Iran Berupaya Pungut Biaya Layanan, Bukan Tol untuk Lintasi Selat Hormuz
Jum'at, 05 Juni 2026 - 17:27 WIB
loading...
Kapal-kapal komersial menunggu di Teluk Oman setelah mengajukan izin transit untuk melewati Selat Hormuz, pada 4 Juni 2026. Foto/Anadolu Agency
A
A
A
TEHERAN - Iran mengatakan akan berupaya mengenakan biaya layanan pada kapal yang melewati Selat Hormuz sebagai imbalan atas jaminan keamanan maritim, alih-alih memungut tol transit. Pernyataan itu diungkap Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi.
Dia mengatakan kepada kantor berita Mehr Iran pada hari Kamis bahwa, “Teheran tidak berupaya memungut tol, tarif transit, atau biaya izin transit."
Sebaliknya, ia mengatakan Iran akan meminta kompensasi atas layanan yang diberikan dalam kerja sama dengan Oman, termasuk bantuan navigasi, operasi pencarian dan penyelamatan, layanan keamanan dan keselamatan, dan upaya pembersihan lingkungan jika terjadi insiden pencemaran.
Gharibabadi mengatakan jalur air strategis tersebut sepenuhnya berada di dalam perairan teritorial Iran dan Oman.
Dia menambahkan, kedua negara memegang kedaulatan atas selat tersebut berdasarkan hukum internasional dan hukum laut.
Ia mengatakan pengaturan yang sedang dirancang akan sesuai dengan hukum internasional, sambil mengakui pengaturan tersebut "tidak akan 100 persen memuaskan" bagi beberapa negara.
Baca juga: Surat Netanyahu Ungkap Upaya Israel Ganti Bantuan AS dengan Integrasi Militer: Rencana Saya
Dia mengatakan kepada kantor berita Mehr Iran pada hari Kamis bahwa, “Teheran tidak berupaya memungut tol, tarif transit, atau biaya izin transit."
Sebaliknya, ia mengatakan Iran akan meminta kompensasi atas layanan yang diberikan dalam kerja sama dengan Oman, termasuk bantuan navigasi, operasi pencarian dan penyelamatan, layanan keamanan dan keselamatan, dan upaya pembersihan lingkungan jika terjadi insiden pencemaran.
Gharibabadi mengatakan jalur air strategis tersebut sepenuhnya berada di dalam perairan teritorial Iran dan Oman.
Dia menambahkan, kedua negara memegang kedaulatan atas selat tersebut berdasarkan hukum internasional dan hukum laut.
Ia mengatakan pengaturan yang sedang dirancang akan sesuai dengan hukum internasional, sambil mengakui pengaturan tersebut "tidak akan 100 persen memuaskan" bagi beberapa negara.
Baca juga: Surat Netanyahu Ungkap Upaya Israel Ganti Bantuan AS dengan Integrasi Militer: Rencana Saya
(sya)
Lihat Juga :
