Hizbullah Peringatkan Israel Punya Waktu 60 hari untuk Mundur dari Lebanon
Jum'at, 19 Juni 2026 - 17:25 WIB
loading...
Para pengunjuk rasa berkumpul di depan gedung pemerintahan untuk menentang rencana negosiasi langsung dengan Israel, mengibarkan bendera Hizbullah dan meneriakkan slogan-slogan sambil berdemonstrasi menentang Perdana Menteri Nawaf Salam, pada 11 April 202
A
A
A
BEIRUT - Mohammad Raad, kepala blok parlemen Hizbullah, mengatakan Israel memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan penarikan diri dari wilayah Lebanon. Dia mendesak otoritas Lebanon mempelajari kesepakatan yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan Iran "dengan cermat dan objektif".
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis (18/6/2026), Raad menyampaikan hal tersebut saat Israel terus melakukan aksi militer dan mempertahankan kehadirannya di wilayah yang didudukinya di Lebanon selatan.
Ia mencatat, “Klausul pertama dari perjanjian yang ditandatangani antara Teheran dan Washington menyerukan, sebagian, untuk penghentian segera dan permanen operasi militer di semua front, termasuk Lebanon."
Perjanjian tersebut juga mencakup komitmen "menjamin integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon" dan menegaskan "pengakhiran permanen perang di semua front" dalam bentuk akhirnya.
Pada Rabu malam, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara elektronik menandatangani “Memorandum Kesepahaman Islamabad”, yang bertujuan mengakhiri perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.
Seorang mediator Pakistan kemudian mengumumkan memorandum tersebut telah berlaku.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Iran diharapkan mulai membuka kembali Selat Hormuz untuk pelayaran, sementara Amerika Serikat mulai mencabut blokade angkatan lautnya terhadap Teheran.
Raad menyerukan kepada otoritas Lebanon untuk “membaca teks memorandum dengan cermat dan objektif serta menarik kesimpulan tentang realitas dan prospek yang akan berdampak signifikan pada kawasan dan dunia, termasuk Lebanon.”
Ia juga memperingatkan agar tidak “meremehkan kemampuan Iran memenuhi komitmennya untuk mencegah musuh Zionis jika mereka bersikeras melanggar ketentuan memorandum”, menurut pernyataan tersebut.
Baca juga: Ketua Parlemen Tegaskan Iran akan Pungut Biaya dari Kapal untuk Layanan di Selat Hormuz
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis (18/6/2026), Raad menyampaikan hal tersebut saat Israel terus melakukan aksi militer dan mempertahankan kehadirannya di wilayah yang didudukinya di Lebanon selatan.
Ia mencatat, “Klausul pertama dari perjanjian yang ditandatangani antara Teheran dan Washington menyerukan, sebagian, untuk penghentian segera dan permanen operasi militer di semua front, termasuk Lebanon."
Perjanjian tersebut juga mencakup komitmen "menjamin integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon" dan menegaskan "pengakhiran permanen perang di semua front" dalam bentuk akhirnya.
Pada Rabu malam, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara elektronik menandatangani “Memorandum Kesepahaman Islamabad”, yang bertujuan mengakhiri perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.
Seorang mediator Pakistan kemudian mengumumkan memorandum tersebut telah berlaku.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Iran diharapkan mulai membuka kembali Selat Hormuz untuk pelayaran, sementara Amerika Serikat mulai mencabut blokade angkatan lautnya terhadap Teheran.
Raad menyerukan kepada otoritas Lebanon untuk “membaca teks memorandum dengan cermat dan objektif serta menarik kesimpulan tentang realitas dan prospek yang akan berdampak signifikan pada kawasan dan dunia, termasuk Lebanon.”
Ia juga memperingatkan agar tidak “meremehkan kemampuan Iran memenuhi komitmennya untuk mencegah musuh Zionis jika mereka bersikeras melanggar ketentuan memorandum”, menurut pernyataan tersebut.
Baca juga: Ketua Parlemen Tegaskan Iran akan Pungut Biaya dari Kapal untuk Layanan di Selat Hormuz
(sya)
Lihat Juga :
