Pengadilan Inggris Butuh 300 Tahun untuk Selesaikan Tumpukan Kasus

LONDON - Jumlah korban yang menunggu lebih dari setahun untuk kasus mereka disidangkan di Inggris mencapai rekor tertinggi. Penyelesaian tumpukan kasus tersebut "bisa memakan waktu hampir 300 tahun," menurut Menteri Kehakiman Inggris Sarah Sackman.

Menurut angka Kementerian Kehakiman, saat ini terdapat tumpukan 80.061 kasus di pengadilan tinggi Inggris, dan 370.722 kasus di pengadilan magistrat tingkat bawah, meningkat masing-masing 5% dan 11% dibandingkan tahun lalu.

Sekitar 6.000 kasus pengadilan tinggi telah menunggu lebih dari dua tahun, dengan 2.000 kasus pemerkosaan tertunda lebih dari setahun.

Penutupan pengadilan dan lembaga pemerintah selama lockdown Covid-19 secara langsung bertanggung jawab atas meningkatnya waktu tunggu, dengan beban kasus di pengadilan tinggi meningkat dua kali lipat sejak tahun 2020.

Berbicara kepada Sky News pada hari Jumat, Sackman mengklaim Partai Buruh yang berkuasa "mulai menstabilkan tumpukan kasus," tetapi "dengan kecepatan ini, dibutuhkan hampir 300 tahun untuk menyelesaikan tumpukan kasus hingga kembali ke tingkat sebelum pandemi."

Perdana menteri Inggris yang akan segera lengser, Keir Starmer, telah menambah tumpukan kasus ini dengan mendorong penuntutan terhadap ratusan orang karena mengekspresikan sentimen sayap kanan dan anti-imigran secara daring, serta dengan melarang Palestine Action.

Berbagai keputusan itu telah menyebabkan penangkapan dan penuntutan terhadap lebih dari 3.300 orang.

Sementara itu, Starmer telah membebaskan ribuan penjahat kelas berat dari penjara-penjara Inggris untuk memberi jalan bagi mereka yang dihukum karena kejahatan ujaran.

Lebih dari 1.000 narapidana dibebaskan lebih awal pada tahun 2024, ketika polisi Inggris menangkap orang-orang yang berpartisipasi atau mendorong kerusuhan anti-imigrasi.

Hingga 7.000 orang lagi akan dibebaskan lebih awal pada bulan September ini, dengan Partai Konservatif memperingatkan “para pembunuh dan pemerkosa, termasuk pelaku geng pemerkosaan yang jahat” akan termasuk di antara mereka.

Pemerintah Starmer berpendapat penundaan kasus di pengadilan dapat diatasi dengan peningkatan investasi, dan dengan menangani lebih banyak kasus di pengadilan magistrat, di mana kasus-kasus tersebut biasanya diselesaikan lebih cepat.

Namun, perdana menteri juga memanfaatkan krisis ini untuk membentuk kembali sistem peradilan Inggris.

Satu rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah awal tahun ini akan menghapus persidangan juri untuk semua kecuali pelanggaran paling serius, seperti pembunuhan dan pemerkosaan.

Rancangan undang-undang tersebut telah dikecam para pengacara dan kelompok hak-hak sipil, dengan Dewan Advokat menyebutnya sebagai "perubahan yang tidak populer, belum teruji, dan kurang didukung bukti terhadap sistem juri."

Perhimpunan Pengacara Asia membela juri sebagai "pengawasan penting terhadap campur tangan negara yang berlebihan."

Baca juga: AS Kembali Serang Iran, IRGC Balas Gempur Pasukan Amerika