidak menyebutkan penangkapan pendukung Dahlan lainnya. Kementerian Dalam Negeri Otoritas Palestina menolak berkomentar.
Dahlan, yang pernah jadi menteri keamanan Palestina, telah lama diangkat sebagai calon penerus Abbas. Dia telah membina hubungan dekat dengan para pemimpin UEA sejak pengasingannya. Dia bahkan menjadi penasihat keamanan untuk Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed.
Penjahat yang Dicari Turki
Sebelumnya, Pemerintah Turki meminta Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Intepol) untuk menangkap Mohammed Dahlan, karena menjalankan jaringan spionase di Turki. Jaksa Penuntut Umum Turki bahkan memasukkan Dahlan dalam daftar penjahat paling dicari. (Baca juga: Daftar 4 Negara Arab dalam Pelukan Israel, yang Terbaru Bahrain )
Mengutip media Turki TRT, Jaksa Penuntut Umum Turki mengumumkan hadiah senilai 10 juta Lira Turki (USD385.000) untuk penangkapannya.
Jaksa Penuntut Umum Turki menyatakan bahwa seorang saksi yang disebut “Bowraz” mengatakan bahwa dua orang Uni Emirat Emirat, Samir Samih Shaaban dan Zakif Yusuf Hassan, memata-matai orang Mesir dan Palestina di Turki untuk Dahlan.
Turki juga menuduh Dahlan terlibat dalam upaya kudeta yang gagal terhadap pemerintah Erdogan pada Juli 2016.
Pada November 2019, Ankara mengeluarkan red notice Interpol untuk Dahlan setelah memperoleh bukti terkait keterlibatannya dalam masalah yang memengaruhi keamanan nasional Turki.
Mohammed Dahlan telah tinggal di UEA sejak diusir dari Tepi Barat yang diduduki Israel pada 2011. Dahlan sebenarnya anggota faksi Fatah, seperti halnya Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Namun, keduanya berseteru hingga berujung pada pengusirannya.
Kesepakatan negara Teluk Arab untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel telah membuat marah warga Palestina dan memicu spekulasi luas bahwa Dahlan memainkan peran. (Baca: Turki Nyatakan Mantan Menteri Palestina sebagai Penjahat Paling Dicari )
Kubu Dahlan telah mengkritik negara-negara Arab yang menjalin hubungan dengan Israel sebelum konfliknya dengan Palestina diselesaikan, meskipun Dahlan sendiri tidak secara langsung membantah keterlibatannya dalam normalisasi tersebut.
Pada hari Senin, tujuh pendukung Dahlan ditangkap oleh pasukan keamanan Otoritas Palestina pimpinan Abbas. Juru bicara fraksi pro-Dahlan, Imad Mohsen, menyebut penangkapan itu bermotif politik.
Penangkapan itu dilakukan di Tepi Barat. Menurut kelompok pendukung Dahlan, mereka yang ditangkap termasuk Haytham al-Halabi dan Salim Abu Safia, di mana keduanya merupakan politisi senior. (Baca: AS Pasok Jet Tempur Siluman F-35 ke UEA Imbalan Normalisasi Emirat-Israel? )
Dalam sebuah pernyataan, pasukan keamanan Palestina mengatakan mereka telah menahan Halabi dari sebuah desa dekat kota Nablus di Tepi Barat."Sebagai bagian dari kelanjutan upaya untuk menegakkan keamanan dan ketertiban," kata pasukan keamanan Palestina, seperti dikutip Reuters.
Pernyataan itu tidak menyebutkan penangkapan pendukung Dahlan lainnya. Kementerian Dalam Negeri Otoritas Palestina menolak berkomentar.
Dahlan, yang pernah jadi menteri keamanan Palestina, telah lama diangkat sebagai calon penerus Abbas. Dia telah membina hubungan dekat dengan para pemimpin UEA sejak pengasingannya. Dia bahkan menjadi penasihat keamanan untuk Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed.
Penjahat yang Dicari Turki
Sebelumnya, Pemerintah Turki meminta Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Intepol) untuk menangkap Mohammed Dahlan, karena menjalankan jaringan spionase di Turki. Jaksa Penuntut Umum Turki bahkan memasukkan Dahlan dalam daftar penjahat paling dicari. (Baca juga: Daftar 4 Negara Arab dalam Pelukan Israel, yang Terbaru Bahrain )
Mengutip media Turki TRT, Jaksa Penuntut Umum Turki mengumumkan hadiah senilai 10 juta Lira Turki (USD385.000) untuk penangkapannya.
Jaksa Penuntut Umum Turki menyatakan bahwa seorang saksi yang disebut “Bowraz” mengatakan bahwa dua orang Uni Emirat Emirat, Samir Samih Shaaban dan Zakif Yusuf Hassan, memata-matai orang Mesir dan Palestina di Turki untuk Dahlan.
Turki juga menuduh Dahlan terlibat dalam upaya kudeta yang gagal terhadap pemerintah Erdogan pada Juli 2016.
Pada November 2019, Ankara mengeluarkan red notice Interpol untuk Dahlan setelah memperoleh bukti terkait keterlibatannya dalam masalah yang memengaruhi keamanan nasional Turki.
(min)
Lihat Juga :
