4 Fakta Kemarahan Malaysia atas Pembatalan Kesepakatan Pembelian Rudal dengan Norwegia
Senin, 01 Juni 2026 - 01:10 WIB
loading...
A
A
A
Norwegia sebelumnya mengatakan bahwa pembatalan tersebut "semata-mata karena penerapan peraturan pengendalian ekspor Norwegia" dan bahwa "sangat disayangkan" hal itu telah memengaruhi Malaysia.
Kementerian luar negeri Norwegia mengatakan tidak dapat berkomentar tentang kontrak individual karena kontrak tersebut dilindungi oleh klausul kerahasiaan yang ketat.
Anwar telah memperingatkan bahwa keputusan tersebut "akan memiliki konsekuensi serius bagi kesiapan operasional pertahanan Malaysia dan program modernisasi Kapal Tempur Pesisir (LCS)".
Program LCS, yang pertama kali disetujui di Malaysia pada tahun 2011 dengan kontrak awal senilai RM6 miliar (US$1,5 miliar), adalah untuk enam kapal.
Kesepakatan tersebut, yang telah dilanda tuduhan salah urus dan kenaikan biaya, diluncurkan kembali pada tahun 2023 setelah peninjauan pemerintah, dengan jumlah kapal dikurangi menjadi lima.
Pengiriman kapal pertama, yang diharapkan pada bulan Agustus, telah ditunda hingga Desember karena keterlambatan pengiriman peralatan dan pengerjaan ulang yang sedang berlangsung, menurut pejabat yang dikutip dalam laporan media lokal.
Kementerian luar negeri Norwegia mengatakan tidak dapat berkomentar tentang kontrak individual karena kontrak tersebut dilindungi oleh klausul kerahasiaan yang ketat.
4. Modernisasi Militer Malaysia Terhambat
Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga telah menyampaikan "keberatan kerasnya" terhadap keputusan yang "tidak dapat diterima" tersebut dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store.Anwar telah memperingatkan bahwa keputusan tersebut "akan memiliki konsekuensi serius bagi kesiapan operasional pertahanan Malaysia dan program modernisasi Kapal Tempur Pesisir (LCS)".
Program LCS, yang pertama kali disetujui di Malaysia pada tahun 2011 dengan kontrak awal senilai RM6 miliar (US$1,5 miliar), adalah untuk enam kapal.
Kesepakatan tersebut, yang telah dilanda tuduhan salah urus dan kenaikan biaya, diluncurkan kembali pada tahun 2023 setelah peninjauan pemerintah, dengan jumlah kapal dikurangi menjadi lima.
Pengiriman kapal pertama, yang diharapkan pada bulan Agustus, telah ditunda hingga Desember karena keterlambatan pengiriman peralatan dan pengerjaan ulang yang sedang berlangsung, menurut pejabat yang dikutip dalam laporan media lokal.
(ahm)
Lihat Juga :
